Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
DPR panggil Menteri Rudiantara, tabrak UU fasilitasi Traveloka dan Tokopedia garap  Umroh
HEADLINE

DPR panggil Menteri Rudiantara, tabrak UU fasilitasi Traveloka dan Tokopedia garap Umroh 

LENSAINDONESIA.COM: Rencana pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika memfasilitasi dua unicorn di Indonesia yakni Traveloka dan Tokopedia yang merambah ke program bisnis penyelenggaraan umroh menimbulkan keresahan di kalangan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) tanah air.

Pasalnya, ekspansi bisnis dua perusahaan raksasa berbasis digital ke penyelenggaraan umroh di Indonesia itu dikhawatirkan mengancam banyak perusahaan penyelenggaraan umroh konvensional gulung tikar.

Ketua Fraksi PPP MPR RI, Arwani Thomafi yang juga Anggota Komisi I DPR RI prihatin kondisi tersebut, dan mengritisi sikap pemerintah. Arwani mengatakan, seharusnya pemerintah bertindak proporsional dan melindungi keberlangsungan perusahaan-perusahaan konvensional dalam program penyelenggaraan umroh. Bukan sebaliknya, malah berpihak pada kepentingan perusahaan raksasa unicorn dan menabrak Undang Undang.

“Penyelenggaraan ibadah umroh diatur UU No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggraan Ibadah Haji dan Umroh, menyebutkan penyelenggaran ibadah umroh dilakukan oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU),” ungkap Arwani, yang juga Wakil Ketua Umum DPP PPP.

Menurut Arwani, kalau pun penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh oleh dua unicorn tersebut melalui skema goverment to Goverment (G to G), di Pasal 86 ayat (4) UU No 8 Tahun 2019 dijelaskan bahwa pemerintah dapat menjadi penyelenggara perjalanan ibadah umroh bila terdapat keadaan luar biasa atau kondisi darurat.

“Pertanyaannya, apakah saat ini dalam kondisi darurat?”, tegas Angota Komisi yang membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, dan intelijen ini.

“Kami menangkap keresahan yang dialami oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) atas fasilitasi bisnis terhadap dua unicorn Traveloka dan Tokopedia dalam penyelenggaraan ibadah umroh di Indonesia,” imbuh Arwani.

Proses dan tahapan yang dilakukan PPIU, lanjut Arwani, amat berliku dan melalui proses yang tidak mudah. “Jangan sampai keberadaan dua unicorn dalam bisnis perjalanan umroh ini justru melahirkan disharmoni bagi pelaku penyelenggara perjalanan ibadah umroh,” katanya.

Baca Juga:  Mengolah sampah Benowo menjadi listrik dan inovasi menuju 11 megawatt per hari

Bila pun keberadaan dua unicorn tersebut sebagai dampak dari disrupsi dalam penyelenggara perjalanan ibadah umroh, lanjut Arwani, semestinya pemerintah menyiapkan terlebih dahulu regulasi dan mengajak duduk bersama seluruh stakeholder.

“Jangan sampai fasilitasi pemerintah justru menimbulkan sikap tidak adil yang dirasakan oleh penyelenggara perjalanan ibadah umroh,” katanya.

Menurut Arwani, Komisi I menjadwalkan pada hari ini, Senin (22/7/2019) akan memanggil Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara untuk klarifikasi kegiatan yang memfasilitasi penyelenggaraan perjalanan umroh terhadap dua unicorn tersebut. @licom_09