LENSAINDONESIA.COM: Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Ma’ruf Amin menantang Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto untuk menunjukkan kebocoran APBN sebesar Rp1.000 triliun.

Ma’ruf pun mengibau agar Prabowo melapor jika memiliki bukti sehingga tidak hanya koar-koar menuding sana sini.

“Bocornya di mana? Kalau ketahuan bocornya tinggal nunjukin. Tinggal perintah kepada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Kalau bocor enggak jelas, bocor di mana,” kata Ma’ruf di kediamannya, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (08/04/2019).

Menurut dia, jika memang dana bocor, ada dana yang mengalir dan bisa dibuktikan ke mana aliran dana tersebut. Ini berbeda jika yang dimaksud adalah potensi anggaran sehingga belum mengalir dan tidak bisa ditindak.

Ma’ruf menegaskan opini kebocoran negara sangat menyesatkan karena hal tersebut tidak dapat dibuktikan. Ia menantang Prabowo dan kubunya untuk menggandeng KPK untuk membuktikan hal tersebut. “Ini yang dimaksud bocor itu yang mana? Tinggal dikejar saja sama KPK. Mana itu yang bocor,” beber Ma’ruf.

Narasi penantang, kata dia, lebih kepada membangun opini tentang sesuatu yang belum jelas. Masyarakat diajak memercayai kebocoran anggaran yang nyatanya tak terjadi.

Sementara itu, kata Ma’ruf, pihak penantang tak bisa menjelaskan dengan rinci, bagaimana kebocoran tersebut. Lalu, kebocoran yang dimaksud juga tidak jelas dan narasinya berulang.

“Laporkan saja. Kan begitu. Kan gampang. Kalau enggak tahu bagaimana, bocornya di mana? Kan susah,” tambah Ma’ruf.

Prabowo kembali mengungkit soal kebocoran anggaran negara. Tak hanya sekali, hampir setiap kampanye Prabowo membeberkan hal tersebut. Pada kampanye Minggu, 8 April 2019, Prabowo mengaku data ini dibenarkan KPK.

“Selama ini Prabowo katakan kebocoran anggaran Rp1.000 triliun, KPK katakan Rp2.000 triliun,” kata Ma’ruf.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang meluruskan pernyataan Basaria Panjaitan soal kebocoran anggaran Rp2 ribu triliun pada APBN. Menurutnya, Indonesia justru berpotensi mendapatkan Rp4 ribu triliun di APBN.

“Saya mengatakan Indonesia ini bisa mengumpul sampai Rp4 ribu triliun, APBN kita sekarang kan Rp2.400 triliun, kami berdiskusi di banyak tempat, kita bisa mengejar Rp4 ribu triliun,” ujar Saut di Gedung KPK, Jakarta, Senin, 8 April 2019.

Dia menyebut mendapatkan APBN sebesar Rp4 ribu triliun bukan suatu hal yang tidak mungkin. Namun, pemerintah harus memaksimalkan pendapatan yang bersumber dari segala sektor.

Salah satu contohnya, saat KPK menyambangi Pemprov DKI Jakarta pada era Djarot Saiful Hidayat. KPK bisa memperoleh pendapatan dari DKI untuk APBN mencapai Rp7 triliun.

“Jadi kita mengejar itu, makanya kita datang ke bea cukai, datang ke pajak, ke perhubungan, datang ke pertambangan, dan seterusnya. Jadi itu sebenarnya arti yang mungkin salah persepi,” tutur dia.

Sebelumnya, capres nomor urut 02 Prabowo Subianto kembali menyinggung soal kebocoran anggaran saat menghadiri Gerakan Elaborasi Rektor Akademisi Alumni & Aktivis Kampus Indonesia di Balai Kartini, Jumat, 5 April 2019. Berdasarkan hasil yang ia amati, kebocoran negara berkisar Rp1.000 triliun.

Namun, kata Prabowo, KPK menyatakan keuangan negara yang bocor Rp2.000 triliun. Hasil ini, menurut Prabowo membuktikan bahwa perhitungannya selama ini tidak asal.

“Saya bersyukur, salah satu pimpinan KPK bilang bahwa sebenarnya kebocoran yang dihitung KPK Rp2.000 triliun. Bahkan ada menteri yang mengatakan lose di sektor tertentu lebih dari itu. Jadi akhirnya yang benar siapa?” ucap Prabowo.

Menurut Prabowo, menghitung kebocoran Rp 1.000 triliun uang negara sangat mudah. Prabowo lantas menyindir pihak lain.

“Bisa nakut-nakuti, 02 akan hapus tahlilan, dirikan negara khilafah. Dia tidak bisa menjawab bagaimana kau atasi Rp2.000 triliun itu,” tandas dia.@LI-13