Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Kuasa hukum Sofyan Basir pertanyakan dua alat bukti KPK
Dirut PLN Sofyan Basyir. FOTO:
HEADLINE DEMOKRASI

Kuasa hukum Sofyan Basir pertanyakan dua alat bukti KPK 

LENSAINDONESIA.COM: Soesilo Ariwibowo, kuasa hukum Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir mempertanyakan dua alat bukti yang digunakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menetapkan kliennya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau 1.

“Saya belum tahu 2 alat bukti apa yang dimiliki KPK sehingga menyebabkan klien saya sebagai tersangka,” kata Soesilo seperti dikutip garta.com, Selasa (23/04/2019).

Ariwibowo menyampaikan, bahwa dirinya belum bertemu dengan Sofyan Basir. Kata dia, saat ini Sofyan Basir sedang berada di luar kota. “SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dikirim ke rumah, karena klien saya masih diluar kota tentu belum ada info apapun kecuali dari media tadi sore,” terangnya.

Namun Ariwibowo juga berjanji bahwa akan menaati proses hukum yang berlangsung. Ia menjanjikan kliennya akan menjalani proses hukum serta hadir jika nanti dibutuhkan keterangan. “Insya Allah bersedia lah, beliau orang yang patuh hukum, pungkasnya.

Diketahui, SOfyan Basir ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap terkait kesepakatan kontrak kerjasama proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang (PLTU) Riau 1

Terkait kasus ini KPK menduga Sofyan Basir membantu mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih dalam menerima hadiah atau janji dari pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johanes Budisutrisno Kotjo terkait kesepakatan kontrak kerjasama Pembangunan PLTU Riau-1.

Sofyan pun disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 ayat (2) KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.@LI-13

Baca Juga:  KAHMI siapkan draf kajian Revisi UU Pemilu

CAPTION: Dirut PLN Sofyan Basyir. FOTO: ANTARA/Reno Esnir