Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.   
Hanya sehari pasca putusan MK,  Jokowi penuhi janji kampanye bagikan lahan hampir 1000 hektar ke rakyat
HEADLINE

Hanya sehari pasca putusan MK, Jokowi penuhi janji kampanye bagikan lahan hampir 1000 hektar ke rakyat 

LENSAINDONESIA.COM: Pemerintahan Jokowi menelurkan kebijakan anyar yang amat mencengangkan, hanya selang sehari pasca MK menolak gugatan Prabowo-Sandiaga terhadap hasil rekapitulasi KPU yang menetapkan mantan Walikota Solo Joko Widodo terpilih jadi Presiden lagi bersama pasangan Wakil Presiden baru KH Ma’ruf Amin, Jumat (28/06/2019).

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), hari ini, mengumumkan segera melepaskan 980 ribu hektare (ha) lahan untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Lahan tersebut akan didistribusikan untuk kepentingan masyarakat.

Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan KLHK kini sedang menyiapkan mekanisme dan teknis pendistribusian tanah tersebut untuk masyarakat. “Yang untuk dilepaskan menjadi sertifikat sudah siap 980 ribu hektar, dan nanti bagaimana teknis dan cara mengelola selanjutnya oleh pemerintah daerah akan dilakukan sosialisasi dan pertemuan Pak Menko (Perekonomian) dan beberapa menteri,” katanya usai rapat di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (28/6/2019).

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), lanjut Siti, hal itu akan ditindaklanjuti bersama pada Juli mendatang. “Sesuai perintah bapak presiden dengan para gubernur, jadi akan diselesaikan di bulan Juli,” tambahnya.

Pada Jumat (28/6/2019) ini juga, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, menggelar rapat koordinasi (rakor) membahas Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH). Rakor hari ini dihadiri oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil. Sementara itu Menteri Dalam Negeri dan Kepala Staf Kepresidenan hanya diwakili oleh pejabat eselon I.

Rapat hari ini memang membahas mengenai timpangnya penguasaan lahan di Indonesia. Saat ini luas kawasan hutan meliputi 63% dari total wilayah daratan di Indonesia. Namun, menurut Kementerian LHK penguasaan lahan di dalam kawasan hutan mengalami ketimpangan yang tinggi antara penguasaan swasta dan masyarakat. Menurut data KLHK, hanya 4,14% lahan kawasan hutan yang dikuasai masyarakat.

Baca Juga:  Bara JP Jatim: Emil Dardak belum waktunya berpartai

Untuk mengurangi ketimpangan itu, pemerintah mempercepat reforma agraria melalui legalisasi kawasan hutan. Sejauh ini pemerintahan Jokowi sebetulnya sudah melakukan dua upaya untuk mengurangi kesenjangan kepemilikan lahan di Indonesia. Kedua program tersebut adalah pembagian sertifikat lahan dan masa konsesi atas pemanfaatan lahan hutan alias perhutanan sosial. Melalui kedua program ini, diharapkan penguasaan lahan oleh masyarakat akan meningkat secara bertahap.

Untuk pembagian sertifikat, berdasarkan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), pemerintah memberikan 967.490 sertifikat pada 2015 dan 1.168.095 sertifikat pada 2016 lalu. Kemudian, pembagian meningkat menjadi 5,4 juta pada 2017 dan 9,4 juta pada 2018. Tahun ini, pemerintah menargetkan bisa membagikan 9 juta sertifikat lahan kepada masyarakat.

RAKYAT DIBERI KEPASTIAN HUKUM
Jokowi ingin program pembagian sertifikat lahan ini bisa memberikan kepastian hukum akan kepemilikan lahan tersebut oleh masyarakat. Selain itu, program ini diharapkab bisa mengurangi munculnya konflik kepemilikan lahan alias konflik agraria. Untuk program perhutanan sosial, pemerintah telah memberikan hak pengelolaan sebanyak 2,6 juta ha kepada masyarakat di kawasan hutan. Target lahan kawasan hutan yang akan diberikan sebanyak 12,7 juta ha.

