Advertisement

LENSAINDONESIA.COM: Puluhan wali murid mengatasnamakan Komunitas Masyarakat Peduli Pendidikan Anak SMP se-Surabaya menggeruduk Gedung DPRD Jawa Timur, Jalan Indrapura Surabaya, Selasa, (21/05/2019).

Mereka meminta ketegasan dan kepastian Dinas Pendidikan Jatim dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 untuk jenjang SMA.

Bahkan, wali murid yang sebagian besar para ibu-ibu ini juga membawa hasil komunikasi para wali murid asal Surabaya ini yang telah berkomunikasi dengan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di Jakarta. Ini dilakukan agar bisa mengubah aturan yang telah dibuat oleh Dinas Pendidikan Jatim.

“Kami berkonsultasi, kemudian intinya apa yang disampaikan Pak Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah ada suatu fleksibilitas sebetulnya pada Permendikbud 51 (Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB),” ujar Perwakilan Komunitas Masyarakat Peduli Pendidikan Anak SMP se-Surabaya Nila Sawitri ditemui LICOM usai hearing dengan Komisi E dan Dinas Pendikan Jatim di Ruang Komisi E DPRD Jawa Timur, Selasa (21/05/2019).

Dijelaskan Nila, Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 sebenarnya tidak kaku. Zonasi yang diterapkan bisa sesuai dengan kondisi daerah. Artinya definisi zonasi dapat bermacam-macam, sesuai dengan keadaan yang ada di kota tersebut.

“Contoh pembagian zona itu bukan pusat yang atur, tapi kewenangan daerah. Mau dibikin sistem zona seperti apa, itu sebenarnya tergantung daerah,” paparnya.

Bahkan, menurut Nila, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud membuka kemungkinan modifikasi sistem zonasi hanya menggunakan satu wilayah. Tidak dibagi per kecamatan atau pengelompokan beberapa kecamatan.
Sistem satu zonasi seperti itu diterapkan di Padang dan Jakarta.

“Jakarta itu satu kota satu zona. Asal kondisinya memang mendukung itu,” bebernya.

Kemudian, lanjut Nila yang juga memungkinkan adalah zonasi yang tidak melulu jarak, melainkan akses. Misalnya jaraknya jauh tapi ada kemudahan akses menuju sekolahan tersebut seperti SMA kompeks Surabaya. Itu bisa menjadi opsi penerapan zonasi.

“Jadi banyak solusi terhadap Permendikbud yang bisa diolah. Tapi keputusannya yang mana akan dibicarakan lebih dalam,” imbuh dia.

Sementara, Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Hartoyo menyatakan menerima semua masukan dari para walimurid itu. Pihaknya berjanji akan mengkomunikasikan hal ini kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

“Kami akan kordinasi minta waktu kepada bu gubernur untuk membicarakan masalah PPDB. Namun yang pasti kita (Jatim) harus tetap memakai sistem zonasi seperti di Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018,” kata Hartoyo.

Diharapkan yang menjadi usulan Komunitas Masyarakat Peduli Pendidikan Anak SMP se-Surabaya dapat menjadi pertimbangan Pemprov Jawa Timur dalam menyusun PPDB 2019. Termasuk penentuan zonasi seperti satu kota satu zonasi, ataukah zonasi berdasarkan kemudahan akses.

“Ya mudah-mudahan nanti kami bicara ke eksekutif agar aspirasi masyarakat diterima,” tandas politisi Partai Demokrat itu.

Ditambahkan Plt Kepala Dinas Pendidikan Jatim Hudiyono yang turut hadir dalam hearing tadi juga menyatakan bersedia memfasilitasi komunikasi yang dilakukan antara DPRD Jatim dengan Gubernur Jatim terkait PPDB.

“Bukan menunggu (komunikasi DPRD Jatim dengan gubernur). Ini kan bagian upaya untuk mengkonsolidasikan lagi suatu kebijakan,” tukas Hudiyono.@sarifa

 

CAPTION: 
Puluhan ibu-ibu wali murid mengikuti hearing dengan Komisi E dan Dinas Pendikan Jatim di Ruang Komisi E DPRD Jawa Timur, Selasa (21/05/2019). FOTO: sarifa-LICOM