Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Memahami saling klaim kemenangan pasangan capres dalam perspektif konstitusi
Dr. Sholikhin Ruslie, SH.,MH. FOTO: Obi-LICOM
OPINI PUBLIK

Memahami saling klaim kemenangan pasangan capres dalam perspektif konstitusi 

Masyarakat pasti bingung menanggapi saling klaim kemenangan antara Capres 01 dan 02, Pihak 01 berdalih berdasarkan quick count yang kredibel telah menyatakan pasangan 01 yang akan memenangkan kontestasi. Dan Pihak 02 juga dengan yakin menyatakan yang memenangkan kontestasi karena mendasarkan real count internal dan argumentasi-argumentasi lainnya.

Kebingunan masyarakat semakin bertambah ketika ada yang berpendapat Jokowi sekalipun menang tidak dapat dilantik sebagai pemenang. Pendapat tersebut kemudian di counter oleh pihak pasangan 01 dan beberapa pakar hukum termasuk Prof Yusril Ihza Mahendra yang telah dimuat oleh bebrapa media, dengan mendasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 50/PUU-XII/2014.

Untuk itu saya berusaha urun rembuk, semoga tidak menjadikan tambahnya keruwetan dalam pikiran masyarakat.

Menanggapi argumentasi para pakar hukum yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 6 (3) UUD NRI 1945 tidak untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang hanya terdiri dari dua pasangan. Sehingga untuk memenangkan Pemilihan Presiden yang terdiri dari hanya dua pasang calon, cukup hanya memperoleh suara terbanyak (lebih dari 50%), tanpa harus ada ketentuan sedikitnya dua puluh persen suara disetiap provinsi yang tersebar dilebih dari setengah jumlah Provinsi. Karena telah terdapat Putusan MK Nomor 50/PUU-XlI/2014.

Ketentuan yang terdapat pada Pasal 6A ayat (3) UUD NRI 1945 adalah merupakan norma Konstitusi yang berlaku mengikat dan menjadi sumber dari segala norma peraturan perundang-undangan di bawahnya. Oleh karenaya norma tersebut tetap berlaku mengikat, meskipun pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden hanya terdiri dari dua pasang,dan sekalipun sudah terdapat Putusan MK di atas.

Suatu hal yang perlu diingat bahwa putusan MK Nomor 50/PUU-XlI/2014 adalah putusan terhadap permintaan tafsir Pasal 159 Ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 2008, yang amar putusannya adalah:

Baca Juga:  Survei IDM pada Pilwakot Medan: Elektabilitas Maruli Siahaan bisa geser Petahana

(1). Pasal 159 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 2008 bertentangan dengan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang hanya terdiri dari dua pasangan calon.

(2). Pasal 159 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 2008 tidak mempunyai kekuatan mengikat , sepanjang tidak dimaknai, tidak berlaku untuk pasangan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon.

Persaoalannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Sedangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menjadi penggantinya tidak mengakomodir norma sebagaimana Putusan MK Nomor 50/PUU-XlI/2014 tersebut, akan tetapi merujuk pada Pasal 6A ayat (3) UUD NRI 1945.

Baiklah, Untuk memudahkan pemahan kita ada baiknya dicermati kembali Pasal 416: ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017bahwa pasangan terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari ½ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia.

Dengan demikian ketentuan pemenang Pilpres tetap harus memenuhi syarat:

1. Suara lebih dari lima puluh persen.
2. Memenangkan suara yg tersebar lebih dari setengah jumlah provinsi (minimal 18 Provinsi) karena jumlah Provinsi di Indonesia sebanyak 34 (tiga puluh empat).
3.Di Provinsi lainnya yang kalah minimal memperoleh suara 20%.

Jika untuk sementara sepakat dg berasumsi bahwa Penghitungan final KPU nanti tidak jauh berbeda dengan quick count maupun real count, sebagaimana rilis
yang selama ini bergentayangan di media masa maupun media sosial yang memenangkan pasangan 01.

Baca Juga:  BPK minta Dirut Pertamina setor Rp 234,82 miliar untuk negara, ada apa?

Maka Jokowi-Ma’ruf Amin sekalipun mendapatkan suara lebih dari 50% belum dapat dinyatakan sebagai pemenang karena belum memenuhi dua syarat lainnya:

(a). Memenangkan suara yang tersebar lebih dari setengah jumlah provinsi/minimal 18 Provinsi, (Pasangan 01 ini tidak dapat memenuhi ketentuan ini karena hanya menang di 14-15 Provinsi).

(b). Di Provinsi lainnya yang kalah minimal memperoleh suara 20% (Pasangan 01 ada beberapa Provinsi yang perolehan suaranya kurang dari 20%).

Dengan demikian peluang untuk menang sebenarnya lebih banyak di miliki oleh Pasangan 02 (Prabowo-Sandi) karena syarat yang kedua dan ketiga mempunyai peluang besar terpenuhi. Tinggal bagaimana syarat yang pertama dapat terpenuhi juga. Maka kiranya wajar jika pihak kubu 02 lebih percaya diri dibandingkan pasangan 01.

Lalu bagaimana jika Pasangan 02 (Prabowo-Sandi) tetap tidak dapat memenuhi syarat yang pertama (mendapatkan suara lebih dari 50%)?. Dan pasangan 01 juga tidak dapat memenuhi syarat yang kedua dan ketiga? Maka Pilpres tanggal 17 April 2019 kemarin harus dinyatakan tidak menghasilkan pemenang dan sesuai ketentuan Pasal 416 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 Pilpres diulang sampai dengan terpenuhinya ketentuan Pasal 6A Ayat (3) UUD NRI 1945 dan Pasal 416 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017.

Proses ini harus dilakukan sampai dapat terpenuhi tanpa ada pembatasan berapa kali harus dilakukan. Sebab ketentuan ini secara filosofis dibuat untuk mendapatkan legitimasi yang kuat terhadap Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan demi menjaga eksistensi NKRI serta untuk mengurangi disparitas pembangunan fisik dan non fisik di daerah-daerah yang tidak padat penduduknya.

Jika secara filosofis demikian (dimaksudkan untuk mendapatkan legitimasi de jure dan de facto. Lalu jika hanya ada dua pasangan calon kemudian maksud filosofis tersebut tiba-tiba dianggap tidak penting, tentu tidak demikian. Karena legitimasi menjadi sesuatu yang sangat penting dalam proses seleksi melalui kompetsisi electoral. Wallohu ‘alam.

Baca Juga:  KPK tetapkan Menpora Imam Nahrawi sebagai tersangka

Oleh: Dr. Sholikhin Ruslie, SH.,MH.