Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Sidang korupsi Jasmas DPRD Surabaya di Pengadilan Tipikor molor
Saksi Setwan DPRD Surabaya berjam-jam menunggu persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya. FOTO: Samsul Arifin/LICOM
HEADLINE DEMOKRASI

Sidang korupsi Jasmas DPRD Surabaya di Pengadilan Tipikor molor 

LENSAINDONESIA.COM: Sidang kasus dugaan korupsi Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas) DPRD Kota Surabaya dengan terdakwa Agus Setiawan Tjong kembali digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya, Senin (29/04/2019).

Namun sayangnya, sidang yang sedianya dijadwalkan pada pukul 09.00 WIB molor tanpa alasan yang jelas. Bahkan ketika waktu menunjukan pukul 12:00 WIB, sidang dugaan korupsi dana hibah ini belum juga dimulai. Bahkan, ruang Candra Pengadilan Tipikor tampak sepi.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Tanjung Perak, M. Fadhil mengatakan, agenda sidang kali ini masih mendengarkan keterangan dari tujuh saksi diantaranya tim marketing dari Terdakwa Agus Setiawan Tjong dan lima orang dari Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Surabaya.

“Ada Robert Siregar dan Freddy Dwi Cahyono, itu dari tim Marketing Agus Setiawan Tjong sedangkan dari Sekretariat DPRD (Setwan) Surabaya ada Hadi Siswanto, Sekretaris DPRD Surabaya (Sekwan), Yanto, Bagus, Agus dan Safii, mereka semuanya Staf DPRD Surabaya,” jelasnya kepada para wartawan.

Fadhil menambahkan lima dari tujuh saksi tersebut, saat ini yang terlihat masih dari Sekretariat Dewan (Setwan DPRD Surabaya). Sedangkan tim marketing Agus Setiawan Tjong belum menunjukkan kehadirannya.

“Yang dari Setwan sudah ada, kalau tim marketing Agus Setiawan Tjobg belum terlihat,” pungkasnya.

Seperti diketahui sebelumnya, Kejari Tanjung Perak telah melakukan penahanan terhadap Agus Setiawan Tjong Kamis 1 Nopember 2018 lalu.

Tjong merupakan pelaksana proyek pengadaan terop, kursi, meja, dan sound system pada 230 RT di Surabaya itu akhirnya ditahan di Cabang Rutan Kelas I Surabaya di Kejati Jatim usai menjalani serangkaian pemeriksaan.

Dari hasil audit BPK, Proyek pengadaan program Jasmas tersebut bersumber dari APBD Pemkot Surabaya, tahun 2016 dan merugi hingga Rp 5 miliar rupiah akibat adanya selisih angka satuan barang yang dimainkan oleh tersangka Agus Setiawan Tjong.

Baca Juga:  Korban dugaan perzinahan Ipda GT bertambah, seorang perempuan lapor Polda Jatim

Dalam kasus ini tak hanya para ketua RT, RW dan LPMK serta anak buah dari Agua Setiawan Tjong yang dimintai keterangan oleh penyidik Pidsus Kejari Tanjung Perak. Namun sejumlah anggota DPRD dan beberapa Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya pun juga diperiksa.

Dari catatan ada enam legislator Yos Sudarso berasal dari bendera partai  politik yang berbeda, yakni dari Partai Hanura, Golkar, PAN, Demokrat dan Gerindra.

Anggota DPRD Kota Surabaya yang diperiksa pertama adalah Sugito dari Partai Hanura. Sugito diperiksa sebagai saksi pada Rabu, 11 Juli 2018.

Selanjutnya, Binti Rohman diperiksa diurutkan ke 2. Politisi dari Partai Golkar ini memberikan keterangan sebagai saksi pada 31 Juli 2018.

Pemeriksaan lanjutan pun kembali dilakukan penyidik yang mengerucut ke petinggi DPRD Kota Surabaya yakni Dermawan. Wakil Ketua DPRD asal Partai Gerindra ini diperiksa pada Rabu, 1 Agustus 2018.

Dipemeriksaan ke 4 adalah Saiful Aidy, Politisi PAN, yang diperiksa pada Kamis, 2 Agustus 2018.

Sementara Dini Rinjani, Legislator Partai Demokrat ini diperiksa diurutkan ke 5 pada Jum’at, 2 Agustus 2018.

Sedangkan diurutan yang terakhir yakni urutan ke 6, penyidik kembali memeriksa petinggi DPRD Kota Surabaya lainnya, yakni Ratih Retnowati. Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya dari Partai Demokrat ini diperiksa pada Senin, 6 Agustus 2018.

Dari informasi yang dihimpun, program Jasmas ini merupakan produk dari sejumlah oknum DPRD Kota Surabaya yang telah diperiksa penyidik. Tanpa peran ke enam sang legislator itu, program  Jasmas dalam bentuk pengadaan ini tidak akan terjadi.

Untuk diketahui, Penanganan kasus korupsi Jasmas ini ditingkatkan ke penyidikan berdasarkan surat perintah yang ditanda tangani Kajari Tanjung Perak, Rachmad Supriady, SH  MH, dengan Nomor Print-01/0.5.42/Fd.1/02/2018 tertanggal 8 Februari 2018 lalu.

Baca Juga:  Pilot Batik Air disebut pingsan di udara akibat serangan jantung, ini penjelasan maskapai dan dokter

Penyimpangan dana hibah ini bermodus pengadaan. Ada beberapa pengadaan yang dikucurkan oleh Pemkot Surabaya, diantaranya untuk pengadaan terop, kursi Chrom, kursi plastik, meja, gerobak sampah, tempat sampah dan sound system.

Dalam kasus ini, akhirnya Jaksa mendakwa Agus Setiawan Tjong telah melanggar primair pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang Undang RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomer 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Subsidair pasal 3 jo pasal 18 ayat (1), Undang Undang RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomer 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang RI Nomer 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP.@rief

CAPTION: 
Saksi Setwan DPRD Surabaya berjam-jam menunggu persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya. FOTO: Samsul Arifin/LICOM