Advertisement

LENSAINDONESIA.COM: Ketua tim kuasa hukum Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin Yusril Ihza Mahendra menilai kubu paslon 02 Prabowo-sandiaga Uno tidak menyinggung hasil Pilpres 2019 dalam permohonannya.

Menurutnya, kubu Prabowo-Sandi hanya mendalilkan tudingan yang bersifat kualitatif dengan mencantumkan peristiwa yang dianggap sebagai pelanggaran pemilu terstruktur, sistematif, dan masif (TSM) tanpa menyinggung hasil perolehan suara Pilpres.

“Dengan tidak didalilkan (klaim jumlah perolehan suara) itu (dalam permohonan), klaim kemenangan gugur dengan sendirinya,” kata Yusril dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (18/06/2019).

Yusril mengatakan, dalam permohonannya kubu Prabowo-Sandiaga hanya mencontohkan peristiwa dugaan pelanggaran pemilu. Mereka tak membantah hasil pilpres yang ditetapkan KPU.

Padahal, Prabowo-Sandiaga berulang kali mengklaim menang dalam Pilpres 2019. Prabowo mengklaim menang dengan perolehan suara 62 persen saat pidato kemenangan pada 17 April 2019.

Perolehan suara itu perlahan menyusut beberapa waktu kemudian. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga mengoreksi perolehan suara pasangan nomor urut 02 itu mencapai 54 persen.

Belakangan, Prabowo juga mengoreksi hasil perolehan suara di Pilpres 2019. Pasangan nomor urut 02 mengaku mendapatkan 52 persen suara dan menang dari pasangan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin.

Kubu Prabowo dinilai hanya mendalilkan tudingan yang bersifat kualitatif dengan mencantumkan peristiwa yang dianggap sebagai pelanggaran pemilu terstruktur, sistematif, dan masif (TSM). Namun, tudingan itu tak jelas hubungannya dengan data perolehan suara Prabowo di Pilpres 2019.

Sementara itu anggota kuasa hukum TKN Jokowi-Ma’ruf I Wayan Sudhirta menyatakan, Prabowo-Sandi kerap mendengungkan isu ketidaknetralan aparat polisi dan intel, diskriminasi penegak hukum, ketidaknetralan badan usaha milik negara (BUMN), pembatasan media dan pers, hingga masalah daftar pemilih tetap (DTP). Namun, tempat hingga waktu kecurangan terjadi tak pernah diungkap secara jelas.

Prabowo-Sandiaga melayangkan gugatan terhadap hasil Pilpres 2019 ke MK. Dalam pokok permohonannya, Prabowo menuding sebanyak 21 juta suara pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin bermasalah.

KPU sejatinya menetapkan pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf mendapatkan 85 juta suara atau 55,5 persen dukungan. Sementara itu, Prabowo-Sandi meraih 68 juta suara atau 44,5 persen dukungan.

Penghitungan suara ini dituduh ditetapkan melalui cara tak benar dan melawan hukum. Jokowi sebagai capres petahana dianggap menyalahgunakan kewenangannya sebagai presiden.

Kubu Prabowo mengeklaim pelanggaran pemilu terstruktur, sistematis, dan masif terjadi di Pilpres 2019. Kondisi ini dianggap melanggar prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil).

Prabowo cs menyebut Jokowi-Ma’ruf seharusnya hanya mendapatkan 63,5 juta suara atau 48 persen dukungan. Sementara itu, Prabowo-Sandi mengantongi 68,6 juta suara atau 52 persen dukungan.

Prabowo-Sandi pun memohon dimenangkan di Pilpres 2019 kepada MK. Pasangan nomor urut 02 mengharapkan MK mendiskualifikasi Jokowi-Ma’ruf atau setidaknya memerintahkan KPU mengadakan pemungutan suara ulang.@LI-13

CAPTION: 
Ketua tim kuasa hukum TKN Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra membacakan berkas jawaban termohon di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (18/06/2019). FOTO: liputan6