Advertisement

LENSAINDONESIA.COM: Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno Dahnil Anzar Simanjuntak mengklaim bahwa people power adalah sesuai konstitusi. Karena itu, ia menganggap orang yang mencegah people power justru melanggar konstitusi.

“Itu (people power) konstitusional, orang demokrasi menyampaikan pendapat,” ujarnya di Posko Media Center BPN Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Rabu (15/05/2019).

Dahnil mengatakan, people power bukan ‘hantu’ yang harus ditakuti karena konstitusional. Menurutnya, tindakan yang inkonstitusinal yakni mengubah dasar negara dan bertindak anarkis. “Kalau people power itu damai dan konstitusional,” papanya.

Dia menilai polisi bisa melanggar konstitusi bila berusaha menghalangi orang berkumpul secara damai. Hal itu bahkan dianggap sebagai tindakan makar terhadap hukum. “Undang-Undang Dasar kita mengakomodasi kebebasan berpendapat dan berserikat,” ucapnya.

Diketahui, Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais sebelumnya mengancam akan mengerahkan people power ketimbang ke Mahkamah Konstitusi (MK), jika ada kecurangan pada Pemilu 2019. Mekanisme penyelesaian di MK sia-sia.

“Kalau nanti terjadi kecurangan, kita enggak akan ke MK. Enggak ada gunanya, tapi kita people power. People power sah!” ucap Amien Rais, Minggu 31 Maret 2019 lalu.

Namun, Mahkamah Agung (MA) meminta semua pihak mengikuti koridor hukum dalam menyelesaikan sengketa pemilu. Langkah people power dinilai bukan koridor hukum yang tepat.

Terkait soal ancaman people power itu, Selasa 14 Mei 2019 kemerin, Amien Rais dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh politisi PDIP Dewi Tanjung atas dugaan makar.@LI-13