LENSAINDONESIA.COM: Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menanggapi rekomendasi Ijtima Ulama III yang meninta Bawaslu mendiskualifikasi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Maruf Amin sebagai peserta Pilpres 2019.

Moeldoko menegaskan, Indonesia merupakan negara hukum, bukan negara Ijtima. Karena itu, ia meminta semua pihak mematuhi konstitusi dan Undang-undang yang mengatur tentang pemilu.

“Kita ini sudah ada konstitusi, ada Undang-undang. Ada ijtima itu gimana ceritanya, negara ini kan negara hukum bukan negara Ijtima,” tegas Moeldoko di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (02/05/2019).

Mantan Panglima TNI ini menuturkan, pemerintah memberikan kebebasan kepada rakyatnya untuk menyampaikan aspirasi. Namun, penyampaian aspirasi harus sejalan dengan konstitusi.

“Jadi jangan disimpangkan kanan kiri. Itu saja pakai pedoman, jelas-jelas negara berdasarkan hukum, bukan berdasarkan Ijtima, itu harus jelas,” ucapnya.

“Saya harus berani ngomong jelas, karena kalau tidak nanti negara ini menjadi babaleot enggak karu-karuan,” imbuhnya.

Mengenai permintaan pendiri Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghentikan penghitungan suara Pilpres, Moeldoko tak mau ambil pusing. Meoldoko menekankan, KPU bekerja sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 22e tentang Pemilu.

“Jangan membuat sesuatu yang membingungkan masyarakat. Ikuti semua ketentuan konstitusi. UU Pemilu dilahirkan oleh semua partai politik, masa sekarang udah dijalankan baru ribut, ini gak fair dong,” ujar dia.

Pria kelahiran Kediri, Jawa Timur, 8 Juli1957 ini mengakui bahwa setiap Pemilu tak selalu berjalan sempurna. Tetapi hal itu bukan menjadi alasan untuk menghentikan penghitungan suara di KPU.

“Jadi menurut saya ikuti hal-hal yang sudah disepakati bersama. Tentang prosesnya ada sedikit hal yang kurang, ya itu tanggung jawab kita untuk memperbaiki, bukan terus meniscayakan pekerjaan-pekerjaan KPU dan Bawaslu,” kata Moeldoko.

Diketahui, Ijtima Ulama III yang digelar di Hotel Lor In Sentul, Bogor, Jawa Barat pada Rabu, 1 April kemarin merekomendasikan lima hal. Di antaranya mendesak KPU RI dan Bawaslu RI untuk mendiskualifikasi Jokowi – Ma’ruf Amin sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pemilu 2019.

“Mendesak Bawaslu dan KPU untuk memutuskan membatalkan atau men diskualifikasi paslon capres cawapres 01,” kata Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Yusuf Muhammad Martak.@LI-13

Lima rekomendasi Ijtima Ulama III diantaranya:

Pertama, Ijtima Ulama menyimpulkan bahwa telah terjadi kecurangan bersifat terstruktur, sistematis dan masif dalam proses penyelenggaraan pemilu 2019.

Kedua, mendorong dan meminta kepada Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi untuk mengajukan keberatan melalui mekanisme legal, prosedural tentang terjadinya berbagai kecurangan dalam proses pemilihan presiden 2019.

Ketiga, mendesak Bawaslu dan KPU untuk memutuskan membatalkan, atau mendiskualifikasi paslon capres-cawapres 01.

Keempat, mengajak umat dan seluruh anak bangsa untuk mengawal dan mendampingi perjuangan penegakan hukum secara syari dan legal konstitusional dalam melawan kecurangan.

Kelima, bahwa memutuskan melawan kecurangan kejahatan serta ketidakadilan adalah bentuk amal marif nahi munkar, konstitusional dan sah secara hukum dengan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan rakyat.

CAPTION: Moeldoko Kepala Staf Kepresidenan. FOTO: suara