Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Komisi E DPRD Jatim Gubernur Khofifah segera merespon kisruh PPDB
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Suli Daim. FOTO: sarifa-LICOM
EDUKASI

Komisi E DPRD Jatim Gubernur Khofifah segera merespon kisruh PPDB 

LENSAINDONESIA.COM: Kisruhnya sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zonasi untuk masuk SMP dan SMA negeri di Jawa Timur mendapat tanggapan dari Komisi E DPRD Jatim.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Suli Daim meminta Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa punya perhatian lebih kepada masyarakat yang sedang mengeluhkan pemberlakuan sistem PPDB zonasi ini.

“Kami menyadari semangat pemerintah pusat agar tidak ada lagi sebutan sekolah favorit atau sekolah elit, namun karena masyarakat sudah terlanjur terkooptasi dengan pilihan-pilihan itu. Karenanya alangkah bijaknya ada pertimbangan khusus untuk mencari jalan terbaik dari tuntutan banyak pihak,” katanya kepada LICOM di Surabaya, Rabu (19/06/2019).

Untuk itu, pihaknya menyarankan meskipun hal itu murni kewenangan pemerintah pusat, namun ada upaya pengajuan kearifan lokal kepada Kemendikbud agar ada perlakuan berbeda untuk Jatim.

“Harapan saya ibu gubernur (Khofifah Indar Parawansa) mempunyai perhatian lebih pada masyarakat, berkomunikasi dengan kementerian agar ada perlakuan khusus bagi Jatim. Saya yakin ibu gubernur mampu mencari jalan terbaik,” cetus politisi PAN ini.

Diketahui, sebelum pemberlakuan sistem PPDB berbasis zonasi yang awalnya baru akan diberlakukan pada tahun 2020 mendatang, ternyata Kemendikbud memberlakukan mulai tahun 2019 ini. Komisi E DPRD Jatim juga telah menerima sejumlah pengaduan dari masyarakat dan telah bersepakat dengan Dinas Pendidikan Jatim untuk Jatim tidak memberlakukan PPDB berbasis zonasi.

“Kami sudah berkali-kali bertemu dengan wali murid SMP terkait keberatan PPDB berbasis zonasi. Dan akhirnya Komisi E bersama Diknas bersepakat memenuhi keinginan wali murid berdasarkan UNAS (seperti tahun lalu), karena itu pilihan bijak. Kami coba untuk mencari jalan tengah sambil Diknas berkordinasi dengan pemerintah pusat,” ungkap Suli Daim.

Tak hanya itu, Komisi E juga telah mengingatkan kepada Dindik Jatim agar melalui Gubernur Jatim Khofifah agar Permendikbud 51/2018 tidak berimbas bagi Jatim terkait penerimaan DAK (Dana Alokasi Khusus).

Baca Juga:  Tegaskan masih ketua KPK, Agus Rahardjo janji selesaikan masa bakti hingga Desember 2019

“Tapi ternyata selang tidak lama Pemprov Jatim mendapat teguran dari Kemendikbud agar Pemprov Jatim tetap mengembalikan sesuai ketentuan yang ada. Jika mengabaikan maka sanksi sebagaimana dalam Permendikbud akan diberlalukan. Itu yang jadi dasar PPDB zonasi akhirnya diberlakukan sekarang ini,” tandasnya.@sarifa

CAPTION: Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Suli Daim. FOTO: sarifa-LICOM