LENSAINDONESIA.COM: Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mengantisipasi adanya pihak-pihak tertentu yang akan memanfaatkan gerakan massa lantaran kecewa dengan penetapan hasil penghitungan suara Pemilu 2019. Antisipasi ini dinilai penting agar tidak terjadi kerusuan massal.

“Kami mewaspadai, nanti kalau ada sebuah upaya gerakan yang ingin memanfaatkan situasi atau rasa ketidakpuasan itu dialihkan menjadi sebuah gerakan,” ujar Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Jumat, (26/4/2019).

Dalam situasi politik saat ini, menurut Moeldoko, pemerintah harus menyiapkan diri dengan baik agar kondisi tetap kondunsif dan terkendali.

“Indikasinya kami ikuti dari waktu ke waktu,” terangnya.

Lebih jauh Dia menyampaikan, Indonesia telah mempunyai pengalaman atau sejarah buruk yang terjadi saat tragedi Trisakti, yaitu munculnya kerusuhan dalam aksi demonstrasi. Kondisi gerakan semacam itu menurut Moeldoko bisa saja diciptakan karena telah disiapkan sebelumnya. Hal ini, menurutnya, perlu antisipasi.

“Saya harus tegas mengatakan itu,” ujar mantan Panglima TNI ini.

Dia pun mengimbau agar semua pihak menggunakan cara ksatria dalam menyelesaikan masalah dengan baik agar tercipta kondisi yang aman di masyarakat.

Diketahui sebelumnya, Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais, mengatakan akan mengerahkan massa atau people power untuk turun ke jalan jika mereka menemukan kecurangan dalam Pemilu 2019.

Sementara Direktur Relawan Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo-Sandiaga, Ferry Mursyidan Baldan membantah kubunya akan mengerahkan massa.

Ferry menilai, people power yang belakangan sering dikait-kaitkan dengan kubu 02 bukanlah aksi kerusuhan dan semacamnya. “People power dalam konteks pemilu adalah KPU menghitung secara ini (benar), aparat bekerja dengan benar, bukan soal kerusuhan macem-macem,” ujar Ferry.@licom

Keterangan foto: Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko. (istimewa)