Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.   
Bambang Widjojanto sebut 21 juta suara Jokowi-Ma’ruf bermasalah, Prabowo-Sandi menang Pilpres 2019
Ketua tim kuasa hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Bambang Widjojanto menyampaikan gugatan sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kepada Mahkamah Konstitusi (MK).
HEADLINE DEMOKRASI

Bambang Widjojanto sebut 21 juta suara Jokowi-Ma’ruf bermasalah, Prabowo-Sandi menang Pilpres 2019 

LENSAINDONESIA.COM: Ketua tim kuasa hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan calon presiden dan calon presiden nomor urut, 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto menyampaikan gugatan sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019, Bambang Widjojanto mengemukakan pokok permohonannya, Bambang menuding sebanyak 21 juta suara pasangan capres cawapres nomor 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin bermasalah.

Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu juga menyebut, kubu Prabowo menjadi pemenang Pilpres 2019.

Menurut Bambang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf mendapatkan 85 juta suara atau 55,5 persen, sedangkan kliennya 68 juta suara atau 44,5 persen. Namun, dia menilai penghitungan ini salah.

“Sebenarnya (penghitungan suara) ditetapkan melalui cara tak benar, melawan hukum, dan penyalahgunaan kewenangan presiden,” kata Bambang dalam sidang perdana ‘sengketa’ Pilpres 2019 di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (14/06/2019).

Menurut dia, telah terjadi pelanggaran pemilu terstruktur, sistematis, dan masif. Dia menuding Jokowi sebagai capres petahanan menggunakan kekuasaan dalam pilpres. Hal ini, kata dia, melanggar prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia (luber) dan adil.

Dia menyebut data yang benar Jokowi-Ma’ruf mendapatkan 63,5 juta suara atau 48 persen. Sementara itu, Prabowo-Sandi mengantongi 68,6 juta suara atau 52 persen.

Dalam permohonannya, dia juga menyinggung posisi Ma’ruf di Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah. Bambang menilai kedua bank itu merupakan badan usaha milik negara (BUMN).

Bambang menyebut sesuai aturan, peserta pilpres seharusnya melepas jabatannya di BUMN saat ditetapkan KPU. Namun, Ma’ruf masih tercantum menjabat dalam situs kedua bank itu saat ditetapkan sebagai cawapres.

Baca Juga:  Diisukan akan nahkodai Demokrat Jatim, Emil dinilai kurang optimal jadi pengurus parpol

Eks pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu juga mempermasalahkan laporan harta kekayaan (LHKPN) Jokowi. Dia menilai sumbangan kampanye Rp19 miliar dari Jokowi tak seusai profil LHKPN yang diumumkan KPU.

Dia juga merasa ada sumbangan dana kampanye mencurigakan di kubu Jokowi. Data itu dia dapat dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Salah satunya, sumbangan Rp33 miliar yang bersumber dari satu nomor pokok wajib pajak (NPWP).@LI-13

CAPTION: Ketua tim kuasa hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Bambang Widjojanto menyampaikan gugatan sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kepada Mahkamah Konstitusi (MK). FOTO: youtube