Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.   
Ini kejutan Khofifah mengintervensi atasi kemiskinan desa dan kesenjangan di perkotaan
HEADLINE

Ini kejutan Khofifah mengintervensi atasi kemiskinan desa dan kesenjangan di perkotaan 

LENSAINDONESIA.COM: Pemerintah Provinsi Jawa Timur di bawah kendali Khofifah Indar Parawansa melakukan terobosan mengejutkan. Khofifah siap melakukan tiga intervensi untuk mengatasi masalah kemiskinan, kesenjangan ekonomi, keterbatasan akses layanan masyarakat.

Terobosan tersebut, dekaligus untuk menghadapi tantangan dan ketidakpastian di masa depan.

Gubernur Jawa Timur itu menegaskan, intervensi tersebut antara lain dengan penguatan dan pemberdayaan pembangunan ekonomi masyarakat, pemberantasan kemiskinan secara komprehensif, dan kepastian layanan dasar yang berkualitas.

Ketiga intervensi tersebut akan dilakukan dengan pendekatan terstruktur (structured approach) dan implementasi berdasarkan prinsip good governance.

“Seluruh intervensi program berdampak siginifikan bagi penurunan kemiskinan di desa dan kesenjangan di perkotaan,” kata Khofifah dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 di Grand City Convex Surabaya, Selasa (09/04/2019).

Selain pendekatan terstruktur, lanjutnya, dibutuhkan juga sikap terbuka untuk kolaborasi yang melibatkan koordinasi dalam sinergitas vertikal, baik dari pemerintahan pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Serta hubungan horizontal yakni sinergitas Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

“Kerja sama dalam skema segitiga tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis ini melibatkan pemerintah, masyarakat sipil dan aktor-aktor dunia usaha dunia industri,” ujar orang nomor satu di Jatim ini.

Untuk itu, pelaksanaan Musrenbang sangat penting sebagai forum memberikan masukan dalam penyusunan RPJMD Provinsi Jatim, proses penyusunan RKPD Provinsi Jatim Tahun 2020. Melalui Musrenbang ini diharapkan ada penajaman, penguatan, dan pengayaan baik dari narasumber maupun peserta.

“Ini merupakan forum ‘three in one’ sehingga kemampuan daya teropong para peserta sangat penting bagaimana menyiapkan RKPD saat RPJMD masih dalam pembahasan,” jelasnya.

Baca Juga:  HUT ke-74 RI, Pemprov Jatim datangkan Via Vallen dan makanan gratis

Saat ini, sebut Gubernur Khofifah, Jatim menghadapi tantangan yang perlu dijawab dan diselesaikan bersama. Pertama, ketimpangan ekonomi cukup tinggi antara perkotaan dan pedesaan. Dimana kemiskinan di pedesaan sebesar 15,2 persen dan kemiskinan di kota sebesar 6,97 persen.

“Walaupun kemiskinan di desa tinggi, namun GINI ratio-nya rendah. Sebaliknya terjadi di perkotaan, dimana kemiskinan rendah tapi ketimpangannya tinggi,” tuturnya.

Mengatasi permasalahan ini, Pemprov Jatim melakukan berbagai langkah seperti meningkatkan ekonomi masyarakat desa, intervensi dana desa, sinergi program baik dari pemerintah pusat, provinsi dan kab/kota di desa.

“Sinergi ini menjadi penting untuk melihat bagaimana menjadikan seluruh intervensi program berdampak signifikan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Selama ini, pertumbuhan atau konsentrasi ekonomi (PDRB Jatim) cenderung terpusat pada delapan kab/kota. Diantaranya Kota Surabaya (24,3 %), Kabupaten Gresik (5,82 %), Kabupaten Sidoarjo (8,55 %), Malang Raya (8,14 %), Kabupaten Pasuruan (6,13 %), dan Kota Kediri (5,7 %) yang secara total menyumbang hampir 60 % ekonomi Jawa Timur jauh melebihi 30 kab/kota lainnya.

“Artinya, penyumbang 60 persen PDRB Jatim ada di 8 kab/kota. Sementara 30 kab/kota yang lain hanya menyumbang 40 persen untuk PDRB,” jelasnya.

Beberapa masalah lainnya yakni soal ketenagakerjaan. Dimana persentase terbesar dari tenaga kerja Jatim sebanyak 46,2 % adalah lulusan SD, sementara angka Pengangguran Terbuka (TPT) terbesar per Agustus 2018 berasal dari lulusan SMK (8,83 %) yang diikuti lulusan SMA (6,31%). Sehingga sebagian besar pekerja di Jatim tidak memiliki keahlian atau unskill labour.

Tidak hanya itu saja, rata-rata lama sekolah di Jatim yakni 7,34 tahun. Artinya masih banyak masyarakat Jatim yang ternyata drop out (DO) saat kelas dua SMP/MTs. Untuk itu Khofifah meminta kepada bupati/walikota untuk memaksimalkan program kejar paket baik A, B dan C untuk meningkatkan IPM Jatim. Karena saat ini, IPM Jatim berada diurutan 15 nasional dan terendah se-Jawa.

Baca Juga:  Gara-gara sepatu Rp6 Juta, mantan Kepala Keamanan Grup PT Siemens Indonesia diseret ke pengadilan

“Dengan meningkatkan layanan pendidikan, kesehatan dan pendapatan per kapita ini, saya berharap Jatim bisa menjadi provinsi yang berkemajuan dan unggul,” imbuhnya.

Dalam paparannya, Gubernur Khofifah juga menjelaskan, bahwa aspek kemiskinan, kesehatan, pendidikan, serta pendapatan dinilai sangat penting untuk mendapat perhatian serius. Pasalnya, persoalan tersebut dinilai sangat berpengaruh terhadap angka IPM Provinsi Jatim. Untuk itu, dirinya terus mendorong agar angka IPM Jatim di atas rata-rata nasional seperti pertumbuhan ekonomi Jatim di tingkat nasional.

“Saya harap dalam lima tahun yang akan datang IPM kita dapat mengungguli provinsi tetangga dan di atas rata-rata nasional,” pintanya.

Ditambahkan, beberapa isu strategis RPJMD yang bersifat sektoral diantaranya adalah kemiskinan pedesaan yang masih tinggi, persoalan stunting dan kesadaran nutrisi serta jangkauan prasarana dasar seperti sanitasi yang masih rendah, serta UMKM masih terkendala daya saing komersial dan teknologi serta akses pasar.

Sebelum membuka Musrenbang, Wakil Menteri Keuangan RI Mardiasmo mengapresiasi Gubernur Khofifah dan Wagub Emil Elestianto Dardak yang ingin melompat dan memberikan akselerasi terhadap prioritas Jatim untuk mengurangi bahkan menghilangkan ketimpangan. Sebab, ketimpangan adalah musuh bersama.

Tema RPJMD Provinsi Jatim 2019-2024 yakni “Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong”. Sedangkan tema RKPD Prov. Jatim Tahun 2020 yakni “Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Jawa Timur untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berdaya Saing”.@sarifa

Foto:
Dok. Nawacita