Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Nama-nama kandidat Plt Ketua Partai Golkar Surabaya mulai bermunculan
Kandidat Plt Ketua Partai Golkar Surabaya: Sabron Djamil Pasribu, Sahat Tua Simanjuntak dan Kodrat Sunyoto. FOTO: istimewa
HEADLINE DEMOKRASI

Nama-nama kandidat Plt Ketua Partai Golkar Surabaya mulai bermunculan 

LENSAINDONESIA.COM: Sejumlah kader Partai Golkar yang melakukan mosi tidak percaya terhadap Blegur Prijanggono menunggu kewenangan DPD Partai Golkar Jawa Timur mengeluarkan surat pengangkatan Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golkar Surabaya.

Wakil Sekretaris DPD II Partai Golkar Kota Surabaya, Bidot Suhariyadi menyampaikan bahwa surat peringatan ke-3 (SP 3) kepada Ketua DPD Partai Golkar Surabaya Blegur Prijanggono bersifat final sehingga DPD Partai Golkar Jatim berhak menjalankan mekanisme organisasi dengan memberikan saksi tegas.

“Kami dan teman-teman Pengurus Kecamatan (PK) yang melakukan mosi tidak percaya terhadap Ketua DPD Partai Golkar Surabaya yaitu saudara Blegur Prijanggono menunggu kewenangan DPD I Partai Golkar Jatim menugaskan Plt untuk memimpin Golkar Surabaya. Semoga (penugasan Plt) dapat dilakukan dengan segera,” katanya kepada lensaindonesia.com, Minggu malam (26/05/2019).

Bidot menyampaikan, SP 3 bernomor: 29/B.2/DPD I/ PG/V/2019 dikeluarkan pada 16 Mei 2019 DPD Partai Golkar Jatim terhadap Ketua DPD Partai Golkar Surabaya Blegur Prijanggono sudah tepat. Menurutnya keluarnya surat peringatan 1 sampai 3 itu sudah melalui pertimbangan dan kajian yang matang.

“Saya kira ini dalam rangka pembenahan juga penyegaran organisasi pasca pemilu agar lebih efektif sekaligus konsolidasi kelembagaan sampai ke bawah apalagi tahun depan Kota Surabaya akan ada Pilkada. Ya pasti di-plt,” tambahnya.

Terkait wacana Plt Ketua DPD Partai Golkar Surabaya ini, saat ini disebut ada beberapa nama yang muncul untuk menggantikan Blegur Prijanggono. Nama-nama kandidat tersebut diantaranya, Sabron Djamil Pasribu, Kodrat Sunyoto dan Sahat Tua Simanjuntak.

“Benar saat ini muncul nama-nama kandidat itu yang diwacanakan akan ditugaskan sebagai Plt ketua Golkar Surabaya. Bisa jadi kandidat akan bertambah. Tetapi itu masih wacana, namun nama-nama yang diusulkan itu akan ‘digodog’ dalam rapat pleno di DPD Golkar Jatim,” ujar Bidot.

Baca Juga:  Sekelompok pemuda mabuk serang warkop, seorang pengunjung terluka

Diketahui, mosi tidak percaya itu terjadi karena Blegur dinilai tidak melibatkan para pengurus kecamatan (PK) dalam membuat keputusan organisasi, terutama dalam pengadaan saksi untuk Pemilu 2019. Adanya mosi tidak percaya ini, DPD Partai Golkar Jatim akhirnya mengeluarkan SP 1.

Ketua PK Karang Pilang Choirul Tjatur mengatakan, tujuh PK yang menyatakan mosi tidak percaya itu diantaranya PK Karang Pilang, Kenjeran, Sambikerep, Sawahan, Tandes, Semampir dan Pabean Cantikan.

Dalam surat mosi tidak percaya itu tujuh PK menyatakan;
1. Sejak awal menjadi ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya Blegur Prijanggono tidak menampilkan sosok seorang pemimpin. Tetapi sebagai bos atau direktur perusahaan.
2. Banyak membuat keputusan organisasi tidak melalui mekanisme partaim pengurus kecamatan tidak pernah dilibatkan sehingga terkesan sebagai pelengkap dalam stuktur organisasi.
3. Pimpinan kecamatan tidak pernah dilibatkan dalam mencari saksi Partai Golkar, tidak diberikan pembekalan tentang pemilu atau arahan tentang target perolehan suara.
4. Para pimpinan kecamatan mempertanyakan bantuan dana saksi yang telah diterima oleh pihak DPD Partai Golkar Surabaya.
5. Pimpinan kecamatan mempertanyakan hal itu (dana saksi) karena terbukti dilapangan banyak TPS yang kosong tidak ada saksinya.

