Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.   
KPU mulai wacanakan e-Rekap untuk Pilkada 2020, seperti apa kecanggihannya?
Komisi Pemilihan Umum (KPU). FOTO: ilustrasi
HEADLINE UTAMA

KPU mulai wacanakan e-Rekap untuk Pilkada 2020, seperti apa kecanggihannya? 

LENSAINDONESIA.COM: Komisi Pemilihan Umum (KPU) mewacanakan penggunaaan rekapitulasi suara elektronik atau e-rekapitulasi untuk bisa diterapkan pada Pilkada 2020 mendatang.

Komisioner KPU, Viryan Aziz mengatakan, mekanisme ini merujuk pada Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) yang telah digunakan sejak Pemilu 2004. Bedanya, selama ini Situng hanya digunakan sebagai informasi data penghitungan suara. Namun, pada Pilkada 2020, Situng bakal jadi rujukan data penghitungan suara resmi.

“Kita berpikir suatu waktu nanti Situng dijadikan hasil resmi dan kita lihat momentumnya di Pilkada serentak 2020,” katanya ditemui di Hotel Mercure, Jakarta Pusat, Jumat (05/07/2019).

Viryan menjelaskan, masih ada beberapa hal yang masih harus dilakukan untuk merealisasikan penggunaan e-rekap, seperti perbaikan software ataupun hardware. Disamping itu, juga diperlukan palatihan dan simulasi proses e-rekap untuk memastikan kesiapan para petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan saksi.

Tentu, kata dia, tahapan pelatihan dan simukasi tersebut membutuhkan waktu hingga tiga bulan.

“Akan ada minimal satu bulan, bisa sampai dua sampai tiga bulan publik bisa mensimulasi (e-rekap). Kita sosialisasikan, kita edukasi, nggak langsung bukan seolah-olah barang asing ya. Itu jadi bagian kerja KPU di daerah,” paparnya.

Saat ini, KPU masih terus menggodok sistem keamanan e-rekap. Rencananya, KPU bakal melengkapi formulir C1 dengan hologram yang bisa digunakan untuk memastikan keaslian formulir. Alternatif lain, formulir C1 bakal dilengkapi barcode dan kode khusus.

Jika e-rekap digunakan, maka tidak akan ada lagi penghitungan suara secara manual dan berjenjang. Sebab, setelah data perolehan suara dicatat dalam form C1, form tersebut akan langsung dibawa ke kecamatan atau kabupaten untuk diinput oleh petugas. Menurut Viryan, mekanisme ini akan mengurangi beban petugas KPPS serta memangkas biaya pemilu.

Baca Juga:  OTT di Yogyakarta, KPK amankan sejumlah orang dan uang ratusan juta rupiah

Sementara itu, untuk menjamin validitas data, proses input akan dipantau oleh saksi. Nantinya, saksi diberi hak untuk menyanggah data dan mengusulkan perbaikan. Dengan sistem tersebut, diharapkan tidak terjadi human error.

“Misalnya ada saksi entri (data) (mengatakan) oh (data) ini nggak benar nih, disisihkan, diperbaiki, baru dientri. Atau dientri dulu, dalam hal nanti ada masa sanggah, oh ini (datanya) keliru, kemudian dicek ke C1 plano,” kata Viryan.

Jika e-rekap di Pilkada 2020 berhasil, mekanisme yang sama akan digunakan pada Pilpres 2024. “Kalau kita mau lihat ke depan, Situng sebagai hasil resmi itu ke depan dimungkinkan sebagai hasil resmi 2024, dengan asumsi sejak Pilkada 2020 sudah digunakan, sudah dipraktikan beberapa kali,” ujar dia.

Selain perihal teknis, juga masih dibutuhkan regulasi yang secara tegas mengatur tentang e-rekap.@LI-13