Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
BPN tak bertanggung jawab jika ada demo saat putusan sengketa hasil Pilpres di MK
Kawat berduri terpasang di depan Gedung Mahkamah Konstitusi Jl Medan Merdeka Barat Jakarta Pusat, menjelang sidang Pilpres, Jumat, (14/06/2019). FOTO: indopos
HEADLINE DEMOKRASI

BPN tak bertanggung jawab jika ada demo saat putusan sengketa hasil Pilpres di MK 

LENSAINDONESIA.COM: Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ahmad Riza Patria menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki kaitan dengan aksi massa di depan Gedung Mahkamah Konstitusi jelang sidang putusan sengketa hasil Pilpres 2019. Iamenegaskan, bahwa Prabowo tak pernah memerintahkan aksi massa di Gedung MK.

Pernyataan ini disampikan dalam menanggapi adanya rencana sekelompok massa yang tergabung dalam Persaudaraan Alumni (PA 212) dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat, 28 Juni 2019 nanti. Kegiatan demonstrasi dibalut tajuk halalbihalal.

“Ya jelas Pak Prabowo dan Pak Sandiaga tak pernah memerintahkan hal seperti itu (aksi massa). Beliau memberikan perintah untuk menjaga agar suasana damai kondusif,” kata juru debat BPN Ahmad Riza Patria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (24/06/2019).

Sementara itu, Juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga Sodiq Mujahid juga menyebut, BPN Prabowo-Sandiaga telah meminta pendukungnya tak turun ke jalan saat putusan sengketa perselisihan hasil Pilpres 2019.

“Permintaan dan imbauan Pak Prabowo bahwa kita tidak usah ada demo lagi di MK,” tegasnya.

Sodiq mengatakan BPN Prabowo-Sandiaga sudah menempuh jalur konstitusional terkait sengketa hasil pilpres. Pendukung Prabowo-Sandiaga disarankan berdoa di tempat ibadah di lingkungan masing-masing.

“Agar hakim MK diberi petunjuk dan diberi keberanian untuk membangun sebuah paradigma baru, yang tidak melihat kecurangan hanya sebatas angka-angka, tapi secara komprehensif,” ungkapnya.

Kubu Prabowo-Sandiaga berharap MK mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan. Tim hukum juga akan menindaklanjuti jika MK memutuskan menolak gugatan itu.

“Sekali lagi BPN tetap pada permintaan bukan imbauan lagi dari Pak Prabowo untuk tidak melakukan itu (demo). Justru kami sekarang minta kepada mereka, berdoalah di tempat ibadah,” kata Ketua DPP Partai Gerindra tersebut.

Baca Juga:  Sektor UMKM meningkat, Kota Malang raih penghargaan Natamukti

Sodiq menegaskan larangan unjuk rasa sudah bulat. BPN tak akan bertanggung jawab jika masih ada pergerakan massa saat pembacaan putusan di MK.

“Dengan permintaan yang tegas itu, berarti kami nyatakan itu bukan dari BPN,” ujarnya.@LI-13

CAPTION: Kawat berduri terpasang di depan Gedung Mahkamah Konstitusi Jl Medan Merdeka Barat Jakarta Pusat, menjelang sidang Pilpres, Jumat, (14/06/2019). FOTO: indopos