Trending News

17 Aug 2019
Jembatan liar bertebaran di Sungai Kalibaru Bojonggede rusak ekosistem, Dinas terkait kelabakan
HEADLINE

Jembatan liar bertebaran di Sungai Kalibaru Bojonggede rusak ekosistem, Dinas terkait kelabakan 

LENSAINDONESIA.COM: Jembatan-jembatan liar yang dibangun secara pribadi dan swadaya warga di sepanjang pelintasan sungai Kali Baru Bojonggede, Bogor, kondisinya semakin tidak terkontrol.

Ulah warga yang cenderung tidak peduli fungsi sungai dan lingkungan ini, berdampak buruk terhadap pendangkalan hingga merusak ekosistem. Praktis, air sungai pun meluap jika musim hujan hingga rentan banjir.

Dinas SDA (Sumber Daya Air) Kabupaten dan Kota Bogor lewat Unit Pelayanan teknis (UPT) membuat surat teguran. Pasalnya, jembatan-jembatan itu ternyata dibangun tanpa mengantongi izin sama sekali baik dari Dinas SDA (Sumber Daya Air), UPTD (Unit Pelayanan Teknis Daerah) Bogor dan Dinas PUPR Kabupaten Bogor terkait mengatur perijinan pinjam pakai lahan milik negara.

Warga seperti seenaknya memanfaatkan dan menyalahgunakan area sungai untuk jembatan. Rupanya, mereka bertahun-tahun seperti gayung bersambut membangun jembatan di atas GSS (Garis Sepanjang Sungai) secara liar.

Jembatan yang dibangun ngawur hingga menggangu fungsi aliran sungai, pemanfaatan jembatan juga tidak peduli ekosistem atau lingkungan. @foto:yanti

Pantauan LensaIndonesia.com di lapangan, warga seolah “semau gue” lantaran tidak ada teguran dari RT maupun RW hingga kelurahan, bahkan petugas kecamatan. Kalau saja aparat setempat disiplin melakukan fungsi kontrol sejak sejak dini, dipastikan warga tidak akan berani beresiko membangun jembatan semaunya.

Camat Bojongede J. Dace Hatomi S. IP ketika diklarifikasi awak media terkait adanya jembatan- jembatan liar itu, membenarkan. Tapi, dia tidak bisa memastikan berapa jumlahnya secara valid.

”Masalah banyaknya jembatan yang ada di Kecamatan Bojonggede, terus terang saya belum pernah menghitung. Karena mulai dari Desa Waringin Jaya yang berbatasan dengan Cilebut sampai yang berbatasan dengan Depok Pasar Citayam itu pasti jumlahnya ratusan,” kata Camat.

Dace mengakui jembatan-jembatan itu dibangun secara permanen ada yang oleh pribadi warga, pengembang, kelompok masyarakat seperti jadi sarana penyebrangan untuk rumah ibadah, sekolah dan sarana perlintasan lainnya. Sedang, yang dilengkapi perizinan tidak banyak.

“Memang dibangun oleh swadaya masyarakat, dan hanya ada beberapa yang berizin,” kata Camat, mengaku tidak tahu pasti jumlah yang punya ijin.

“Saya tidak tahu pasti jumlahnya. Izinnya itu kan dari SDA Provinsi Bandung dan dinas satu pintu Provinsi Jawa Barat untuk pemanfaatan lahan milik pemerintah. Sungai dan kali itu kan di bawah pengawasan PSDA,” jelas Camat.

Camat menegaskan pihaknya sempat melakukan pembongkaran terhadap salah satu jembatan yang tidak berizin. “Meskipun lahan yang ada di seberangnya adalah lahan milik pemda, sudah di bebaskan buat jalan,” kata Dace seolah menepis pihaknya tidak melakukan pengawasan sejak dini.

Contoh jembatan yang dibangun di garis sepanjang sungai (GSS) Kali Baru (seperti foto atas) selain tanpa izin juga merusak fungsi aliran sungai. @foto: yanti

TETAP DIPROSES

Apa tindakan terhadap jembatan yang terbukt tanpa dilengkapi izin? “Jika kita bongkar seluruhnya dikhawatirkan ada masalah di kemudian hari,” kata Camat ini.

Menurut Camat, tetap ada proses teguran oleh SDA, UPTD dan diteruskan oleh Sat-POL PP. Jika tidak ada tanggapan atau ada jembatan yang tidak bertuan, terpaksa harus dibongkar dengan mengerahkan alat berat. Walau begitu, dia pesimistis dengan jembatan dibongkar, aliran sungai khususnya di Kali Baru menjadi lancar.

“Tetap saja aliran sungai Kali Baru tidak lancar, dikarenakan endapan serta pendangkalan kali,” tambahnya.

Solusi lain, kata Camat, koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kab Bogir dan minta bantuan endapan diangkat dan dibersihkan.

“Sebagai yang punya wilayah teguran tetap ditunjukan pada kita. Setiap Jum’at kita adakan kerja bakti gotong royong bebersih semampu kita dengan keterbatasan dan ketiadaan alat -alat yang memadai,” keluh Camat, seperti merasa aparat level bawah jadi ‘kambing hitam’ .

Terkait surat teguran dari Instansi SDA terkait itu, Camat mengaku, pihaknya belum menerima tembusan. “Kewenangan (teguran) itu ada di pihak SDA, UPTD provinsi, pihak kita hanya melaporkan ke mereka bahwa ada jembatan di wilayah kita. Mereka yang tahu bahwa jembatan itu sudah ada izinnya atau belum,” kata Camat. @Yanti

Related posts