Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Dua mafia tanah Gunung Anyar Surabaya divonis 1 tahun penjara
H. Mohammad Ichsan dan Nurkhasan terdakwa kasus penyerobotan tanah kavling seluas 1,5 hektare di Gunung Anyar mendengar pembacaan vonis hakim dalam sidang di Pengadilan Negeri Surabaya, Selasa (02/04/2019). FOTO: rofik-LICOM
HEADLINE DEMOKRASI

Dua mafia tanah Gunung Anyar Surabaya divonis 1 tahun penjara 

LENSAINDONESIA.COM: Dua terdakwa kasus penyerobotan tanah kavling seluas 1,5 hektare di Gunung Anyar, Surabaya yaitu H. Mohammad Ichsan dan Nurkhasan divonis 1 tahun penjara.

Dalam sidang pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Surabaya, Ketua Mahelis Hakim Pujo Saksono menyatakan, kedua terdakwa terbukti secara sah melanggar pasal 263 KUHP sebagai mana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum (JPU) Daman Anubowo dari Kejari Surabaya.

“Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dengan ini majelis hakim meyakini terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melanggar pasal 263 KUHP sebagai mana yang didakwakan oleh Jaksa penuntut umum,” kata Hakim Pujo membacakan amar putusannya, Selasa (02/04/2019).

“Dari hasil diskusi dengan hakim anggota, dengan ini memutuskan kepada kedua terdakwa H. Mohammad Ichsan dan Nurkhasan dengan pidana selama 1 tahun penjara dan terdakwa tetap dalam tahanan,” tambah Hakim Pujo.

Kedua terdakwa yang diberi kesempatan menanggapi vonis tersebut, melalui kuasa hukumnya meraka langsung mengajukan banding.

Hal senada juga diungkapkan JPU Damang Anubowo. “Kami juga banding yang mulia,” ujar JPU Damang

Ditemui usai sidang, Tanto Wibisono selaku koordinator dari paguyuban korban penyerobotan yang dilakukan terdakwa mengaku sangat mengapresiasi putusan majelis hakim.

“Saya selaku ketua paguyupan bersama seluruh pemilik kavling sangat mengapresiasi putusan majelis Hakim yang telah memvonis kedua terdakwa bersalah,” terang Tanto.

Tanto juga menjelaskan lebih lanjut, Majelis hakim begitu objektif dan cermat dalam menganalisa perkara tersebut dan sejalan dengan tuntutan Jaksa penuntut umum.

“Atas putusan ini, kami selaku korban sangat berterima kasih atas keadilan yang kami dapat. Dan disini Jaksa telah mampu mempertahankan dan membuktikan atas dakwakannya,” tambahnya.

Para korban yang hadir dalam sidang, juga sangat mengapresiasi putusan yang dijatuhkan kepada kedua terdakwa, yang menunjukan rasa keadilan, dan berharap putusan tersebut membuat kedua terdakwa intropeksi diri.

Baca Juga:  Dituntut “Harimau Patriot” agar mundur, ini jawaban Ketua DPRD

“Semoga putusan ini bisa membuat terdakwa intropeksi dan tidak mengulangi perbuatannya dan juga putusan ini juga menjadi semangat buat masyarakat utk berani melawan mafia tanah,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kedua terdakwa telah melakukan penyerobotan tanah kavling Restabun Karya seluas 15.460 M2 yang terbagi menjadi 80 Kavling, di Kelurahan Gunung Anyar, Surabaya.

Kasus tersebut berawal ketika pada 1989 Adhy Suharmadji membeli tanah seluas 15.460 m2 di Kelurahan Gunung Anyar Tambak Persil 3 Kelas Desa 2 No 1159 dari tersangka Nurkhasan seharga Rp 27 juta. Transaksi jual beli tanah tersebut melalui perantara H Ichsan dan H Marjuki. Setelah pelunasan, Adhy Suharmadji berniat menjual lagi tanah tersebut dalam bentuk kaplingan. Ketika itu, tanah seluas 15.460 m2 dibagi menjadi 80 kapling.

