Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.   
Diduga perkosa staf, ketua umum Lawyer and Legal dipolisikan
EDS (pakai penutup wajah) saat memberi keterangan pers di Kantor Hukum IPHI Jl Prambanan, Surabaya, Selasa (28/06/2019). FOTO: rofik-LICOM
HEADLINE JATIM RAYA

Diduga perkosa staf, ketua umum Lawyer and Legal dipolisikan 

LENSAINDONESIA.COM: Ketua Umum Lowyer dan Legal berinisial PS dilaporkan ke Mapolrestabes Surabaya atas dugaan pemerkosaan terhadap stafnya sendiri, yakni EDS (22).

Dalam keterangan persnya di kantor hukum IPHI Jl Prambanan, Surabaya, Selasa (13/06/2019) korban EDS menyampaikan kronologis pemerkosaan yang dialaminya.

Menurut EDS, saat itu hari Minggu 26 Mei 2019 dirinya yang akan mudik ke Lamongan dipaksa masuk kerja oleh Parlindungan Sitorus untuk membuat pledoi.

Karena dianggapnya penting, EDS pun terpaksa berangkat ke kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Korak milik PS di Jl Kampung Malang Tengah, Surabaya.

“Saat itu (Minggu) pak Parlin minta saya masuk kerja untuk bikin pledoi perkara di Pengadilan Negeri Lamongan. Namun karena saya akan mudik, saya sempat menolak tapi terus diminta masuk,” terangnya.

Sesampainya di kantor LBH, EDS korban tidak menaruh curiga terhadap PS, karena istri dan anaknya berada di sana. Namun, setelah istri dan anak pulang, tiba-tiba pria 46 tahun itu menutup pintu rolling door kantor LBH. “Saat istri dan anaknya pulang, pintu (rolling door) kantor ditutup,” tambahnya.

Lalu, korban yang mengaku sering mandi di kantor saat lembur itu dipanggil masuk ke ruang kerja PS. Di dalam ruang itu, Parlin mendorong EDS ke sofa dan mencumbuinya secara paksa.

“Saya sudah berontak namun kalah kuat. Pelaku membuka pakaian saya secara paksa hingga pakaian dalam saya sobek, lalu memasukan kemaluannya sambil membekap mulud saya,” ungkap EDS.

Korban juga mengungkapkan, selain membekap muludnya, pelaku juga mengancam akan membunuhnya apabila korban menceritakan hal tersebut kepada orang lain.

“Dia mengancam akan membunuh saya kalau bercerita kepada orang lain, apalagi dia punya senpi jadi saya takut,” imbuhnya.

Baca Juga:  Upacara HUT RI ke-74, Gubernur Khofifah paparkan upaya majukan Jatim

EDS yang mengaku tidak terima dengan perbuatan Parin lantas melapor ke Mapolreatabes Surabaya, namun ditolak.

“Saat saya melapor ditolak. Petugas SPKT meminta saya untuk melapmpirkan surat pernyataan dari pelaku,” pungkasnya.

Poldes Firman tim kuasa hukum korban menyatakan, pihaknya mengaku kecewa terhadap pihak kepolisian yang sempat dua kali menilak laporan korban.

“Saat melaporkan sendiri, pihak berwajib menolaknya dengan alasan yang dibuat-buat,” terangnya.

Firman menyayangkan pelaku yang merupakan penegak hukum yang seharusnya tunduk pada hukum, malah melakukan perbuatan keji. Karena itu ia meminta polisi bertindak tegas.

“Pelaku ini seorang advokat yang seharusnya tunduk pada hukum, dan kami minta pihak kepolisian bertindak cepat dan tegas dan harus menangkapnya,” tegasnya.

Hal senada disampaikan, Abdul Malik yang juga kuasa hukum EDS. Malik menyayangkan pelaku yang merupakan seorang advokat telah berbuat tidak senonoh terlebih dilakukan saat bulan suci Ramadhan.

“Pelaku ini mengaku sebagai advokat melakukan perbuatan melawan hukum yang tidak senonoh. Namun dengan perbuatannya ini kita ketahui kredibilatasnya,” sebutnya.

Menurut Malik, juga menyatakan, sangat kecewa dengan perbuatan pelaku yang telah mencoreng nama advokat.

“Sekarang banyak advokat yang dikeluarkan dari organisasi advokat karena bermasalah. Tetapi sayangnya banyak advokat dengan mudahnya pindah keluar dan masuk organiasasi lain. Malah mendirikan organiasasi advokat sendiri. Karena itu, banyak juga advokat yang sampai melakukan sumpah dua kali, padahal kan setiap advokat disumpah cukup sekali untuk menjalankan profesinya. Nah Pengadilan Tinggi (PT) juga yang menyumpah. Ini yang membuat advokat menjadi rusak. PT jangan gampang mengambil sumpah, harus dicek dulu, didata. Jangan sampai ada advokat yang disumpah sampai dua kali oleh PT,” pungkasnya.@rofik

Baca Juga:  Polisi temukan banyak kondom bekas dan botol miras di wisma mahasiswa Papua

CAPTION: 
EDS (pakai penutup wajah) saat memberi keterangan pers di Kantor Hukum IPHI Jl Prambanan, Surabaya, Selasa (28/06/2019). FOTO: rofik-LICOM