Advertisement

LENSAINDONESIA.COM: Pemerintah Kabupaten Jombang bersama Bea Cukai Kediri mensosialisasikan beberapa syarat dan ketentuan di bidang cukai. Diantara salah satunya tentang pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Jombang.

Sosialisasi terselenggara beberapa waktu lalu Kamis (26/06/2019) pagi di Desa Made, Kecamatan Kudu.

Dalam kesempatan itu hadir sebagai pembicara Kasi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Kediri, Adiek Marga Raharja. Sedangkan dari Pemkab Jombang Kepala Bidang Komunikasi Informasi Publik (Diskominfo), dan Camat Kudu.

Dalam paparannya Kasi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Kediri Adiek Marga Raharja menyampaikan, bahwa DBHCHT untuk Kabupaten Jombang di tahun 2019 yang terdapat kenaikan sejak tahun 2017 sebesar Rp30 miliar, bertambah di tahun 2018 menjadi Rp31 miliar.

Menurut Adiek, DBHCHT untuk seluruh Jawa Timur nilai totalnya mencapai Rp1,6 triliun. Sedangkan untuk Kabupaten Jombang sendiri di tahun 2019 terhitung mencapai Rp34 miliar, naik dari tahun sebelumnya. Besaran alokasi DBH masing-masing Kabupaten/Kota baik sebagai penghasil cukai maupun lainnya, diatur oleh Gubernur dan diusulkan ke Menteri Keuangan untuk ditetapkan.

Lebih lanjut Adiek menjelaskan, bahwa komposisi alokasi DBH meliputi 30 persen untuk Provinsi, 40 persen untuk Kabupaten/Kota penghasil Cukai, dan 30 persen untuk Kabupaten/Kota lainnya.

DBHCHT ini digunakan untuk beberapa program kegiatan yang diprioritaskan dalam mendukung program jaminan kesehatan paling sedikit 50 persen dari alokasi DBHCHT yang telah diterima setiap daerah.

Selain DBHCT, dalam kegiatan itu telah disosialisasikan terkait adanya peredaran rokok ilegal yang harus diperangi bersama. Sosialisasi pemberantasan rokok ilegal menjadi bagian pemeberantasan rokok ilegal yang diteruskan ke masyarakat hingga di tingkat desa. Peran aktif masyarakat dalam memberantas peredaran rokok ilegal diyakini dapat membersihkan kota santri dari peredaran rokok illegal.

Rokok ilegal memiliki ciri yang bisa langsung dikenali masyarakat. Diantaranya tidak disertai atau yang dijual atau diedarkan tanpa dilengkapi dengan pita cukai. Peredaran rokok ilegal, karena jelas melanggar UU No.11 Tahun 1995 jo UU No.39 Tahun 2007 tentang cukai,” pungkasnya. Obi/Advetorial Kominfo tentang Cukai.@ADV

CAPTION: 
Sosialisasi tentang cukai dan larangan peredaran rokok ilegal di Desa Made, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang. FOTO: obi-LICOM