Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.   
BNI – Kemendes PDTT RI asuransikan pegawai dan tenaga pendamping desa
EKONOMI & BISNIS

BNI – Kemendes PDTT RI asuransikan pegawai dan tenaga pendamping desa 

LENSAINDONESIA.COM: Kemendes PDTT RI kerja bareng BNI melalui PT BNI Life Insurance berikan fasilitas asuransi untuk Tenaga Pendamping Desa dan Pegawai Kemendes PDTT RI.

Hal ini untuk mendukung program Kemendes PDTT RI guna meningkatkan kesejahteraan Pendamping Desa maupun Pegawai Kemendes PDTT RI.

“Keberhasilan dana desa tak terlepas dari peran pendamping desa yang tersebar di Indonesia. Untuk itu, diberikanlah penawaran perlindungan asuransi kesehatan bagi mereka”, tutur Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo dalam keterangan resmi yang diterima Lensaindonesia.com, Rabu (26/06/2019).

Ia menambahkan, untuk memberikan perlindungan tambahan pada pendamping desa, pihaknya memberikan tambahan optional benefit untuk seluruh pendamping desa dilibatkan pada program hasil kerjasama dengan BNI Life Insurance.

“Kami berharap tenaga pendamping desa akan lebih tenang saat bekerja dan bisa lebih focus berupaya memajukan Desa, sehingga desa-desa bisa lebih maju lagi, dan kesenjangan bisa terus kita turunkan,” tandas Eko.

Sementara itu, Direktur Hubungan Kelembagaan BNI Adi Sulistyowati (Susi) menyampaikan, selain program asuransi bagi pendamping desa tersebut, BNI juga menawarkan Program Pembiayaan Pembelian Rumah TInggal khusus pegawai lingkup Kemendesa PDTT RI dengan persyaratan dan proses yang mudah.

“Dengan penawaran ini, kami harap pegawai Kemendesa PDTT akan lebih cepat memenuhi kebutuhan pokok khususnya papan (Kepemilikan rumah) yang berujung kepada kesejahteraan pegawai Kemendes PDTT akan meningkat dan sekaligus menjadi implementasi Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT),” imbuh Susi.

Penandatanganan kerja sama penerbitan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) untuk satker dibawah Kementerian Desa PDTT R inil merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Keungan Republik Indonesia Nomor. 196/PMK.05/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Tata cara Pembayaran dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dimana KKP ini bisa digunakan untuk transaksi yang berhubungan dengan kedinasan, yakni meliouti belanja keperluan operasional dan keperluan kantor, yang meliputi belanja ATK,
Pemeliharaan dan Jamuan.@Rel-Licom

Baca Juga:  Ini strategi menteri Jonan jaga stabilisasi migas negara

Foto: (ki-ka) Direktur Hubungan Kelembagaan Bank BNI, Ibu Adi Sulistyowati (Susi); Direktur Utama BNI Life, Bapak Shadiq Akasya; Dirjend Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bapak Taufik Madjid dan Menteri Desa PDTT, Bapak Eko Putro Sandjojo usai penandatanganan perjanjian. Ist