Advertisement

LENSAINDONESIA.COM: Pro kontra dan kisruh akibat penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dijawab santai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy dalam rapat kerja dengan anggota Komisi X DPR RI.

Muhadjir menduga, adanya protes dari masyarakat terkait zonasi tersebut lebih banyak berdimensi politik setelah tim dari Kemendikbud turun ke lapangan. “Yang peristiwa ribut-ribut itu, saya duga ada muatan politik juga,” katanya saat dikonfirmasi usai mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR RI, Senin (24/6/2019).

Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X Reni Marlinawati itu, Mendikbud menjelaskan aturan terkait sistem zonasi dikeluarkan berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 51 Tahun 2018 untuk PPDB 2019 yang diterbitkan sejak Desember 2018.

Menurutnya, ribut-ribut tidak akan terjadi apabila daerah memberikan kesempatan yang lebih bijak. Terdapat jeda waktu 6 bulan bagi setiap pemerintah daerahmenyiapkan dan mensosialisasikan sistem zonasi lewat peraturan turunan, baik itu peraturan gubernur, atau bupati/wali kota.

“Jadi memang ada beberapa daerah yang menurut saya perlu disiplin di masa mendatang dalam memahami PPDB kebijakan zonasi ini. Yang penting jangan main-main dengan nasib peserta didik,” katanya seperti dilansir Antara.

Muhadjir memberi contoh di Jawa Barat yang melakukan perankingan dan memadukan antara jarak dan capaian akademik atau UN. “Sehingga itu sangat memungkinkan. Tidak ada masalah. Kami juga tahu bahwa tidak mungkin 100 persen penempatan zonasi atas dasar radius dari siswa dengan sekolah, kami sangat paham,” pungkasnya.

Perlu diketahui, di Surabaya saja ada sedikitnya 15 kecamatan yang tak punya SMAN Negeri. Hal itu menyebabkan ratusan siswa lulusan SMP yang lulus dengan nilai UN bagus dari kawasan tersebut kesulitan masuk sekolah negeri akibat aturan zonasi karena jaraknya jauh dari rumah. Hal berbeda terjadi pada siswa yang lulus dengan nilai UN pas-pasan tapi rumahnya dekat dengan sekolah negeri. Mereka langsung diterima setelah panitia PPDB mematok jarak berdasar Google Maps.

Hal itu memicu sejumlah orang tua dan wali murid melakukan protes keras ke Dinas Pendidikan. Mereka merasa ada diskriminasi karena jarak rumah yang dijadikan dalam patokan PPDB telah menghilangkan hak anak-anak untuk mendapat sekolah negeri.

Menurut mereka, para siswa telah bersusah payah belajar demi mendapat nilai bagus dalam Ujian Nasional (UN) agar bisa melanjutkan pendidikan ke sekolah negeri. Namun cita-cita tersebut terpaksa kandas karena rumah mereka jauh dari sekolah negeri yang letaknya paling dekat dari kediaman. @LI-15