Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Pokok-Pokok Pikiran Membangun Komitmen Kebangsaan dalam Mengantisipasi Munculnya Disintegrasi Bangsa Pasca Pemilu 2019
HEADLINE DEMOKRASI

Pokok-Pokok Pikiran Membangun Komitmen Kebangsaan dalam Mengantisipasi Munculnya Disintegrasi Bangsa Pasca Pemilu 2019 

Pemilu merupakan bagian dari proses demokrasi yang harus berjalan dimana didalam pelaksanaannya diperlukan kesiapan, tidak hanya terkait regulasi dan penggunaan perangkat pendukung lainnya, namun yang lebih penting dari semua itu adalah kesiapan dari masyarakatnya dalam menjalankan proses demokrasi itu sendiri.

Dalam proses pemilihan umum yang berlangsung pada tanggal 17 April 2019 yang lalu, khususnya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, mulai dari menjelang masa kampanye, masa kampanye hingga pasca pemilu, telah bermunculan berita – berita melalui media, khususnya media sosial yang kecenderungannya mengarah pada pemecah belahan rasa kebangsaan kita dengan menyampaikan berita – berita yang belum tentu kebenarannya, sehingga masyarakat dihadapkan pada suasana yang sangat membingungkan
dan kondisi semacam ini apabila ada pembiaran, maka dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Persoalan yang mengarah pada pemecah belahan sesama anak bangsa itu dipicu oleh adanya sikap dukung mendukung dari kalangan masyarakat terhadap pasangan calon, hingga lupa tentang pentingnya menjaga rasa persatuan dan kesatuan diantara kita sesama anak bangsa dan bahkan persoalan tersebut bisa mengganggu hubungan baik antar keluarga sendiri.

Kondisi ini secara tidak langsung menunjukkan ketidaksiapan masyarakat kita didalam menjalankan proses demokrasi, karena pada dasarnya demokrasi itu memerlukan kedewasaan berfikir, bersikap dan harus tetap mengedepankan rasa saling menghormati terhadap perbedaan pilihan dari masing – masing calon pemilih didalam mengikuti seluruh rangkaian dari proses demokrasi yang sedang berjalan, karena dalam pelaksanaan proses demokrasi itu telah diatur berdasarkan Undang – Undang yang berlaku, antara lain setiap warga negara yang berusia 17 tahun atau yang sudah menikah secara individu diberikan hak yang sama untuk memilih pasangan calon.

Baca Juga:  Mantan bos ekspedisi gelapkan puluhan mobil dan motor

Fenomena ini tentu tidak boleh dibiarkan, karena Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat tentu perlu terus meningkatkan kewaspadaan terhadap persoalan – persoalan yang cenderung mengarah pada pemecah belahan rasa persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa.

Dan yang tidak kalah pentingnya dalam proses demokrasi itu adalah pelaksanaannya harus benar – benar berjalan dengan LUBER, JUJUR DAN ADIL untuk itu diperlukan adanya sikap Jujur, Adil dan Transparan bagi penyelenggara, baik itu KPU maupun Bawaslu, demikian juga bagi POLRI sebagai aparat penegak hukum wajib untuk mengedepankan azas keadilan dalam ikut serta mengawal proses demokrasi yang sedang berjalan bersama dengan TNI.

Termasuk media cetak maupun elektronik sebagai media informasi masyarakat harus menyajikan berita secara berimbang.

Pemilihan Umum yang berjalan dengan luber, Jujur, Adil dan Transparan tersebut tentu akan mengurangi beban atas munculnya disintegrasi bangsa yang diakibatkan oleh persoalan – persoalan yang mengarah pada kepentingan pribadi maupun kelompok dengan cara mengalang kekuatan pendukung yang fanatik guna memperjuangkan kepentingannya.

Ini semua harus kita sadari, karena pada hakekatnya pemilihan umum itu merupakan sarana untuk menentukan pilihan pemimpin bangsa, sehingga masyarakat harus terus didorong agar memahami apa arti dari proses pemilu yang sebenarnya, dengan demikian kedepan masyarakat perlu diajak untuk menentukan pilihannya melalui pertimbangan atas penilaian latar belakang dari Pasangan calon yang akan dipilih dengan mencari tahu dari sumber – sumber yang patut dipercaya, bukan melalui media sosial yang justru bisa membinggungkan bagi calon pemilih yang betul – betul berfikir untuk kepentingan bangsanya, sebab pemilu tersebut sama dengan menentukan nasib bangsa untuk kurun waktu 5 tahun mendatang.

Upaya dari Pemerintah melalui lembaga – lembaga untuk mencegah munculnya disintegrasi ataupun mencegah adanya perpecahan diantara sesama anak
bangsa dengan melakukan pendekatan secara individu, kelompok maupun kelembagaan perlu mendapatkan apresiasi dari kita semua sebagai bentuk
kepedulian atas persoalan kebangsaan.

Baca Juga:  Capaian 2019, Pelindo III lampaui target hingga 5 persen

Untuk itulah Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas Komisariat Jawa Timur merasa perlu mengajak semua pihak, baik itu Pemerintah dan masyarakat untuk senantiasa mengedepankan rasa persatuan dan kesatuan sebagai sesama anak bangsa dengan membangun komitmen kebangsaan dengan moto “INDONESIA
MILIK KITA BERSAMA”.

Melalui komitmen kebangsaan inilah diharapkan kita semua sebagai sesama anak bangsa lebih menyadari akan pentingnya membangun rasa kebersamaan dengan membiasakan diri untuk hidup bergotong royong guna terciptanya rasa solidaritas menuju terciptanya indonesia yang lebih aman, makmur dan sejahtera.

Karena Persatuan dan Kesatuan yang dibangun bersama antara Pemerintah dan Masyarakat, diharapkan mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang muncul ditengah masyarakat, khususnya yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

OLEH:
Dwi Oetomo
Anggota Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas (IKAL) Jawa Timur