Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Peringatan Hari Kartini, PPP ingatkan tantangan perempuan di era digital
LENSA DEMOKRASI

Peringatan Hari Kartini, PPP ingatkan tantangan perempuan di era digital 

LENSAINDONESIA.COM: Peringatan Hari Kartini tahun 2019 diharapkan kalangan perempuan lebih berperan di era digital khususnya terkait tumbuhkembang anak yang mengalami tantangan yang lebih kompleks.

Wakil Ketua Umum DPP PPP Reni Marlinawati, mengatakan peringatan hari kartini tahun 2019 ini diharapkan kaum perempuan lebih peduli atas tantangan yang muncul akibat perkembangan digital yang begitu masif.

“Era digital menjadikan tantangan yang harus dihadapi oleh kartini-kartini era saat ini dengan bijak,” ujar Reni dalam keterangan tertulisnya, Senin (22/4/2019).

Reni menyebutkan tantangan nyata yang dihadapi kalangan perempuan saat ini tak lain mengawal proses tumbuhkembang anak di tengah derasnya informasi yang begitu masif di era digital.

“Tantangan nyata yang harus menjadi perhatian serius ibu-ibu tak lain adalah derasnya informasi yang berlimpah menghampiri anak-anak kita,” terang Reni.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI ini menguraikan tantangan yang muncul akibat digital ini di antaranya soal permainam berbasis digital (game), tayangan pornografi, informasi palsu atau bohong, hingga tayangan yang tak layak dikonsumsi oleh anak-anak.
“Orang tua, khususnya ibu-ibu harus bijak dalam penggunaan smartphone bagi anak-anak. Termasuk memperhatikan kesehatan mata dan tumbuhkembang anak akibat penggunaan smartphone yang berlebih,” ingat Reni.

Reni menambahkan peran Kartini di era digital ini harus memastikan anak-anak sebagai generasi emas di waktu mendatang dapat menjalani proses tumbuh kembang dengan baik dan terbebas dari paparan negatif di saluran digital.

“Perempuan dan Ibu sebagai madrasah pertama bagi anak-anak menjadi benteng utama untuk melahirkan generasi masa depan yang cerdas, berakhlak dan memiliki daya saing,” tutup Reni.@licom

Baca Juga:  Ketua Harian Halal Institute, H. SJ Arifin: "MUI dan Kemenag layak diapresiasi kinerja terkait UU JPH"