Advertisement

LENSAINDONESIA.COM: PT. Indra Eramulti Logam Industri (IMLI) perusahaan manufaktur Timah Hitam Batangan mendorong pemerintah segera membuat regulasi yang mengatur tentang bahaya libah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Accu atau aki bekas.

Selama ini, pemerintah tidak belum ada regulasi yang deteil dan adil, sehingga para pemangku kebijakan terkesan melakukan pembiaran terhadap bahaya limbah B3 aki bekas bagi lingkungan.

“PT IMLI adalah legal pendaur ulangn aki bekas menjadi timah. Kita bisa salah bila tidak menjalankan prosedur mulai dari penyimpanan aki bekas hingga pengolahannya. Namun di luar setiap orang bebas menyimpan atau membuang aki bekas,” kata Direktur PT IMLI, Dian Trihardjo dalam Forum Group Discussion (FDG) “Pengelolaan Limbah B3 untuk Menjaga Lingkungan Hidup yang lesteri” bersama Pemprov Jatim dan Komisi VII DPR RI di Resto Nine, Surabaya, Senin (20/05/2019).

Dian mengatakan, selama ini pihaknya mendapatkan banyak temuan di lapangan yang tidak sesuai dengan aturan dan kepatutan. Di mana, begitu banyak bahan bekas, utamanya aki yang dibiarkan di ruang terbuka oleh pengepul ilegal. Padahal, dalam jangka waktu satu hari saja setelah aki itu sudah tidak digunakan sudah bisa langsung memberi dampak bahaya bagi lingkungan.

“Banyak pengepul bebas menimbun aki bekas di ruang terbuka. Nah ini tugas pemerintah,” ujarnya.

Karena itu ia meminta kepada pemerintah melalui Kementerian LHK, dan DPR RI agar dapat membuat satu regulasi tegas untuk menyikapi banyaknya pengepul ilegal.

“Limbah B3 bukan diperjual belikan, tapi diproses kepada perusahaan pemanfaatan yang berijin. Sehingga secara tidak langsung yang ilegal harus mengikuti persyaratan yang ada,” ujarnya.

Dian menyampaikan, tidak adanya regulasi yang jelas itu juga menjadi kendala bagi perusahaan pendaur ulangn aki bekas untuk mengembangkan usaha. Sebab perusahaan kesulitan mendapatkan bahwan baku.

“Yang terjadi malah perangan harga antara pembeli. Ini menyebabkan harga aki bekas begitu mahal. Di sisi lain, ada juga tempat pengolahan ilegal yang tidak sesuai aturan,” jelasnya.

Menurut Dian, pengolahan ilegal tersebut juga berdampak buruk pada lingkungan. Sebab, proses pengolahan limbah harusnya melalui proses yang telah ditetapkan.

“Yang lucu lagi, tidak ada bagi produsen aki untuk bertanggung jawab pada produknya. Seolah mereka (produsen) asal produksi saja. Padahal produksinya itu akan menjadi libah B3 yang terus menumpuk,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Ridwan Hisjam menyampaikan, bahwa pelestarian lingkungan merupakan tugas bersama. Utamanya, bagi industri yang menghasilkan limbah B3.

“Industri harus memperhatikan lingkungan hidup. Saya apresiasi PT IMLI yang memprakarsai FDG ini. Berarti PT IMLI perusahaan yang berani terbuka,” katanya.

Politisi Partai Golkar ini mengatakan, pengelolaan limbah sangat penting bagai kelestarian lingkungan. Maka akan lebih bagus bila semakin banyak perusahaan yang melakukan pengolaan limbah untuk dijadikan bahan baku industri. “Yang dilakukan PT IMLI ini menjadi contoh yang baik,” ujarnya.

Pada kempatan yang sama, Kasubdit Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Gagan Firmansyah menjelaskan, saat ini masalah limbah B3 sudah merata secara nasional.

Menurutnya, hal ini terjadi karena belum banyak pihak yang bisa melakukan penanggulangan limbah B3.

“Padahal limbah B3 ini harusnya cepat dimusnahkan agar tidak berbahaya bagi masyarakat dan lingkungan. Paradigma lama limbah B3 ini kalau tidak dibakar ya ditimbun. Tapi sekarang sudah banyak yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar atau bahan baku,” jelasnya.@LI-13

 

CAPTION:
Direktur PT IMLI, Dian Trihardjo menyampaikan paparan bahaya limbah B3 di Forum Group Discussion (FDG) “Pengelolaan Limbah B3 untuk Menjaga Lingkungan Hidup yang lesteri” bersama Pemprov Jatim dan Komisi VII DPR RI di Resto Nine, Surabaya, Senin (20/05/2019). FOTO: LICOM