Advertisement

LENSAINDONESIA.COM: Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Guntur Saragih menyarankan bahwa penetapan tarif baru ojek online yang berlaku 1 Mei 2019 tak harusnya diwajibkan.

Menurutnya, pemerintah khususnya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tidak seharusnya memberlakukan tarif batas bawah untuk konsumen Ojol (Ojek Online). Justru yang perlu ditekankan adalah perlindungan untuk mitra pengemudi.

“Kali ini KPPU justru tak memandang harus ada (tarif) batas bawah untuk konsumen. Namun, sebaiknya perlindungan untuk driver yang harus diterapkan sesuai undang-undang UMKM itu harus ada. Antara ojolnya (aplikator) dengan para driver,” ucap Guntur di Gedung KPPU Jakarta, Senin (06/05/2019).

Guntur menambahkan, adanya persaingan tarif antara dua aplikator ojek online terbesar yakni Gojek dan Grab merupakan hal yang positif untuk belangsungan persaingan.

“Bagus kan jika ada persaingan. Ya kalau mereka bersaing untuk naikin harga ke konsumen, itu kan ada di ranah persaingan,” tuturnya.

Merujuk Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor KP 347 Tahun 2019, pemerintah menentukan pemberlakuan tarif batas bawah yang terbagi ke dalam tiga zona.

Kendati demikian, Sabtu 4 Mei lalu, justru Gojek sempat mengubah data tarif per km untuk wilayah Jabodetabek yang masuk pada Zona II, yakni dari Rp 2.500 menjadi Rp 1.900. Otomatis, perubahan tarif mendadak tersebut menuai reaksi mitra pengemudi Gojek hingga mengancam mogok nasional Senin ini.@L6,Eld-Licom

Foto: Para driver ojek online berkumpul menyampaikan aspirasinya. alinea, ilust-ist