Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.   
PPP dukung bebas Narkoba jadi syarat administrasi perkawinan
LENSA DEMOKRASI

PPP dukung bebas Narkoba jadi syarat administrasi perkawinan 

LENSAINDONESIA.COM: Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendukung inovasi hukum yang dilakukan Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Timur dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Timur yang menjadikan syarat bebas narkoba bagi calon mempelai.

Wakil Ketua Umum DPP PPP Reni Marlinawati mengapresiasi inovasi hukum yang dilakukan Kemenag Jatim dan BNN Provinsi Jawa Timur yang mengharuskan setiap calon mempelai harus bebas dari narkoba. “Inovasi hukum yang dilakukan Kemenag Jatim dan BNN Provinsi Jawa Timur ini patut diapresiasi terkait dengan bebas narkoba bagi setiap mempelai,” ujar Reni dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (18/7/2019).

Hanya saja, Reni menggarisbawahi, syarat bebas narkoba tersebut masuk dalam kategori syarat administrasi bagi setiap calon mempelai. Menurut dia, syarat tersebut tidak dimaknai sebagai syarat sah pernikahan sebagaimana diatur dalam hukum Islam yang tertuang di Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun di UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

“Sebagai upaya melawan narkoba, upaya tersebut ingin memastikan keluarga di Indonesia terbebas dari narkoba dan mendorong terjadinya keluarga Indonesia yang sehat lahir dan batin. PPP mendukung penuh ikhtiar ini,” tambah Reni.

Menurut dia, inovasi yang dilakukan Kemenag Jatim dan BNN Provinsi Jawa Timur dapat diadopsi sebagai kebijakan nasional dengan meningkatkan kesepahaman antara Kementerian Agama (Kemenag) dengan BNN Pusat. “Saya kira, inovasi ini dapat diadopsi menjadi kebijakan nasional,” tambah Wakil Ketua Komisi X DPR RI ini.

Hanya saja, Reni mengingatkan syarat bebas narkoba tersebut tidak menambah beban finansial bagi calon mempelai. Menurut dia, biaya test bebas narkoba semestinya dapat ditanggung oleh pemerintah sebagai wujud komitmen pemberantasan narkoba di Indonesia.
“Tes bebas narkoba ini mestinya gratis dan tidak menjadi beban bagi calon mempelai,” ingat Reni.

Baca Juga:  Yuana gelapkan uang UD Setia Jaya Sentosa untuk bayar kredit truk

Kebijakan Kemenag Jatim dan BNN Provinsi Jawa Timur yang menjadikan bebas narkoba sebagai syarat adminsitrasi bukan berarti bagi yang teridentifkasi pengguna narkoba pernikahannya batal dan terjerat pidana. Namun, tes narkoba tersebut dimaksudkan untuk merehabilitasi pengguna narkoba hingga sembuh. Pernikahan dilakukan setelah pihak yang terdentfiikasi pengguna narkoba telah sembuh seperti sedia kala. Rencananya, kebijakan ini baru dimulai pada Agustus 2019 mendatang.@licom