Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Dimosi tidak percaya, Ketua Golkar Surabaya: Itu people power kecil
Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya, Blegur Prijanggono. Foto: Iwan-lensaindonesia.com
HEADLINE DEMOKRASI

Dimosi tidak percaya, Ketua Golkar Surabaya: Itu people power kecil 

LENSAINDONESIA.COM: Ketua DPD Golkar Surabaya, Blegur Prijanggono enggan menaggapi mosi tidak percaya yang disampaikan tujuh Pengurus Kecamatan (PK) terhadap dirinya.

Blegur mengatakan, mosi tidak percaya pengurus PK itu hanyalah dinamika kecil dalam politik yang tidak perlu disikapi terlaku dalam.

“Itu seperti people power kecil. Tidak ada masalah dan yang harus ditanggapi,” ujarnya ketika dihubungi lensaindonesia.com, Minggu malam (26/05/2019).

Blegur tidak ingin berkomentar lebih jauh terkait polemik di internal partainya. Sebab, kata dia, saat ini situasinya sudah tidak seperti semula, karena sebanyak tiga PK sudah menyatakan mencabut pernyataan tersebut.

Pria yang terpilih sebagai anggota DPRD Jatim periode 2019-2024 ini juga enggan berkomentar mengenai dokumen C1 Pemilu 2019 yang dipermasalahkan beberapa caleg DPRD kota Surabaya.

“Tidak perlu diperpanjang lagi. Sekarang yang penting bagaimana membahas partai kedepan setelah Pemilu. Jika ingin cover booth side coba kontak mas Toni (Arief Fathoni Wakil Ketua Bappilu Partai Golkar Surabaya) dia juga pengurus,” jawabnya.

Sebelumnya, sebanyak tujuh pengurus kecamatan (PK) melakukak mosi tidak percaya kepada Ketua DPD Partai Golkar Kota Blegur Prijanggono karena dinilai tidak melibatkan para pengurus terutama dalam pengadaan saksi Pemilu 2019 .

Tujuh pengurus PK yang menyatakan mosi tidak percaya itu diantaranya PK Karang Pilang, Kenjeran, Sambikerep, Sawahan, Tandes, Semampir dan Pabean Cantikan.

“Ada tujuh PK yang melakukan mosi tidak percaya. Kami sebagai kader Golkar merasa tidak ‘diorangkan’. Saudara Blegur sebagai ketua tidak menjalankan aturan organisasi dan lebih mementingkan orang luar, sehingga ribuan saksi yang kami siapkan tidak terpakai. Akibatnya mereka (saksi) menuntut pertanggungjawaban kepada kami,” kata Ketua PK Karang Pilang Choirul Tjatur, Jumat 17 Mei 2019 lalu.

Baca Juga:  Jadilah buzzer penyebar informasi positif untuk perdamaian

Adanya mosi tidak percaya ini, DPD Partai Golkar Jatim akhirnya mengeluarkan SP 1.

Terkait persoalan soal saksi, Tjatur menyampikan, para PK meresa kecewa dan harus menanggung kerugian karena para saksi yang dihimpun oleh PK pada Pemilu 2019 lalu tidak terpakai. Hal itu karena Blegur Prijanggono secara sepihak menggunakan para relawan sebagai saksi.

“Sesuai hasil rapat, kita (PK) telah mengumpulkan para saksi. Ternyata saksi-saksi yang terkanjur kami siapkan tidak dipakai. Ketua (Blegur) malah memperkerjakan para relawan. Otomatis kami para PK yang rugi banyak. Ya terpaksa kami yang membayar,” ujarnya.

Tjatur menyebut, seluruh saksi yang dihimpun oleh 31 PK Partai Golkar se-Surabaya mencapai 8 ribu orang lebih. “Memang tidak semua saksi kita bayar ganti rugi. Sesuai kesepakatan organisasi, para saksi dibayar Rp 200 ribu per orang. Karena mereka tidak dipakai, ya kemarin kita bayar semampu kita. Kita yang tekor,” ungkapnya.

Terkait permasalahan saksi tersebut, DPD Partai Golkar Jawa Timur telah mengeluarkan surat peringatan 1 (SP 1) kepada Blegur Prijanggono. “Selain Surabaya ada tiga DPD yang mendapat SP I terkait masalah saksi, yaitu DPD Golkar Kabupaten Tuban, Malang dan DPD Partai Golkar Kabupaten Ponorogo,” terangnya.

Mosi tidak percaya para PK ini tidak hanya dipicu soal saksi saja, namun juga permasalah dokumen C1 Pemilu 2019. Tjatur menambahkan, permasalahan C1 Pemilu 2019 di DPD Partai Golkar Surabanya beberapa hari terakhir menjadi pergunjingan hingga ke DPD Golkar Jatim. Hal ini karena semua caleg Partai Golkar Surabaya tidak boleh meminta data C1.

Karena masalah ini, selang beberapa waktu DPD Partai Golkar Jatim kemudian mengeluarkan SP 2.

“Semua caleg kan berhak mendapat C1 untuk memonitor perolehan suaranya. Lha ini mereka tidak diberi. Semua C1 ditutup rapat oleh DPD Golkar Surabaya, bahkan DPD Golkar Jatim meminta pun tidak diberi. Kalau seperti inikan bisa menimbulkan kecurigaan diantara kader Golkar, khususnya para caleg,” paparnya.

Baca Juga:  HALAL INSTITUTE: Transisi jaminan produk halal harus dikawal dengan baik dan tulus

Tjatur menyampaikan, karena Blegur tidak memespon semua arahan dari DPD terkait barbagai persoalan tersebut, DPD Partai Golkar Jatim pun akirnya mengeluarkan SP 3.

“SP 1 karena tidak melibatkan PK dalam pemenangan Partai Golkar termasuk permasalahan saksi, lalu SP 2 karena masalah C1 dan SP 3 karena tidak merespon peringatan dari DPD Jatim.”

“Jadi DPD Golkar Tuban, Malang dan Ponorogo hanya mendapat SP I karena mereka langsung merespon peringatan DPD Jatim. Hanya DPD Golkar Kota Surabaya ini yang sampai di-SP III karena tidak amanah,” sebutnya.@iwan