Advertisement

LENSAINDONESIA.COM: Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, meminta seluruh pihak menjaga proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berjalan bersih tanpa ada pungutan sesuai ketentuan dalam Pergub dan Juknis yang dikeluarkan Pemprov Jatim.

“Untuk PPDB tolong dijaga jangan sampai ada pungutan apapun. Yang terbukti melakukan pungutan akan dikenakan sanksi berat,” tegas Gubernur Khofifah, Kamis (13/6/2019).

Sanksi berat yang akan dikenakan bisa berupa penonaktifan sementara pada pelaku pungutan ataupun sanksi terhadap sekolah, hingga proses pembuktian selesai.

Menurutnya, ada beberapa kasus yang dikeluhkan dan sudah sampai ke dirinya, terkait sekolah yang mengenakan pungutan dengan jumlah tertentu pada calon siswa. Namun saat dicek Dinas Pendidikan Jatim, hal tersebut tidak terbukti. “Sudah dicek tapi tidak terbukti. Namun saya tegaskan lagi, siapapun yang mengenakan pungutan itu ilegal dan terbukti, pasti diberi sanksi tegas,” tegasnya.

Terkait warga miskin atau tidak mampu, dijelaskan Khofifah bisa masuk ke SMA/SMK Negeri di Jawa Timur dengan memanfaatkan kuota khusus 5 persen. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari desa atau kelurahan bisa menggantikan Kartu Indonesia Pintar (KIP). “Kalau ada anak keluarga miskin mau mendapatkan layanan PPDB namun tidak punya KIP, maka bisa mengurus SKTM,” pungkasnya.

Perlu diketahui, sesuai ketentuan proses PPDB SMA SMK Negeri tahun ajaran 2019/2020 dilakukan dengan menggunakan sistem zonasi. Sistem ini berdasarkan aturan Permendikbud No 51 Tahun 2018. @LI-15