Advertisement

LENSAINDONESIA.COM: Proses rekapitulasi suara Pemilu 2019 di tingkat provinsi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur di Hotel Singgasana Surabaya kembali molor dari jadual yang ditetapkan sebelumnya, yakni 5-9 Mei 2019.

Banyaknya aksi protes dari saksi parpol dan saksi calon DPD RI ketika memasuki rekap wilayah empat kabupaten di Madura membuat molor hingga Sabtu (11/05/2019) dini hari.

Rapat pleno terbuka itu akan dilanjutkan Sabtu (11/5/2019) pagi tadi dengan pembacaan dan penandatanganan DC-1 Pilpres, DPD RI, DPR RI dan DPRD Provinsi Jatim rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2019 tingkat Provinsi Jatim.

Jika sebelumnya proses rekap Pamekasan yang memakan waktu, kini giliran rekap Bangkalan berjalan alot. Ini karena saksi dari Partai Gerindra meminta dilakukan penyandingan data DA-1 dengan DB-1 pada hasil rekap Kabupaten Bangkalan, karena banyaknya ditemukan ketidakcocokan, sehingga merugikan suara Partai Gerindra.

“Saya keberatan dan meminta dilakukan penyandingan data DA-1 dengan DB-1 DPR karena ditemukan banyak perubahan suara yang merugikan partai dan caleg kami. DB-1 yang barusan dibacakan KPU Bangkalan adalah manipulatif,” kata anggota DPR RI Nizar Zahro yang merupakan saksi Partai Gerindra di Hotel Singgasana Surabaya, Jumat (10/05/2019) malam.

Dia menjelaskan bahwa KPU dan Bawaslu Jatim tidak boleh membiarkan pelanggaran Pemilu yang sudah diatur dalam UU nomor 7 tahun 2017 dan PKPU nomor 4 tahun 2019.

“Para pelaku pelanggaran pidana Pemilu bisa dihukum 4 tahun penjara dan denda 400 juta,” tegas politikus asli Bangkalan ini.

Akibat adanya perubahan suara tersebut, lanjut Nizar, pihaknya dirugikan karena kehilangan sebanyak 58.363 suara. Sebaliknya, Caleg Partai Gerindra lainnya justru bertambah 28.381 suara.

“Pengalihan suara itu tersebar di 18 kecamatan di Kabupaten Bangkalan. Ini namanya perampok demokrasi, makanya saya minta keadilan di forum ini,” tukasnya.

Ia juga menyatakan keberatan dari saksi Partai Demokrat saat rekap Kabupaten Pamekasan dan meminta penyandingan data dipenuhi KPU dan Bawaslu Jatim, sehingga perolehan suara Partai Demokrat melonjak naik, karena suara yang hilang bisa dikembalikan.

“Ini karena ada yurisprudensinya, saya harap keberatan untuk mencari keadilan Partai Gerindra juga diakomodir,” jelasnya.

Saksi dari PKS dan PAN juga meminta keberatan di DB-2 yang mereka ajukan saat rekap di KPU Bangkalan ditindaklanjuti melalui penyandingan data DA-1 dan DB-1 di beberapa kecamatan yang diketahui hasilnya tak sesuai dengan data C-1.

Sementara itu, saksi DPD RI nomor urut 28 Yunianto ‘Masteng’ Wahyudi menemukan adanya data DA-1 dua versi yang jumlahnya angkanya berbeda jauh, sehingga data DB juga tak sinkron. Bahkan, dari enam calon DPD RI yang mendapat rekom NU, suaranya nol di Bangkalan.

“Suara kader NU nol dan yang mendapat suara hanya didominasi lima calon DPD RI saja. Makanya, kami minta DA-1 yang benar itu mana,” tuturnya.

Saksi dari PDIP Martin Hamonangan justru berharap proses rekap sesuai dengan kesepakatan bersama. Di mana jika ada keberatan, maka bukti formil yang diperiksa adalah kebenaran materiil dan sudah masuk dalam laporan di DB-2.

Untuk memutuskan banyaknya keberatan itu, Ketua KPU Jatim Choirul Anam terpaksa menskor rapat pleno selama 20 menit untuk berunding dengan sesama penyelenggara pemilu. Hasilnya, permintaan penyandingan data disetujui, baik untuk perolehan suara DPRD Jatim maupun DPR RI dan suara DPD RI.

Hasilnya, data DA-1 dari saksi Partai Gerindra dan PKB ternyata tak sama dengan DA-1 yang dimiliki Bawaslu, KPU maupun dari saksi parpol lain.

“Karena berbeda, maka KPU Jatim juga tak berani mengubah input data DB-1 yang akan dimasukkan ke dalam DC-1. Jika masih keberatan, bisa dimasukkan dalam keberatan DC-2 atau mengajukan keberatan lewat Bawaslu,” pungkas Komisioner KPU Jatim Arbayanto.@sarifa

CAPTION:  KPU Jatim dan Bawaslu Jatim memberikan jeda waktu untuk proses penyandingan data untuk perolehan suara DPRD Jatim maupun DPR RI dan suara DPD RI. FOTO: sarifa-LICOM