Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.  
Sekolah tak beradab yang lakukan perpeloncoan siswa baru, DPR larang ini
HEADLINE

Sekolah tak beradab yang lakukan perpeloncoan siswa baru, DPR larang ini 

LENSAINDONESIA.COM: Mengawali tahun ajaran baru 2019-2020 saat ini, sekolah-sekolah atau penyelenggara pendidikan sibuk mempersiapkan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS). Tapi, banyak yang mengritisi, hanya sekolah yang tidak beradab dan guru-gurunya tidak kreatif jika sampai ada sekolah yang masih memberlakukan MPLS diwarnai kekerasan ala perpeloncoan.

Bahkan, DPR RI lewat Komisi X yang membidangi pendidikan juga mengingatkan semua penyelenggara pendidikan untuk tidak melakukan perploncoan dalam MPLS.

“Jangan sampai MPLS menjadi ajang perploncoan bagi anak didik baru. Manfaatkan MPLS untuk menyampaikan program dan kegiatan sekolah kepada anak didik baru,” tegas Wakil Ketua Komisi X DPR Reni Marlinawati dalam keterangan persnya, Senin (15/7/2019).

Wakil Ketua Umum DPP PPP ini menghimbau pemerintah untuk memantau sekolah-sekolah dalam pelaksanaan MPLS. Langkah ini penting, kata Reni, untuk memastikan MPLS tidak keluar dari koridor.

“MPLS jangan keluar dari koridornya. Pemerintah harus memastikan tidak ada perploncoan dalam MPLS sebagaimana tertuang dalam Peremendikbud No 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru,” sebut Reni.

Reni juga menyebutkan setiap sekolah semestinya telah memiliki riwayat kesehatan setiap anak didik baru terkait dengan pelaksanaan MPLS. “Bagi anak didik peserta MPLS yang memiliki riwayat sakit, agar dikecualikan untuk mengikuti kegiatan MPLS ini,” tambah Reni.

Reni berharap MPLS yang dilakukan bagi peserta didik baru baik di SLTP dan SLTA tahun 2019 ini berjalan dengan lancar dan tidak ada masalah di lapangan. “Kami berhadap MPLS tahun 2019 ini berjalan dengan baik, tidak ada masalah di lapangan,” tandas Reni. @licom_09

Foto (atas):
Ilustrasi suasana perpeloncoan siswa baru. @dok.ist

Baca Juga:  Diisukan akan nahkodai Demokrat Jatim, Emil dinilai kurang optimal jadi pengurus parpol