“Ada tujuh PK yang melakukan mosi tidak percaya. Kami sebagai kader Golkar merasa tidak ‘diorangkan’. Saudara Blegur sebagai ketua tidak menjalankan aturan organisasi dan lebih mementingkan orang luar, sehingga ribuan saksi yang kami siapkan tidak terpakai. Akibatnya mereka (saksi) menuntut pertanggungjawaban kepada kami,” kata Tjatur pada Jumat 17 Mei 2019 lalu.

Terkait persoalan soal saksi, Tjatur menyampikan, para PK meresa kecewa dan harus menanggung kerugian karena para saksi yang dihimpun oleh PK pada Pemilu 2019 lalu tidak terpakai. Hal itu karena Blegur Prijanggono secara sepihak menggunakan para relawan sebagai saksi.

Baca Juga:  Dihadiri Gus Miftah, ribuan warga Jombang saksikan Tabligh Akbar dan Ikrar Damai Pilkades Serentak 2019

“Sesuai hasil rapat, kita (PK) telah mengumpulkan para saksi. Ternyata saksi-saksi yang terkanjur kami siapkan tidak dipakai. Ketua (Blegur) malah memperkerjakan para relawan. Otomatis kami para PK yang rugi banyak. Ya terpaksa kami yang membayar,” ujarnya.

Tjatur menyebut, seluruh saksi yang dihimpun oleh 31 PK Partai Golkar se-Surabaya mencapai 8 ribu orang lebih. “Memang tidak semua saksi kita bayar ganti rugi. Sesuai kesepakatan organisasi, para saksi dibayar Rp 200 ribu per orang. Karena mereka tidak dipakai, ya kemarin kita bayar semampu kita. Kita yang tekor,” ungkapnya.

Terkait permasalahan saksi tersebut, DPD Partai Golkar Jawa Timur telah mengeluarkan surat peringatan 1 (SP 1) kepada Blegur Prijanggono. “Selain Surabaya ada tiga DPD yang mendapat SP I terkait masalah saksi, yaitu DPD Golkar Kabupaten Tuban, Malang dan DPD Partai Golkar Kabupaten Ponorogo,” terangnya.

Mosi tidak percaya para PK ini tidak hanya dipicu soal saksi saja, namun juga permasalah dokumen C1 Pemilu 2019. Tjatur menambahkan, permasalahan C1 Pemilu 2019 di DPD Partai Golkar Surabanya beberapa hari terakhir menjadi pergunjingan hingga ke DPD Golkar Jatim. Hal ini karena semua caleg Partai Golkar Surabaya tidak boleh meminta data C1.

Karena masalah ini, selang beberapa waktu DPD Partai Golkar Jatim kemudian mengeluarkan SP 2.

“Semua caleg kan berhak mendapat C1 untuk memonitor perolehan suaranya. Lha ini mereka tidak diberi. Semua C1 ditutup rapat oleh DPD Golkar Surabaya, bahkan DPD Golkar Jatim meminta pun tidak diberi. Kalau seperti inikan bisa menimbulkan kecurigaan diantara kader Golkar, khususnya para caleg,” paparnya.

Tjatur menyampaikan, karena Blegur tidak memespon semua arahan dari DPD terkait barbagai persoalan tersebut, DPD Partai Golkar Jatim pun akirnya mengeluarkan SP 3.

Baca Juga:  Surabaya Fashion Week 2019 optimis transaksi naik hingga 80 persen

“SP 1 karena tidak melibatkan PK dalam pemenangan Partai Golkar termasuk permasalahan saksi, lalu SP 2 karena masalah C1 dan SP 3 karena tidak merespon peringatan dari DPD Jatim.”

“Jadi DPD Golkar Tuban, Malang dan Ponorogo hanya mendapat SP I karena mereka langsung merespon peringatan DPD Jatim. Hanya DPD Golkar Kota Surabaya ini yang sampai di-SP III karena tidak amanah,” sebutnya.@LI-13