Advertisement

LENSAINDONESIA.COM: Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengkritisi Menhub Budi Karya Sumadi terkait Light Rapid Transit (LRT).

Bambang Haryo, Anggota Komisi V DPR menyampaikan tiga hal terkait LRT. Diantaranya, kapasitas LRT yang hanya 140.000 penumpang per rangkaian dianggap kurang. Kedua, lebar rel LRT 1.435 mm terdapat kesalahan desain karena untuk kereta berkecepatan 200km/jam, sedangkan kecepatan LRT hanya 50km/jam. Dan ketiga, depo LRT harus cepat pembangunannya. Sebab, sejumlah rangkaian kereta LRT tak bisa digunakan jika tanpa depo.

“Harusnya pembangunan LRT dialihkan untuk Kereta Commuter Line Indonesia. Sebab kapasitasnya bisa menampung lebih dari kapasitas LRT. Selain itu, LRT nggak bisa dipindahkan, karena rel kereta apinya khusus dengan lebar 1.435 mm. Dan itupun untuk kereta cepat di atas 200km/jam. Terkait desain, saya sudah bilang sama INKA terkait kapasitas 140.000 orang ini memang sedikit,” terang Bambang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Jakarta, Jumat (14/06/2019).

Ia menambahkan, PT INKA mengeluh pada sebab sudah waktunya segera mengirim kereta itu. Karena produknya tak akan berlanjut jika kereta itu tidak dipindahkan. Dan Menhub pun menanggapi masukan terait LRT Jabodebek tersebut.

“LRT saya akan lihat secara detail semoga dilaksanakan dengan baik,” tandas Bambang.

Selain itu, lanjut Bambang, persoalan terminal bus tipe A yang letaknya jauh dari jangkauan masyarakat atau perkotaan. Sehingga, masyarakat perlu mengeluarkan ongkos banyak untuk menjangkau terminal induk tersebut.

“Terminal tipe A ini memang bukan salah bapak Menhub, namun salah menteri-menteri yang lalu. Setiap membangun terminal itu selalu jauh dari kota. Masyarakat ekonomi bawah malah dihajar habis-habisan dengan konektivitas daripada angkutan daratnya cukup panjang,” pungkas Bambang.@Rel-Licom

Foto: Light Rapid Transit (LRT) yang beroperasi di Jakarta, ilustrasi, irtj-ist