Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.   
Relawan Komando Prabowo-Sandi pertanyakan KPU terkait kesalahan input data di 9 TPS
JABODETABEK

Relawan Komando Prabowo-Sandi pertanyakan KPU terkait kesalahan input data di 9 TPS 

LENSAINDONESIA.COM: Jika menggunakan logika KPU, adanya perbedaan hasil perolehan suara Pilpres 2019 antara C1 Plano dan Form C1 dengan data di web KPU karena disebabkan faktor kelalaian dan kesalahan input data. Komisioner KPU juga menyatakan agar masyarakat yang mengetahui adanya kekeliruan tersebut dipersilahkan dan segera melapor ke KPU, bukan diviralkan.

Namun di sisi lain, pernyataan KPU tersebut dipertanyakan Ketua Relawan Kesatuan Organisasi Militan Driver Online (Komando) Prabowo Sandi Kota Bekasi, Sulung Nof. Menurut Sulung, tindakan kelalaian dan kesalahan input data perolehan suara di 9 TPS yang dilakukan KPU dinilai sebagai tindakan yang merugikan satu pihak yang berpotensi pidana.

“Mari kita uji pernyataan KPU jika demikian adanya, mengapa kesalahan input data tersebut memiliki pola yang sama, yaitu mengunggulkan suara petahana dan mengurangi suara Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Sandiaga Salahuddin Uno?. Bagaimana jadinya jika para relawan 02 tidak mendokumentasikan C1 plano dan form C1?” ucapnya kesal, Senin (22/4/2019).

Hal ini menjadi keprihatinan dirinya karena selama rentang waktu 35 hari perhitungan suara, itu artinya mata para relawan 02 mesti tetap terjaga memantau pergerakan suara di web KPU, baik data yang sudah tersaji maupun belum.

“Indikasi kecurangan ini tidak bisa dianggap biasa karena menentukan arah bangsa dan negara Indonesia. Akal sehat kita menolak untuk menerima bahwa hal tersebut terjadi semata karena kelalaian dan kesalahan di banyak TPS,” tegas Sulung.

“Bisakah kita bayangkan, pejabat yang digaji rakyat, lalu mengelola dana sebesar hampir 25 Triliun untuk Pileg dan Pilpres 2019, tapi rakyat merasa was-was sehingga terpaksa harus mengawasi secara melekat selama 24 jam, dalam waktu sebulan lebih. Bukankah itu bakal menguras energi dan logistik? Kalau diibaratkan pembantu/pelayan, jika tuannya mendapati pembantu/pelayan berlaku culas beberapa kali, apakah harus mengawasi setiap saat ataukah memprosesnya secara hukum lalu mencari penggantinya? Dimanakah seharusnya peran negara? Bawaslu?” kata Sulung prihatin.

Baca Juga:  Buka Muktamar PKB di Bali, Presiden bicara bangun SDM Indonesia sejak dalam kandungan

Apalagi kata Sulung jelas diatur dalam pendekatan hukum positif, upaya seseorang atau penyelenggara Pemilu untuk mengubah penghitungan hasil perolehan suara diancam dengan pidana penjara 3 – 4 tahun. Hal ini diatur dalam Pasal 309 UU Nomor 08 Tahun 2012 yang berbunyi, “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang dipidana 4 tahun dan denda 48 juta”.

Sementara lanjut Sulung pada pasal 312 berbunyi, “Setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana pasal 181 ayat 4 dipidana 3 tahun denda Rp 36 juta.”

“Sekarang, kita menanti apa yang akan dilakukan oleh para pihak yang berwenang terkait ketidak beresan yang terjadi. Dan mata rakyat sedang mengawasi. Yang jelas, kesalahan fatal tersebut harus memiliki konsekuensi hukum. Dan kita sudah menyepakati bahwa hukum menjadi panglima di negeri ini. Jangan sampai rakyat menggunakan instrumen tersendiri untuk memperoleh keadilan” tegas Sulung.@Sofie

Keterangan foto: istimewa.