Sejak awal, Jokowi memang bersemangat untuk membuka pintu lebar-lebar bagi rakyat agar bisa memiliki lahan. Jokowi bahkan pernah menyindir elite politik yang suka berteriak soal Pasal 33 UUD 1945, tetapi dirinya sendiri menguasai luas lahan yang luar biasa.

“Jangan sampai ada yang teriak-teriak pesimisme lagi. Jangan juga ada yang teriak-teriak pasal 33, pasal 33, jangan sampai ada lagi yang teriak-teriak 1% menguasai 90% aset. Tapi dia sendiri memiliki 5 kali provinsi Jakarta lahannya,” kata Jokowi saat menghadiri deklarasi Alumni Jabar Ngahiji di Monumen Perjuangan, Bandung, Minggu (10/3/2019).

Baca Juga:  Pelindo III - PT Garam salurkan dana Rp 97 juta untuk air bersih di Kupang

Diketahui, calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, saat kampanye debat Pilpres, mengakui bahwa dirinya memang memiliki luas lahan yang sangat besar di Aceh dan Kalimantan Timur. Prabowo menguasai lahan seluas 220.000 ha di Kalimantan Timur dan 120.000 ha di Aceh Tengah.

Prabowo ketika itu menjelaskan lahan tersebut berstatus HGU (hak guna usaha). “Kami minta izin, tadi disinggung soal tanah yang saya kuasai ratusan ribu di beberapa tempat, itu benar,” ujar Prabowo dalam sesi closing statement debat kedua capres di The Sultan Hotel, Jakarta, Minggu (17/2/2019).

Luas lahan yang dikuasai Prabowo seluas 340.000 ha. Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), luas Provinsi DKI Jakarta 662,33 kilometer persegi (km2).

Untuk membandingkan luas lahan yang dimiliki Prabowo dengan luas DKI Jakarta, maka harus mengubah satuan luasnya menjadi km2. Dengan demikian 1 ha lahan setara dengan 0,01 km2 atau 340.000 ha lahan sama dengan 3.400 km2. Apabila 3.400 km2 dibagi dengan 662,33 km2, maka hasilnya 5,13. Artinya, lahan yang dikelola Prabowo setara dengan 5 kali luas DKI Jakarta.

Luas lahan Prabowo masih belum seberapa dibandingkan dengan luas lahan Keluarga Cendana. Menurut laporan investigasi Majalah Tempo Edisi 04 Tahun 1998, luas lahan yang keturunan Presiden Soeharto ini luas totalnya mencapai 3.615.200,40 ha. Tanah keluarga Cendana ini tersebar di hampir seluruh pulau di Indonesia. Dengan demikian, luas tanah yang dikuasai Prabowo cuma 10% dibanding luas tanah Keluarga Cendana.

Kebijakan Presiden Jokowi yang sangat pro rakyat dan mencengangkan tersebut belum jelas apakah dimaksudkan sebagai ungkapan awal rasa terimakasih kepada rakyat Indonesia, lantaran mempercayai pemerintahannya melanjutkan kepemimpinan di periode kedua.

Baca Juga:  34 jamaah haji debarkasi Surabaya wafat di Tanah Suci

Pastinya, yang mengejutkan janji politik Jokowi seperti yang disampaikan saat debat Pilpres 2019 menghadapi Capres 02 Prabowo, bahwa akan membagikan ratusan ribu tanah kepada rakyat lengkap dengan sertifikat, bukan sekadar “Omdo” alias “Omong Doang” atau ‘jani angin surga” layaknya yang sering dilakukan para elit politik saat kampanye. Justru Jokowi berani memenuhi janji yang sempat dicibir lawan politik itu tidak harus menunggu jabatan Presiden RI periode keduanya dilantik 20 Oktober mendatang. @ ahw/jarkom/licom_09

Foto (atas):
Ilustrasi lahan persawahan yang dikelolah rakyat berbatasan dengan hutan milik negara. @dok.ist