Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Pemerintah masih kucurkan Rp 380 miliar untuk dampak lumpur Lapindo
EKONOMI & BISNIS

Pemerintah masih kucurkan Rp 380 miliar untuk dampak lumpur Lapindo 

LENSAINDONESIA.COM: Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan anggaran untuk penanganan lumpur Sidoarjo sebesar Rp380 miliar dari anggaran tahun 2020.

Pengalihan penanganan korban lumpur Lapindo ini dilakukan pemerintah saat Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dibubarkan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan, anggaran tersebut diantaranya dipergunakan untuk menyedot lumpur dan pembangunan tanggul. Dan penanganan lumpur tersebut di bawah Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) usai bubarnya BPLS di tahun 2017 lalu.

“Sampai kapan akan selesai kami masih belum tahu, dan ini belum bisa ditangani secara ad-hoc. Untuk itu, masuk dalam organisasi PU menjadi Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo. Sekecil apapun dampaknya harus kami tangani,” ujar Basuki di Jakarta, Rabu (12/06/2019).

Tahun depan, lanjutnya, anggaran PPLS Rp380 miliar tersebut digunakan untuk peningkatan tanggul 2 kilometer dan pengaliran lumpur 40 juta meter kubik. Anggaran ini pun lebih kecil dibanding alokasi di tahun 2019 sebesar Rp425 miliar serta tahun 2018 sejumlah Rp406,09 miliar. Bahkan, di tahun 2017, anggaran BPLS yang dialihkan ke PPLS tercatat sejumlah Rp458,5 miliar.

“Kami juga menerima usulan agar memberikan talangan pembelian lahan milik industri yang terdampak lumpur Sidoarjo. Dan yang pengusaha ini saat ini tersisa tanahnya saja yang ingin diganti. Dan untuk warga yang terdampak kan sudah digantikan,” tegasnya.

Di tahun 2015 lalu, pemerintah memberikan dana talangan kepada Lapindo Brantas senilai Rp827 miliar. Dana tersebut diperuntukkan ganti rugi untuk warga yang berada di teritorial peta terdampak bencana tersebut.

“Dari perjanjian pinjaman talangan yang disepakati, jatuh tempo akan berakhir Juli 2019. PT Minarak Lapindo harus mengembalikan pinjaman pokok dan bunga sebesar 4,8% per tahun kepada negara. Untuk pengembalian talangan itu, kewajiban Lapindo di bawah kewenangan Kementerian Keuangan persisnya,” tutur Basuki.@Bis,Eld-Licom

Baca Juga:  Tingkatkan layanan dan promosi, FIFGroup gelar SAFARI 2019 di Ramayana Sidoarjo

Foto: Kondisi lumpur Lapindo yang hingga kini masih belum terhenti semburannya. istimewa