Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Pembentukan Bank Jatim Syariah molor, Komisi C bakal panggil direksi
Wakil Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur, Renville Antonio. FOTO: sarifa-LICOM
HEADLINE PROOTONOMI

Pembentukan Bank Jatim Syariah molor, Komisi C bakal panggil direksi 

LENSAINDONESIA.COM: Proses Bank Jatim yang bakal melakukan pelepasan unit usaha syariah (UUS) menjadi bank umum syariah (BUS) alias spin off diprediksi bakal molor atau tak sesuai jadual akhir tahun 2019.

Hal ini membuat Komisi C DPRD Jatim akan melakukan pemanggilan kepada para direksi Bank Jatim untuk memastikan kelanjutan pendirian Bank Jatim Syariah tersebut.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur Renville Antonio mengatakan, memang proses pendirian BUMD tidak semudah pendirian usaha-usaha seperti yang lainya. Sehingga dirinya perlu mendengarkan penjelasan Bank Jatim.

Lebih lanjut, pihaknya mengaku memahami keinginan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa untuk memundurkan pengesahan BUS. Karena diperlukan pencermatan yang lebih hati-hati atau analisa bisnis tepat.

“Kami bisa memahami, jika Bu Khofifah selaku gubernur bersikap dan bertindak hati-hati agar tidak terjadi yang tidak kita inginkan. Sehingga kami ingin mengetahui detail hal ini dari Bank Jatim,” ujar Renville pada LICOM di Surabaya, Selasa (09/07/2019).

Menurut analisa, untuk bisa spin off dari Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi BUS harus mendapatkan dua izin prinsip dan izin usaha.

Selain mendapatkan dua izin, lanjut politisi Partai Demokrat itu, butuh modal minimal Rp1 triliun lebih karena telah masuk buku dua. Beberapa saat lalu disepakati, Rp500 miliar dari Bank Jatim, dan Rp525 miliar penyertaan modal dari Pemprov dalam dua termin.

Termin pertama Rp200 miliar dimasukkan dalam APBD 2019, dan sisanya dialokasikan di Perubahan Anggaran Keuangan (PAK).

“Mengingat izin prinsip belum keluar, sedangkan Rp 325 miliar direncanakan akan diplot di PAK 2019 ini. Namun 21 Mei 2019 lalu ada surat dari Bank Jatim untuk sementara ditunda karena kepengurusan belum selesai,” jelasnya.

Baca Juga:  PDIP Jatim gelar fit and proper test 126 calon kepala daerah

Tidak hanya itu, ia juga melihat terkit kondisi rasio keuangan UUS Bank Jatim belum sehat. Sedangkan untuk bisa spin off keuangan bank harus sehat. Dengan begitu kekurangan Rp325 miliar tidak mungkin diberikan lewat PAK 2019 ini.

“Karena ini mendesak kota dalam waktu dekat ini, akan mengundang Bank Jatim, untuk membahas tentang hal ini,” pungkas Renville.@sarifa

CAPTION: Wakil Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur, Renville Antonio. FOTO: sarifa-LICOM