Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Kasus dugaan ijazah palsu anggota DPRD Jombang diperkarakan lagi
Ijazah Palsu. FOTO: Ilustrasi
HEADLINE DEMOKRASI

Kasus dugaan ijazah palsu anggota DPRD Jombang diperkarakan lagi 

LENSAINDONESIA.COM: Kasus dugaan ijazah palsu anggota DPRD Kabupaten Jombang, Dora Maharani kembali mengemuka. Hal ini setelah politisi PDI-P itu terpilih lagi sebagai anggota DPRD Jombang periode 2019-2024.

Aktivis Transparancy and Transportation Community (TC) Jombang, Anang Fachrurodhi mengatakan, kasus ijazah Paket C Dora Maharani yang diduga palsu perlu diusut secara tuntas.

“Kami tidak mempermasalahkan yang bersangkutan terpilih lagi sebagai anggota dewan atau tidak. Dulu tahun 2014 pernah dipermasalahkan dan sempat diproses di kepolisian, namun kasusnya berhenti begitu saja. Kami mendukung penegakan hukum. Pemalsuan dokumen negara merupakan tindak pidana yang perlu diusut,” katanya kepada lensaindonesia.com, Senin malam (17/06/2019).

Anang mengungkapkan, ijazah Paket C Dora Maharani yang digunkan untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Jombang pada 2014 diragukan keaslianya oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.

Melalui Surat Keterangan nomor: 421.9/ 34 /413.101/2014 Tanggal 3 Juni 2014, Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan menyatakan bahwa ijazah Paket C nomor: 05 PC 0075884 atas nama Dora Maharani diragukan kebenaran dan keasliannya.

Alasan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan meragukan keaslian ijazah tersebut karena nama lembaga yang menyelenggarakan program Paket C yaitu PKBM cendekia Flamboyan tidak ada di Kabupaten Lamongan. Lalu, nama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan yang tanda tangan dan namanya tertera dalam ijzah tidak sesuai. Sebab pada tahun 2011 sesuai ijazah diterbitkan, nama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan adalah Drs. H Mustofa Nur, MM, bukan Drs. Agus Suyanto Msi.

“Pada Surat Keterangan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan itu juga disebutkan bahwa Nama, NIP, Tanda Tangan Kepala Dinas yang ada pada ijazah Paket C Dora Maharani juga salah. Kemudian tanggal ijazahnya pun salah. Di ijazah tercantum tanggal 5 Agustus 2011, tetapi Dinas Pendidikan menyatakan bahwa yang benar ijazah Paket C ditanda tangani tanggal 4 Agustus 2011,” sebut Anang sambil menunjukkan foto kopi dokumen Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.

Baca Juga:  PKS kritisi Pemerintah masih amburadul salurkan pupuk bersubsidi

Menurut Anang, dari surat keterangan pihak dinas pendidikan tersebut sudah membuktikan bila ijazah yang digunakan Dora sebagai persyaratan administrasi maju caleg itu diragukan keasliannya.

“Dalam ijazah yang sebagai persyaratan administrasi caleg itu juga ada legalisirnya. Lalu yang bersangkutan mendapat stempel legalisir di mana bila Dinas Pendidikan Lamongan meragukan keaslian ijzahnya? Kita akan laporkan lagi. Harus diproses secara hukum,” tandasnya.

Di lain pihak, Ketua Forum Rembug Masyarakat Jombang, Joko Fattah Rochim mendukung kasus dugaan ijazah palsu anggota DPRD itu kembali dilaporkan ke pihak berwajib.

“Kami sepenuhnya dukung bila kasus itu diungkap lagi. Sebenarnya kasus itu sudah terang benderang karena dulu pihak Dinas Pendidikan Lamongan sudah mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan ijazah Paket C Ibu Dora Maharani diragukan keasliannya. Surat Keterangan Dinas Pendidikan itu harus menjadi patokan aparat penegak hukum mengusut kasus ini,” ujarnya.

Bila ijazah tersebut terbukti palsu, menurut Fattah, maka yang bersangkutan kasus ini akan mencoreng citra lembaga DPRD Kabupaten Jombang. “Kita lihat saja proses hukumnya nanti. Akan sangat fatal bila terbukti memang ijazah palsu, sebab yang bersangkutan sudah hampir satu periode menikmati gaji dewan, dana kunker lalu menentukan APBD dan Perda,” pungkasnya.@LI-13

CAPTION: Ijazah Palsu. FOTO: Ilustrasi