Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
PPDB SMA mbulet, emak-emak geruduk DPRD Jatim tuntut zonasi
Komunitas Masyarakat Peduli Pendidikan Anak mengadukan ketidaktegasan Dinas Pendidikan Jatim ke DPRD Jawa Timur (sarifa)
EDUKASI

PPDB SMA mbulet, emak-emak geruduk DPRD Jatim tuntut zonasi 

LENSAINDONESIA.COM: Sikap tak tegas Dinas Pendidikan Jatim terkait sistem zonasi dalam PPDB SMA membuat puluhan wali murid mengatasnamakan Komunitas Masyarakat Peduli Pendidikan Anak SMP se-Surabaya, menggeruduk Gedung DPRD Jawa Timur Jl Indrapura Surabaya, Selasa (21/05/2019).

Emak-emak ini mendatangi Ruang Komisi E yang membidangi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) DPRD Jatim. Mereka meminta ketegasan dan kepastian Dinas Pendidikan Jatim dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 untuk jenjang SMA.

Bahkan, wali murid yang sebagian besar para emak-emak ini juga membawa hasil komunikasi para wali murid asal Surabaya ini dengan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di Jakarta. Ini dilakukan agar bisa mengubah aturan yang telah dibuat Dinas Pendidikan Jatim.

“Kami berkonsultasi, kemudian intinya apa yang disampaikan Pak Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah ada suatu fleksibilitas sebetulnya pada Permendikbud 51 (Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB),” ujar Perwakilan Komunitas Masyarakat Peduli Pendidikan Anak SMP se-Surabaya Nila Sawitri ditemui Lensa Indonesia, usai hearing dengan Komisi E dan Dinas Pendidikan Jatim.

Dijelaskan Nila, Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 sebenarnya tidak kaku. Zonasi yang diterapkan bisa sesuai dengan kondisi daerah. Artinya definisi zonasi dapat bermacam-macam, sesuai dengan keadaan yang ada di kota tersebut. “Contoh pembagian zona itu bukan pusat yang atur, tapi kewenangan daerah. Mau dibikin sistem zona seperti apa, itu sebenarnya tergantung daerah,” paparnya.

Bahkan menurutnya, Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud membuka kemungkinan modifikasi sistem zonasi hanya menggunakan satu wilayah. Tidak dibagi per kecamatan atau pengelompokan beberapa kecamatan. Sistem satu zonasi seperti itu diterapkan di Padang dan Jakarta. “Jakarta itu satu kota satu zona. Asal kondisinya memang mendukung itu,” bebernya.

Baca Juga:  Bekas jubir Prabowo-Sandi maju Bacawali Surabaya

Kemudian yang juga memungkinkan adalah zonasi yang tidak melulu jarak, melainkan akses. Misalnya jaraknya jauh tapi ada kemudahan akses menuju sekolahan tersebut seperti SMA kompeks Surabaya. Itu bisa menjadi opsi penerapan zonasi. “Jadi banyak solusi terhadap Permendikbud yang bisa diolah. Tapi keputusannya yang mana akan dibicarakan lebih dalam,” imbuh Nila.

Sementara Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hartoyo, menyatakan menerima semua masukan dari para wali murid. Pihaknya berjanji akan mengkomunikasikan hal ini kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. “Kami akan kordinasi minta waktu kepada Bu Gubernur untuk membicarakan masalah PPDB. Namun yang pasti kita (Jatim) harus tetap memakai sistem zonasi seperti di Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018,” tegasnya.

Diharapkan yang menjadi usulan Komunitas Masyarakat Peduli Pendidikan Anak SMP se-Surabaya dapat menjadi pertimbangan Pemprov Jawa Timur dalam menyusun PPDB 2019. Termasuk penentuan zonasi seperti satu kota satu zonasi, ataukah zonasi berdasarkan kemudahan akses.”Ya mudah-mudahan nanti kami bicara ke eksekutif agar aspirasi masyarakat diterima,” tandas politisi Partai Demokrat itu.

Plt Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Hudiyono, yang turut hadir dalam hearing juga menyatakan bersedia memfasilitasi komunikasi yang dilakukan antara DPRD Jatim dengan Gubernur Jatim terkait PPDB. “Bukan menunggu (komunikasi DPRD Jatim dengan gubernur). Ini kan bagian upaya untuk mengkonsolidasikan lagi suatu kebijakan,” tukasnya. @sarifa