Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.   
E-Rekap dinilai cocok untuk Pemilu di Indonesia, butuh dukungan parlemen
Pendiri Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Hadar Nafis Gumay. FOTO: mediaindonesia
HEADLINE DEMOKRASI

E-Rekap dinilai cocok untuk Pemilu di Indonesia, butuh dukungan parlemen 

LENSAINDONESIA.COM: Komisi Pemilihan Umum (KPU) serius mempertimbangkan rencana penerepan rekapitulasi suara elektronik atau e-Rekapitulasi pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 mendatang. Karena itu, KPU akan membawa wacana e-Rekap ini ke DPR RI.

Pendiri Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Hadar Nafis Gumay menyampaikan, memang pelaksanaan e-Rekap membutuhkan dukungan dari parlemen (DPR). Sebab, regulasi yang ada saat ini belum secara tegas mengatur tentang e-Rekap.

“Menurut saya kalau baca (undang-undang) pelan-pelan belum terang (mengatur e-Rekap),” katanya di Jakarta, Sabtu (06/07/2019).

Menurut Hadar mengacu pada pasal 111 undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Pilkada belum ‘memberikan’ penjelasan tegas terkait rekapitulasi suara secara elektronik.

Pasal 111 ayat 1 berbunyi “mekanisme penghitungan dan rekapitulasi suara Pemilihan secara manual dan/atau menggunakan sistem penghitungan suara secara elektronik diatur dengan Peraturan KPU”. Pasal tersebut, kata Hadar hanya menyebut soal penghitungan suara secara elektronik. Karena itu, KPU harus benar-benar memastikan apakah frasa ‘penghitungan secara elektronik’ itu bisa dimaknai sebagai rekapitulasi suara.

“Pasal itu berdiri sendiri saja, tapi kemudian di pasal-pasal lain terkait dengan hitung dan rekapitulasi suara semua masih cara-cara manual. Nah jadi, kalau menurut saya pribadi ini (e-Rekap) masih belum clear legal frameworknya,” jelasnya.

Hadar menyarankan, sebaiknya KPU harus memastikan dulu dukungan dari parlemen dan pemangku kepentinhan lain, jika ingin tetap menjalankan e-Rekap hanya bermodalkan PKPU tanpa mengubah perundang-undangan di atasnya.

“Pastikan dukungan DPR itu kuat. Ini adalah jalur penting juga yang harus kita pastikan,” ujarnya.

Hadar juga menilai, penerapan e-Rekap dianggap yang paling cocok dengan pemilu di Indonesia.

“Memang, pilihanya untuk Indonesia yang lebih tepat bukan e-Voting, bukan e-Counting, tetapi E-rekap,” kata Hadar.

Baca Juga:  Kesetaraan Di Mata Hukum: Antara Pasien BPJS Kesehatan dan Non BPJS

Hadar menilai penerapan e-Voting dan e-Counting belum tepat dilaksanakan di Indonesia. Sebab infrastruktur dalam negeri belum siap untuk menyelenggarakan pemilu yang seluruhnya berbasis IT.

Selain akan menelan biaya yang tinggi, penerapan e-Voting dikhawatirkan malah akan membingungkan masyarakat. Sebaliknya, dia menilai sistem pemungutan suara manual yang selama ini diterapkan di Indonesia justru patut dipertahankan.

“Proses di TPS, di mana orang ramai-ramai datang, melihat, menghitung, itu justru proses yang bagus dan harus kita pertahankan, di mana di negara lain itu tak ada. Bagi kita itu event yang penting, sehingga orang bisa merasakan betul, pemilu itu khususnya proses di TPS seperti apa,” ujarnya.

Berbeda dengan e-Voting, Hadar menyebut e-Rekap justru tepat diterapkan lantaran salah satu problem utama pemilu di Indonesia adalah jarak waktu yang terlalu lama antara pemungutan suara dan penetapan hasil pemilu. Jeda yang terlalu lama ini memungkinkan hal-hal yang tidak diinginkan mengganggu proses tahapan yang sedang berjalan.

“Apalagi kalau kemudian kompetisi dan cara berpolitiknya seperti model pilpres kemarin, segala macam upaya dilakukan mulai dari berita bohong segala macam” ujarnya.

Hadar yakin metode e-Rekap dapat menyederhanakan proses rekapitulasi suara sehingga hasil pemilu bisa diketahui lebih cepat. Metode itu juga dianggap mampu meminimisasi potensi manipulasi suara.

“Dengan e-Rekap, ruang (manipulasi) itu jadi sangat sulit. Bahkan hampir tak mungkin dilakukan kalau memang sistem yang dibangun ini betul-betul dirancang dengan baik, dan tetap bisa dikontrol oleh publik,” ujar eks Komisioner KPU periode 2012-2017 itu.

Namun demikian, Hadar meminta KPU untuk betul-betul mempersiapkan e-Rekap dengan sangat matang. Terutama menumbuhkan kepercayaan publik terhadap sistem yang baru ini sedari awal.

Baca Juga:  Penyanyi dangdut dan istri ketiganya divonis 8 tahun penjara

“Harus ada kepercaayaan dari publik dan pemangku kepentingan. Kalau tidak ya percuma, padahal sistemnya sudah bagus. Jadi memang harus dipersiapkan melalui suatu proses yang memang bisa membangun kepercayaan publik,” tuturnya.@LI-13/medcom

CAPTION: Pendiri Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Hadar Nafis Gumay. FOTO: mediaindonesia