Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.  
KPU lanjutkan Situng sesuai permintaan Bawaslu
Ketua KPU Arief Budiman. FOTO: istimewa
HEADLINE DEMOKRASI

KPU lanjutkan Situng sesuai permintaan Bawaslu 

LENSAINDONESIA.COM: Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan Sistem Informasi Penghitungan Suara (situng) tetap berjalan sesuai dengan permintaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Sebelumnya KPU diputuskan telah melanggar tata cara penginputan data dalam Situng dalam Pemilu 2019 oleh Bawaslu.

“Lah iya (dilanjutkan). Jangan ada pertanyaan akan dihentikan. Padahal pernyataan Bawaslu-nya apa? Situng diteruskan,” kata Ketua KPU Arief Budiman kepada wartawan di Gedung KPU, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2019.

KPU bakal memperbaiki hal-hal yang dianggap salah oleh Bawaslu. Namun, KPU masih menunggu salinan putusan dari Bawaslu.

Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, putusan ini menunjukkan KPU dan Bawaslu punya komitmen sama. Situng merupakan bentuk transparansi KPU kepada publik.

Pram tak memungkiri kerap salah dalam menginput data ke situng. Namun, KPU sudah memperbaikinya.

“Selama ini mekanisme itu sudah berjalan dan kami ucapkan kepada Bawaslu terima kasih sudah memberikan keputusan yang sudah adil,” tutur Pram.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memutuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melanggar tata cara penginputan data dalam situng. Putusan itu menanggapi laporan nomor 007/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019, dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang menyebut terdapat kekeliruan input data situng.

Namun, Bawaslu meminta KPU tetap melanjutkan situng. Situng dianggap instrumen keterbukaan informasi.

“Keberadaan situng hendaknya dipertahankan sebagai instrumen yang digunakan KPU dalam menjamin keterbukaan dan akses informasi dalam penyelenggara pemilu bagi masyarakat,” ujar Anggota Bawaslu Ratna Dewi, dalam sidang putusan dugaan pelanggaran administrasi situng KPU, di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Mei 2019.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memutuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melanggar tata cara penginputan data dalam Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) dalam Pemilu 2019.

Baca Juga:  Karhutla sering terjadi, Jokowi diminta copot Menteri Siti Nurbaya

Putusan tersebut menanggapi laporan nomor007/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019, dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang menyebut terdapat kekeliruan input data situng.

“Mengadili; satu, menyatakan KPU terbukti secara sah melanggar tata cara dan prosedur dalam input data sistem informasi pemungutan suara atau situng. Dua memerintahkan KPU memperbaiki tata cara dan produser dalam input data sistem informasi pemungutan suara dalam situng,” kata Ketua Bawaslu Abhan membacakan putusan dalam sidang dugaan pelanggaran situng, di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Kamis (16/05/2019).

Atas dasar tersebut, Bawaslu memerintahkan KPU untuk lebih melakukan input data dalam situng. Sebab, situng merupakan instrumen untuk menunjang asas keterbukaan informasi data Pemilu 2019 kepada masyarakat luas.

Dua putusan tersebut secara sah diputuskan oleh Ketua Bawaslu Abhan, anggota Bawaslu Rahmat Bagja, anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar, dan anggota Bawaslu Ratna Dewi. Serta disaksikan oleh pelapor Direktur Hukum dan Advokasi BPN Sufmi Dasco dan pihak terlapor Staf Bidang Hukum KPU Hendra Arifin.

KPU divonis melanggar pada pasal 532 dan 536 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017. Disebutkan, setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan atau pengurangan suara dapat dipidana penjara paling lama empat tahun dan denda Rp48 juta.

Diketahui, Bawaslu memutuskan KPU telah melanggar tata cara penginputan data dalam Situng dalam Pemilu 2019.

Putusan tersebut menanggapi laporan nomor007/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019, dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang menyebut terdapat kekeliruan input data situng.

“Mengadili; satu, menyatakan KPU terbukti secara sah melanggar tata cara dan prosedur dalam input data sistem informasi pemungutan suara atau situng. Dua memerintahkan KPU memperbaiki tata cara dan produser dalam input data sistem informasi pemungutan suara dalam situng,” kata Ketua Bawaslu Abhan membacakan putusan dalam sidang dugaan pelanggaran situng, di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Kamis (16/05/2019).

Baca Juga:  Kesetaraan Di Mata Hukum: Antara Pasien BPJS Kesehatan dan Non BPJS

Atas dasar tersebut, Bawaslu memerintahkan KPU untuk lebih melakukan input data dalam situng. Sebab, situng merupakan instrumen untuk menunjang asas keterbukaan informasi data Pemilu 2019 kepada masyarakat luas.

Dua putusan tersebut secara sah diputuskan oleh Ketua Bawaslu Abhan, anggota Bawaslu Rahmat Bagja, anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar, dan anggota Bawaslu Ratna Dewi. Serta disaksikan oleh pelapor Direktur Hukum dan Advokasi BPN Sufmi Dasco dan pihak terlapor Staf Bidang Hukum KPU Hendra Arifin.

KPU divonis melanggar pada pasal 532 dan 536 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017. Disebutkan, setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan atau pengurangan suara dapat dipidana penjara paling lama empat tahun dan denda Rp48 juta.

Sebelumnya, Bawaslu menggelar sidang dugaan pelanggaran situng KPU menindaklanjuti laporan nomor 007/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019 yang disampaikan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Sidang dilakukan pada 9 Mei 2019.

Berdasarkan kesaksian Anggota Biro Hukum KPU Setya Indra Arifin KPU melakukan kesalahan input data situng tidak hanya terhadap paslon 02 saja, melainkan juga ke paslon 01.

Ia memerinci data yang dimilikinya hingga 6 Mei 2019 tercatat sebanyak 244 temuan terkait kesalahan input data pada Situng. 68 di antaranya merupakan hasil laporan masyarakat, sementara untuk 176 kesalahan diketahui berdasarkan monitoring yang dilakukan KPU.

Dia menjelaskan kalau 24 kali kesalahan input data menyebabkan perolehan suara Jokowi-Ma’ruf berkurang. Sedangkan, 63 kesalahan input data menyebabkan suara Prabowo-Sandi berkurang.

Selain itu, 46 kali kesalahan input data menyebabkan suara Jokowi-Ma’ruf Amin bertambah. Sementara sisanya 30 kali kesalahan input data menyebabkan suara Prabowo-Sandi bertambah.

Baca Juga:  KPK  diminta bongkar kartel di Kementan

Kemudian juga terdapat 10 kesalahan input data yang menyebabkan perolehan suara Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandi sama-sama berkurang. Untuk 12 kesalahan sisanya menyebabkan suara Jokowi dan Prabowo sama-sama bertambah suaranya.@LI-13