Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Kepala Bappenas: Pemindahan ibu kota dari Jakarta butuh Rp466 triliun
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro saat mengikuti Rapat Terbatas tentang rencana pemindahan ibu kota, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin siang (29/04/2019). FOTO: setkab
Birokrasi

Kepala Bappenas: Pemindahan ibu kota dari Jakarta butuh Rp466 triliun 

LENSAINDONESIA.COM: Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyebut bahwa pemindahan ibu kota dari Jakarta ke luar Jawa membutuhkan biaya Rp466 triliun. Biaya tersebut merupakan estimasi jika luas lahan ibu kota baru mencapai 40 ribu hektare.

“Estimasi besarnya pembiayaan membutuhkan biaya Rp466 triliun atau USD33 miliar,” kata Bambang dalam rapat terbatas terkait rencana pemindahan ibu kota di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/04/2019).

Biaya Rp466 triliun tersebut merupakan satu dari dua skenario yang sudah dikaji Bappenas. Dalam skema pembiayaan pertama tidak ada rightsizing (perampingan) jumlah aparatur sipil negara (ASN).

Nantinya, kata Bambang, seluruh ASN yang ada di pemerintah pusat pindah ke ibu kota baru. Estimasinya, sebanyak 1,5 juta orang. Angka itu terdiri dari anggota eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta TNI-Polri dan para anggota keluarganya. “Kita estimasi setiap pegawai memiliki empat anggota keluarga. Ini asumsi dan pelaku ekonomi khususnya di sektor ekonomi pendukung,” ujarnya.

Dengan estimasi 1,5 juta penduduk, untuk pemerintahan membutuhkan 5 persen lahan, ekonomi 15 persen, sirkulasi infrastruktur 20 persen, permukiman 40 persen, dan ruang terbuka hijau 20 persen. Total, dibutuhkan lahan minimal 40 ribu hektare untuk skenario pertama.

Skenario kedua, pemindahan dengan perampingan ASN. Dalam skenario kedua ini, sebanyak 111 ribu ASN ditambah Polri dan TNI serta empat anggota keluarga, juga pelaku ekonomi sekitar sebanyak 184 ribu, maka diperkirakan total jumlah penduduknya sekitar 870 ribu jiwa.

“Skenario kedua lebih kecil, karena kotanya lebih kecil dana yang dibutuhkan Rp323 triliun atau USD23 miliar,” ujar Bambang.

Skema pembiayaan disiapkan empat sumber. Pertama dari Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara (APBN) untuk infrastruktur fasilitas kantor pemerintahan dan parlemen.

Baca Juga:  Berpakaian Pejuang, DPRD Surabaya dan Wali Kota Risma sahkan APBD 2020

Kedua, pembiayaan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk infrastruktur utama dan fasilitas sosial. Ketiga, pembiayaan dari Kerjasama Pemerintah dan Bada Usaha (KPBU) untuk beberapa infrastruktur utama dan fasilitas sosial.

Keempat, pembiayaan dari swasta murni. Pembiayaan dari swasta murni ini ditujukan untuk pembangunan terkait properti perumahan dan fasilitas komersial.

Bambang juga menyarankan Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan konsesi lahan yang sudah dikuasai pemerintah di kota baru kepada pihak swasta. Hal ini untuk menghasilkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

“Atau yang kedua adalah pemanfaatan aset pemerintah pusat yang ada di Jakarta, karena tidak semuanya nanti dipakai kalau ada di ibu kota baru dan tentunya pemanfaatan aset tersebut bisa memberikan tambahan PNBP,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menginginkan Ibu Kota Indonesia dipindah ke luar Pulau Jawa. Karena itu, dalam rapat terbatas (ratas) pemindahan Ibu Kota yang di gelar di di Kantor Presiden, Jakarta, Jokowi menolak dua pilihan pemindahan Ibu Kota ke wilayah lain di Pulau Jawa.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengusulkan tiga pilihan pemindahan Ibu Kota. Alternatif pertama dan kedua, Ibu Kota dipindahkan ke wilayah lain di sekitar Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

“Kalau masih berpikir tiga alternatif tadi, kalau saya sih alternatif satu dan dua sudah tidak,” kata Jokowi dalam rapat terbatas soal rencana pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden.

Jokowi menilai pemindahan Ibu Kota ke luar Pulau Jawa merupakan solusi paling sesuai saat ini. Karena, hampir setengah penduduk Indonesia menetap di Pulau Jawa, sekitar 57 persen dari total populasi penduduk.

Sebanyak 21 persen populasi menetap di Pulau Sumatra. Sisanya, sebanyak 6 persen di Kalimantan, sebanyak 7 persen di Sulawesi, serta Papua dan Maluku sebanyak 3 persen.

Baca Juga:  Akhirnya, Pemerintahan Donald Trump komitmen tingkatkan kerja sama ekonomi dengan Indonesia

Jokowi menilai Pulau Jawa sudah cukup sesak. Penduduk yang berlimpah itu juga membuat Pulau Jawa memiliki catatan kemacetan parah.

“Soal kemacetan kronis itu kan bukan hanya di Jakarta, di Pulau Jawa, pemandangan kemacetan sudah kita lihat, kemudian di sejumlah titik di Pantura, utamanya,” ujarnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menyoroti masalah banjir di Jakarta. Banjir menjadi ancaman besar bagi masyarakat saat musim hujan tiba.

Selain itu, ketersediaan air bersih pada musim kemarau hanya 2 persen dari kebutuhan masyarakat. Pencemaran juga menjadi masalah serius bagi masyarakat, tercatat beberapa sungai di Pulau Jawa masuk dalam daftar 10 sungai tercemar di dunia.

Jokowi juga menyoroti ketersediaan lahan produktif. Menurut dia, sebanyak 40 ribu hektare lahan produktif setiap tahunnya beralih fungsi.

“Dari sawah ke properti. sehingga kita harapkan alasan-alasan dari pak menteri ini benar-benar menjadi sebuah cara kita untuk membangun anak tangga dalam mengefektifkan pengelolaan negara kita betul-betul arahnya harus ke sana,” jelas Jokowi.@LI-13