Advertisement

LENSAINDONESIA.COM: Kabar terkait pengaturan diskon tarif ojek online (Ojol) akhirnya dibatalkan oleh pihak Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Perubahan tersebut lantaran Kemenhub telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi menyampaikan, pihak Kemenhub akhirnya nanti hanya mengatur di sisi moda transportasinya saja.

“Sebenarnya regulasi yang telah kita buat tidak mengatur terkait diskon tarif. Namun, setelah kami berkomunikasi dengan OJK, BI, KPPU, sepertinya saya tak perlu mengatur hal itu dalam regulasi, sebab saya hanya selaku pelaksana yang hanya mengatur masalah transportasinya,” tandas Budi di kantornya, Kamis (13/06/2019).

Ia menambahkan, maksud permyataan Menhub Budi Karya tentang kekhawatiran adanya diskon yang berlebihan bakal menimbulkan predator pricing.

“Jika hal itu terjadi hal demikian, memang sudah menjadi kewenangan dari KPPU. Sebab mereka yang mumpuni dan berwenang mengenai aturan main dalam persaingan usahanya,” ungkap Budi.

Kemenhub, lanjutnya, sebenarnya tak melarang adanya diskon tarif berlaku pada ojek online. Yang terpenting tarif yang diberlakukan tak menyalahi aturan tarif batas bawah (TBB) yang sudah ditentukan.

“Nggak masalah ada diskon, asal sesuai aturan, tak melanggar tarif batas bawah (TBB) dan batas atas (TBA) sehingga persaingan usaha bidang tersebut dinamis,” pungkas Budi.@L6,Eld-Licom

Foto: Ojek Online (ojol), ilustrasi-istimewa