Advertisement

LENSAINDONESIA.COM: Praktisi hukum dari Universitas Darul Ulum (Undar) Dr Sholikhin Ruslie, SH, MH menanggapi polemik dugaan penggunaan ijazah palsu anggota DPRD Kabupaten Jombang Dora Maharani.

Dosen Fakultas Hukum ini menilai ada dua persoalan subtantif terhadap persoalan ini. Yakni pertama, jika polisi serius melakukan penyelidikan dan penyidikan pada tahun 2014 lalu, maka tidak akan muncul persoalan ini lagi terhadap orang yang sama saat ini.

“Ini yang patut disayangkan, kenapa persoalan ini diendapkan. Seharusnya jika tidak cukup bukti polisi segera keluarkan SP3 (Surat Penghentian Penyidikan Perkara), tapi dinyatakan cukup bukti segera kirim ke pengadilan, sehingga persoalan ini menjadi jelas. Inilah resiko pengesampingan kaidah-kaidah formil,” ungkapnya kepada lensaindonesia.com dalam keterangan tertulis kepada lensaindonesia.com beberapa saat lalu.

Yang kedua, lanjut Sholikhin Ruslie, bahwa secara subsntansi KPU, kebijakannya juga tidak jelas. Seharusnya semua data caleg bisa diupload di infopemilu.go.id tanpa harus menunggu persetujuan pihak yang bersangkutan. Kenapa demikian, karena mereka calon pejabat publik dengan begitu publik juga punya hak untuk mengetahui atas calon pejabat yang akan dipilih.

“Agar hal ini tidak berlarut-larut, polisi segera menuntaskan persoalan ini dengan mengesampingkan aspek politis dan sosioligis,” tandas Pengamat Kebijakan Publik yang juga Advokat Peradi Jombang ini.

Sholikhin Ruslie menegaskan, KPU juga tidak bisa hanya berdalih itu urusan pidana, tapi bersedia sedikit membuka tabirnya, dengan cara membuka kembali file caleg yang bersangkutan, apakah benar sudah diteliti dengan benar dan baik. Selanjutnya diumumkan sekalian siapa yang legalisir ijazah tersebut, jangan legalisirnya juga legalisir 2014.

“Inilah peran kehati-hatian KPU diperlukan, agar KPU tidak hanya menggunakan asas formil, mengingat tahun 2014 sudah ‘bermasalah’, maka tidak ada salahnya di tahun 2019 KPU bertindak lebih teliti terhadap berkas-berkas yang bersangkutan,” bebernya.

Langkah lain dalam persoalan ini, selain hal diatas publik juga punya hak untuk menanyakan kepada Partai yang bersangkutan berasal. Dan partai akan lebih baik menyampaikan apa adanya, guna menambah kepercayaan publik,” harapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, ksus dugaan ijazah palsu anggota DPRD Kabupaten Jombang, Dora Maharani kembali mengemuka setelah politisi PDI-P itu terpilih lagi sebagai anggota DPRD Jombang periode 2019-2024.

Pada 2014 lalu, kasus dugaan ijazah palsu Dora Maharani pernah dipermasalahkan dan sempat diproses di kepolisian, namun kasusnya berhenti begitu saja. Pada Pileg 2019, politisi PDIP itu kembali maju sebagai caleg DPRD Kabupaten Jombang dan terpilih sebagai anggota dewan.

Terkait masalah ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan telah mengeluarkan Surat Keterangan nomor: 421.9/ 34 /413.101/2014 Tanggal 3 Juni 2014.

Dalam surat tersebut, Dinas Pendidikan Lamongan menyatakan bahwa ijazah Paket C nomor: 05 PC 0075884 atas nama Dora Maharani diragukan kebenaran dan keasliannya.
Alasannya:
1. Lembaga yang menyelenggarakan program Paket C yaitu PKBM cendekia Flamboyan tidak ada di Kabupaten Lamongan.

2. Nama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan yang tanda tangan dan namanya tertera dalam ijzah tidak sesuai. Sebab pada tahun 2011 sesuai ijazah diterbitkan, nama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan adalah Drs. H Mustofa Nur, MM, bukan Drs. Agus Suyanto Msi.

3. Nama, NIP, Tanda Tangan Kepala Dinas yang ada pada ijazah Paket C Dora salah.
4. Tanggal ijazah tercantum tanggal 5 Agustus 2011, padahal yang benar ijazah Paket C ditanda tangani tanggal 4 Agustus 2011.@Obi

CAPTION: 
Praktisi hukum dari Universitas Darul Ulum Jombang, Dr Sholikhin Ruslie, SH, MH.