Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Ini catatan temuan KIPP terkait Pemilu 2019
LENSA DEMOKRASI

Ini catatan temuan KIPP terkait Pemilu 2019 

LENSAINDONESIA.COM: Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia menggungkap sejumlah temuan hasil pemantauan dari tim relawanya yang tersebar di 28 propinsi di Indonesia dan pemantauan intensif di 11 propinsi, diantaranya Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Banten, Sultra, Kaltim, Malut, Maluku, Sumbar, Sumut, Jambi.

Sekjen KIPP, Kaka Suminta, pada Rabu (17/4/2019) di Jakarta, mengatakan KIPP menerjunkan 4000 orang relawan pemantau pemilu sepanjang H-7 hingga hari H pelaksanaan pemilu. Pemantauan dilakukan secara intensif jelang pelaksanaan tahapan pemungutan suara.

Adapun dari hasil pemantauan tersebut, KIPP mencatat menjelang hari pungut hitung suara 17 April 2019, ada beberapa catatan yang melatarbelakangi pelaksanaan pemilu, diantaranya:

1. Masalah buruknya data pemilih yang berlarut larut dan sempat menjadi polemik, merupakan indikator lemahnya perlindungan hak konstitusional pemilih dalam pemilih. Kondisi ini berawal dari belum selesai perekaman data penduduk oleh K
emendagri dan tak terselesaiakan dalam pemutakhiran data yang dilakukan oleh KPU.

2. Proses kandidasi yang dimulai dari pendaftaran partai politik peserta pemilu, pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, pencalonan anggota DPR, DPD, dan DPRD diwarnai dengan gugatan untuk pendaftaran parpol peserta pemilu, serta munculnya politik uang dalam kandidasi capres dan cawapres.

3. Masa kampanye yang panjang, tidak menjadi pola komunikasi dialogis antar kandidat dan calon pemilih, sehingga yang paling nampak muncul.

4. Wacana capres mendominasi wacana publik, baik dari sisi media maupun perbincangan publik, sehingga mengurangi wacana dan kampanye pemilu legislative, hal ini menimbulkan potensi pemilu yang transaksional dan tidak dialogis antara kandidat dengan calon pemilih.

5. Masalah logistik yang mencuat mengesankan KPU kurang membuka diri dan menyampaiakn perkembangan informasi mengenai informasi logistik. Sehingga menjelang pemungutan suara baru diketahui publik soal kekurangan logistik pemiludi beberapa daerah, seperti belum sampainya logistik di ribuan TPS di seluruh Indonesia sampai H-1 seperti yang terjadi di Teluk Bintuni dan Jayapura, juga di Jawa Barat. Beberapa kekurangan logistik dari jenis segel, C plano, C1 hologram dan surat suara.

Baca Juga:  Kutuk aksi bom bunuh diri, Gus Anom: teroris bukan umat Rasulullah

6. Isu netralitas ASN, menjadi sorotan publik. Karena ditengarai banyak PNS yang ikut dalam mempengaruhi pilihan masyarakat., ikut serta dalam kegiatan yang bisa dinilai dalam kegiatan kampanye, atau menyampaikan keperpihakanya di social media.

7. Isu penyalahgunaan sumberdaya negara, baik berupa jabatan maupun sumberdaya lainya seperti anggaran negara untuk mendukung kandidat pemilu dalam pemilu, khususnya pada pemilihan pasangan presiden dan wakil presiden.

8. Isu surat suara rusak dan yang tercoblos cukup marak diberbagai daerah. Bahkan juga terjadi di PPLN Malaysia misalnya, pemantauan KIPP dengan melakukan fack finding ke Malaysia menunjukan adanya potensi pelanggaran hukum pemilu.

9. Isu politik uang yang sangat marak khususnya dalam pemilu legislative, DPR, DPRD, dengan adanya puluhan insiden OTT pelaku politik uang yang terjadi menjelang pungut hitung, serta banyaknya laporan masyarakat tentang politik uang saat masa kampanye.

Kaka berharap, pemilu mendatang kelemahan-kelamahan yang menjadi hambatan teknis pemilu bisa diantisipasi penyelenggara pemilu, sehingga pelaksanaan pemilu lebih baik lagi, khususnya hak pilih masyarakat bisa terpenuhi dengan baik.@licom