Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Putusan MK soal tambahan waktu DPTb, beri peluang Caleg berduit main akal-akalan, awas!
HEADLINE

Putusan MK soal tambahan waktu DPTb, beri peluang Caleg berduit main akal-akalan, awas! 

LENSAINDONESIA.COM: Putusan Mahkamah Konstitusi (mk) tentang penambahan waktu pendaftaran DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) hingga H-7 mengundang penilaian pro kontra. Ada pula yang mengritisi, putusan itu membuka peluang “Mobile Voters” dan potensi hak pilih yang hilang dalam Pemilu pada 17 April mendatang.

“Putusan MK)NOMOR 20/PUU-XVII/2019 atas uji materi sejumlah pasal UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sudah merepresentasikan keadilan elektoral yang subtantif dalam hal penyelamatan hak pilih rakyat. Namun demikian, ada yang perlu dicermati dan diantisipasi dari Putusan MK tesebut,” ungkap Direktur Eksekutif 7 (Seven) Strategic Studies (7SS), Girindra Sandino, yang juga Wakil Sekjen KIPP Indonesia, Jakarta, Selasa (09/4/2019).

Yang perlu dicermati dan diantisipasi itu, menurut Wakil Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) itu, sebagai berikut;

Pertama, Uji pasal 348 ayat (9) UU No. 7/2017 tentang pemilu, MK memutuskan bahwa dalam KTP Elektronik tidak menjadi satu-satunya syarat untuk melakukan pemungutan suara. Sehingga, bisa diganti dengan identitas lain, yakni Surat Keterangan yang sudah terekam dalam e-KTP, tapi belum memiliki fisik e-KTP tersebut.

Yang menjadi permasalahan saat ini, masih ada hampir 4 juta warga Negara belum melakukan perekaman E-KTP, yakni 3,42 juta jiwa atau 1,78 persen. Sementara untuk mendapatkan Surat Keterangan (SUKET) harus sudah terekam e-KTP untuk dapat memilih di hari pemungutan suara.

“Permasalahan lagi, apakah sisa waktu seminggu lebih beberapa hari Pemerintah melalui Kemendagri dan Disdukcapil dapat menuntaskan permasalahan ini. Begitu pun KPU sebagai penanggungjawab pelaksanaan Pemilu 2019,” kata Girindra.

Jika tidak dilakukan aksi jemput bola, maka akan banyak warga yang malas mengurus Suket, apalagi belum terekam di E-KTP. Walau dapat menyelamatkan hak pilih akan tetapi juga bisa disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu bila Suket yang sudah terekam tidak diurus pemilihnya, hal ini harus diantisipasi, disamping dapat meningkatkan “golput administratif” yang jumlahnya signifikan.

Baca Juga:  Begini Moeldoko blak-blakan kenapa harus ada Wakil Panglima TNI

“Dalam hal ini juga KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) harus jeli dalam memproses pemilih di depan pintu masuk, khususnya KPPS Nomor empat, serta Pengawas TPS harus memiliki wawasan tehnis yang memadai untuk mencegah pemilih siluman,” imbuhnya.

Kedua, menurut Girindra, dalam uji materi Pasal 210 ayat (1) UU No. 7/2017 tentang Pemilu, MK memutuskan bahwa pemilih dalam kondisi sakit, terkena bencana, masuk penjara atau dinas luar kota untuk masuk dalam DPTb paling lambat H-7.

Hal ini tentu positif bagi pemilih yang dalam kondisi keadaaan tertentu belum tercatat masuk dalam DPTb. Namun demikian, katanya, putusan ini dapat diakali oknum-oknum caleg yang memiliki uang banyak untuk meraih suara sebanyak-banyaknya dan memungkinkan pemilih untuk berpindah TPS. Sehingga, amat terbuka bagi “mobile voters”, pemilih dari suatu dapil yang dimobilisasi untuk mendukung parpol atau caleg tertentu di dapil yang lain.

Walau di Pasal 348 ayat (4) pindah dapil tujuan tidak diberikan semacam surat untuk memilih di dapil lain, Girindra mengungkapkan, peluang “mobile voters” ada. Karena jika tidak diberikan surat, maka potensi konflik menganga dan banyak arus gugatan, karena akan banyak pemilih kehilangan hak pilihnya jika kita merujuk pada PKPU No. 9/2019 ttg Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu.

“Oleh karena itu, Bawaslu RI dan jajarannya harus memiliki langkah antisipasi yakni membuat mekanisme atau tim kerja pengawasan “mobile voters” dan mendeteksi jumlah pemilih yang akan kehilangan hak pilih nya,” jelas Wasekjen KIPP ini.

Ketiga, dalam uji materi pasal 383 ayat (2) UU No. 7/2017 tentan Pemilu MK memutus untuk menambahkan waktu penghitungan suara satu hari ditambah 12 jam, setelah pemungutan suara berlangsung.

Baca Juga:  “Stop Hoax Indonesia”, ini semangat Hari Pahlawan di Yogyakarta

“Hal ini juga patut diapresiasi mengingat pengalaman-pengalaman masa lalu banyak kejadian penghitungan melewati batas waktu, apalagi dengan adanya lima jenis surat suara,” lanjut Girindra.

Akan tetapi, Wasekjen KIPP ini menilai dalam pasal Pasal 390 ayat (2) UU No. 7/2017 tentang Pemilu memerintahkan bahwa KPPS wajib memberikan satu eksemplar BERITA ACARA pemungutan&penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, PTPS, PPS, PPK melalui PPS pada hari yang sama.

“Tentu hal tersebut akan menimbulkan multi tafsir. Di satu sisi ditambah 12 jam, di sisi lain harus menyerahkan Berita Acara pada hari yang sama,” tambahnya.

Keempat, dalam putusan uji materi Pasal 350 ayat (2) UU No. 7/2017 tentang Pemilu, MK menegaskan agar KPU bisa membuat TPS khusus di lokasi-lokasi yang terkonsentrasi dengan pemilih, seperti di penjara. Di UU No. 7/2017 tentan Pemilu TPS tambahan adalah TPS khusus. Pun dalam turunan tehnisnya yakni Pasal 38 ayat 10, PKPU Nomor 37 Tahun 2018.

“Pembuatan TPS-TPS khusus harus memperhatikan jumlah pemilih pindahan, karena akurasinya akan menentukan logistik, seperti surat suara, agar tidak lebih atau kekurangan. Jika lebih, penyalahgunaan tidak tertutup kemungkinan terjadi. Jika kekurangan, maka kebanyakan pemilih yang hilang hak pilihnya,” tegas Girindra. @licom_09

Foto:
Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Ketua Arif Budiman mendata caleg yang tak mau membuka informasi diri. @dok.tempo.com