Advertisement

LENSAINDONESIA.COM: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengaku sudah menerima tiga laporan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengenai dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) Pemilu 2019.

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan dari tiga laporan itu dua diantaranya teregistrasi.

“(Laporan) yang datang ada tiga. Tapi yang teregistrasi ada dua karena sudah memenuhi syarat formal dan materil,” katanya di Gedung Bawaslu, Menteng, Jumat (17/05/2019).

Hasil kajian laporan itu bakal diumumkan pekan depan.

Menurut Fritz TSM bisa dilihat dari berbagai sisi seperti Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ikut berkampanye dan politik uang. “Semua itu bagian dari pelaporan terhadap pelanggaran TSM,” ujarnya.

Saat ini, kata Fritz, laporan BPN telah masuk ke tahap pemeriksaan pendahuluan. Jika lolos tahap ini, maka laporan tersebut dinaikkan statusnya menjadi pemeriksaan persidangan.

Jika masuk tahap pemeriksaan persidangan, Bawaslu bakal memanggil pelapor dan terlapor serta mengumpulkan para saksi dan bukti. Fritz mengatakan Bawaslu bakal mengumumkan hasil pemeriksaan pendahuluan pekan depan. “Kami akan putuskan Senin, 20 Mei 2019 nanti untuk melihat apakah bisa dilanjutkan atau tidak,” kata dia.

Diketahui, BPN menyiapkan beberapa strategi untuk membuktikan proses pemilu berjalan curang. Tiga laporan terkait masalah ini akan disampaikan ke Bawaslu.

“Sementara dalam dugaan kecurangan TSM (terstruktur, sistematis, dan masif) dalam pilpres (pemilihan presiden) saat ini kami sedang melalukan upaya seperti di Bawaslu. Masih ada tiga laporan kami lagi ke Bawaslu,” kata Direktur Hukum dan Advokasi BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Sufmi Dasco, di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Mei 2019.

Namun, Dasco enggan membuka segera detail tiga laporan itu terlebih dahulu kepada media. Dia mengatakan salah satu dari tiga laporan itu telah masuk dalam sistem laporan Bawaslu.

“Data terkait keterlibatan aparatur sipil megara (ASN) dalam kampanye pemilu, Bawaslu diskualifikasi 01 (Joko Widodo-Ma’ruf Amin),” ungkap dia.

Selain itu, BPN tidak menutup kemungkinan akan melayangkan gugatan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun saat ini belum dijalankan, masih menunggu kepastian hukum di Bawaslu terlebih dahulu.@LI-13