Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
47.000 personel Polri dan TNI amankan sidang putusan sengketa hasil Pilpres 2019 di MK
Kawat berduri terpasang di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (11/06/2019). FOTO: antara
HEADLINE DEMOKRASI

47.000 personel Polri dan TNI amankan sidang putusan sengketa hasil Pilpres 2019 di MK 

LENSAINDONESIA.COM: Polri dan TNI menyiagakan 47.000 personel gabungan untuk melakukan pengamanan proses jalannya sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019, di Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (27/06/2019) hari ini.

“Tentunya ada beberapa personel kita siapkan untuk melakukan pengamanan. Keseluruhan 47.000 personel untuk pengamanan (MK, KPU, Bawaslu dan objek vital di Jakarta). Khusus di MK ada sekitar 13.000 personel TNI-Polri siap mengamankan jalannya sidang tersebut,” kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Raden Prabowo Argo Yuwono, Rabu (26/06/2019).

Dikatakan Argo, selain pengamanan lokaso gedung MK dan sekitarnya, personel juga melakukan pengamanan orang semisal, hakim, karyawan MK, pemohon dan termohon.

“Tentunya dengan kegiatan tersebut (sidang putusan) di MK, dari pihak kepolisian dibantu TNI sudah siap melakukan pengamanan di sana,” jelas Argo.

Argo menegaskan, massa dilarang menggelar aksi unjuk rasa di depan MK, karena melanggar Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang penyampaian pendapat di muka umum.

“Makanya kita nggak bolehkan atau melarang aksi di depan MK. Kemudian, biarlah MK bekerja melaksanakan tugasnya. Kan kita bisa lihat di televisi di rumah dan sebagainya. Kita percayakan ke hakim MK yang membacakan putusan,” katanya.

Menyoal apakah sudah ada surat pemberitahuan terkait aksi massa, Argo menyampaikan ada dari satu kelompok.

“Ada satu kelompok yang menyampaikan pemberitahuan ke Polda Metro Jaya, itu mau ada acara kegiatan di sekitar MK. Kemudian, kita lakukan komunikasi. Tentunya dari Polda Metro Jaya menyampaikan ini dari kelompok mana, ada berapa orang dan kalau itu masa banyak, setiap 100 orang siapa korlapnya, terus kemudian datang dari mana saja. Dari panitia tidak bisa menyampaikan itu, jadi karena tidak bisa menyampiakan, Polda Metro Jaya tidak keluarkan surat izin di situ,” jelasnya.

Baca Juga:  Dosen UI kembangkan model pemberdayaan berbasis 'mobile' penguatan basis data masalah Kesejahteraan sosial di Depok

Ihwal apakah acara halalbihalal 212 sudah menyampaikan pemberitahuan, Argo mengatakan, belum ada.

“Belum ada. Kan kita sudah sampaikan untuk halalbihalal sebaiknya dilaksanakan di gedung, di rumah atau di tempat yang lebih baguslah,” tandasnya.@LI-13/bs

CAPTION: Kawat berduri terpasang di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (11/06/2019). FOTO: antara