“Sebagai badan usaha untuk menjual tanah kapling, Adhy Suharmadji mengajak korban dan kedua terdakwa HM Ichsan dan H Marjuki untuk mendirikan PT Restabun Karya. Di dalam badan usaha tersebut nama Ichsan dan Marjuki dicantumkan tanpa penyertaan modal,” terang Tanto Wibisono.

Guna memudahkan pengurusan tanah para pembeli kaplingan, surat tanah Petok D dititipkan ke Kelurahan Gunung Anyar Tambak.” Beberapa waktu kemudian, tanpa sepengetahuan Adhy Suharmadji, terdakwa Ichsan mengambil Petok D di kelurahan dengan alasan untuk pengurusan pelebaran sungai yang ada di sekitar tanah tersebut.

Mengetahui hal tersebut, Adhy Suharmadji mendatangi kelurahan. Namun pihak kelurahan hanya memberi penjelasan kalau peminjaman Petok D tidak akan menjadi masalah. Alasannya, karena seluruh tanah kapling sudah terjual.

“Tanpa sedikitpun curiga, Adhy Suharmadji pun mempercayainya. Namun sekitar tahun 2016 tiba-tiba Ichsan memagari dan mengakui tanah tersebut sebagai miliknya. H Ichsan bersama Nurkasan sudah melakukan ikatan jualbeli bawa tangan dengan dilegalisasi notaris, Ketika itu Ichsan juga mencabuti patok tanah para pemilik kapling. Tindakan ini membuat pemilik kapling menuntut pertanggungjawaban pada Adhy Suharmadji sebagai penjual,” paparnya lebih lanjut.

Baca Juga:  Milenial Simalungun hebohkan Festival Danau Toba, 1000 “Bulang Sulappei” pecahkan MURI

Atas tindakan terdakwa tersebut, pada 31 Juli 2017 Adhy Suharmadji lantas melaporkan Ichsan dan Nurkhasan ke Polda Jatim. Oleh Polda Jatim, kasus ini kemudian dilimpahkan ke Polrestabes Surabaya.

Setelah dilakukan pemeriksaan sejumlah saksi oleh penyidik Sat Reskrim Polrestabes Surabaya, Ichsan dan Nurkhasan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka hingga dilakukan penahanan untuk penanganan lebih lanjut.

Kedua tersangka dijerat dengan pasal 263 KUHPidana tentang pemalsuan surat dan atau keterangan data otentik. Untuk tersangka Nurkhasan ditambah pasal 385 KUH Pidana tentang menjual kembali tanah yang sudah dijual.

Sementara H Chinun (69) menambahkan, yang memiliki 10 kavling dari 22 kavling sebelumnya, menyatakan tanah tersebut sudah dibeli sejak tahun 1989-1990 dari PT Ristabun Karya.

“Saat kami beli dari PT Ristabun Karya, Direkturnya adalah Adhy Suharmaji, yang mana kami dikenalkan terdakwa H Ichsan, selaku karyawan disana,” ungkapnya.

Karena tanah tersebut masih atas nama terdakwa II terdakwa Nurkhasan, maka ikatan jual belinya antara H Chinun dan Adhy diketahui dan ditanda tangani terdakwa II Nurkhasan, perjanjian tersebut diberlakukan kepada pemilik kapling lainnya.

“Jadi sangat tidak benar, kalau H Ichsan adalah pemilik lahan 1,5 hektare tersebut. Begitu juga dengan Nurkhasan juga bukan sebagai pemilik karena sudah dijual ke PT Ristabun sebagaimana telah terjadinya ikatan jual beli yang ditandangai direktur bersama Nurkhasan dan H Ichsan sebagai saksi,” tambahnya.

Tanah seluas 1,5 hektare yang telah dikavling dan berpindah tangan tersebut, sebagian besar sudah mengantongi surat SHM, sementara sisanya masih Petok D.@rofik