Advertisement

LENSAINDONESIA.COM: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengaku bangga atas pengakuan pemerintah pusat terhadap Provinsi Jawa Timur yang dinilai sebagai provinsi terbaik tim terpadu (Timdu) tingkat nasional dalam penanganan konflik sosial tahun 2019.

Penilaian itu dinyatakan lewat sebuah penghargaan karena dinilai mampu menjaga stabilitas dan keamanan yang kondusif pasca Pilkada Serentak 2019.

Penghargaan diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto didampingi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kepada Khofifah saat acara Rakornas Timdu Penanganan Konflik Sosial Dalam Rangka Merekatkan Merekatkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Pasca Pemilu Serentak 2019 di Jakarta, Kamis (16/05/2019) kemarin.

Pada LICOM, Gubernur Khofifah mengatakan penghargaan itu merupakan bentuk keberhasilan Timdu penanganan konflik sosial di Jatim, yang terdiri dari Kapolda Jatim, Pangdam V Brawijaya, Kabinda, tokoh ulama, tokoh agama, serta seluruh elemen masyarakat.

Menurutnya, penghargaan ini wujud strong partnership dan harmonious partnership yang telah dibangun selama ini.

“Saya rasa ini adalah wujud keberseiringan antara doa para ulama dan kerja keras dari semua terutama forkopimda dan elemen strategis masyarakat yang bisa mengantarkan Jatim memperoleh penghargaan ini,” kata Khofifah di Surabaya, Jumat (17/05/2019).

Gubernur Khofifah melanjutkan, terkait Pilkada Serentak 2019 di Jatim proses penghitungannya juga telah selesai. Sehingga seluruh hasil penghitungan baik untuk DPD tingkat I dan II, provinsi, DPR RI, hingga pilpres telah diketahui hasilnya.

“Proses penghitungan hasil Pilkada Serentak di Jatim juga telah disampaikan di KPU Pusat. Dalam menyikapinya saya percaya masyarakat Jatim bisa menghargai dan menerima hasil proses demokrasi yang sudah berjalan,” klaim gubernur wanita pertama di Jatim ini.

Lebih lanjut disampaikan, dalam penanganan konflik sosial di Jatim berbagai upaya telah dilakukan. Selain itu, sinergitas dan kolaborasi dengan Forkopimda terus diperkuat.

Pihaknya menekankan, dalam penanganan konflik sosial tidak hanya bisa dilakukan dengan berdasar SOP dari tiap lembaga. Akan tetapi, action dengan ikut turun ke lapangan diperlukan sehingga akan tercipta mutual understanding. Lewat mutual understanding maka ketika terjadi dinamika atas sesuatu akan memunculkan respect dan trust.

“Terimakasih atas apresiasi dari Kemendagri yang diberikan pada Provinsi Jatim ini, dan terimakasih bagi seluruh elemen masyarakat Jatim yang sudah ikut menjaga Jawa Timur aman dan damai,” tutup mantan Menteri Sosial era Presiden Jokowi itu.@sarifa

CAPTION: 
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima penghargaan (Timdu) Penanganan Konflik Sosial selama Pemilu 2019 terbaik dari Menko Polhukam Wiranto di Jakarta, Kamis (16/05/2019). FOTO: humasprovjatim