Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
KBRI BS Begawan hadirkan pengacara kondang ada sosialisasi hukum Brunei di Distrik Kuala Belait
Birokrasi

KBRI BS Begawan hadirkan pengacara kondang ada sosialisasi hukum Brunei di Distrik Kuala Belait 

LENSAINDONESIA.COM: Tidak kurang dari 200 orang WNI meramaikan kegiatan “Sosialisasi Undang – Undang Syariah Brunei dan Konsultasi Permasalahan Hukum” tanggal 20 Juli 2019 pukul 20.00-22.30, di V-Plaza Hotel, Kuala Belait, Brunei Darussalam.

Berbeda dengan sosialisasi-sosialisasi sebelumnya, kali ini KBRI Bandar Seri Begawan memberikan suasana baru dengan menghadirkan pengacara ternama di Brunei, Mohd Yusof Halim dari Yusof Halim and Partners Law Firm Office, sehingga WNI yang hadir dapat berkonsultasi langsung dan mendapatkan tanggapan dari sudut pandang hukum atas kasus/permasalahan yang tengah dihadapi.

Yusof Halim and Partners Law Firm Office adalah partner KBRI Bandar Seri Begawan dalam menyelesaikan sejumlah kasus PMI di Brunei. Mohd. Yusof Halim juga merupakan aktivis kemanusiaan terkemuka dan Presiden Majelis Kesejahteraan Masyarakat (MKM), suatu Lembaga Swadaya Masyarakat yang cukup aktif di Brunei Darussalam.

Antusiasme peserta cukup tinggi meskipun acara baru dapat dimulai pukul 20.00 waktu setempat karena menunggu peserta yang belum datang. Mayoritas peserta yang hadir adalah pekerja dan tidak hanya berasal dari Kuala Belait, namun juga dari wilayah Tutong, Lumut, Labi dan Seria (waktu tempuh sekitar 30 menit atau sekitar 7 km dari tempat kegiatan)

Duta Besar RI, Dr. Sujatmiko M.A membuka acara dengan memberikan paparan singkat mengenai data konsuler dan ketenagakerjaan terkini. Dubes Sujatmiko juga kembali mengingatkan WNI yang hadir untuk selalu mentaati peraturan dan hukum yang berlaku di Brunei.

Pada sesi paparan, narasumber menyampaikan bahwa hukum Syariah di Brunei mulai diberlakukan sejak tahun 2013 secara bertahap. Meskipun demikian, hukum pidana umum/hukum civil Brunei juga tetap berlaku. Sejumlah pelanggaran dapat dikenakan kedua hukum tersebut, seperti pencurian, perampokan, pembunuhan dan tindakan asusila.

Baca Juga:  Wali Kota Malang beber program penguatan kebijakan pembangunan lewat dialog publik 

Pada saat yang bersamaan, tanggal 20-21 Juli 2019 KBRI juga menyelenggarakan pelayanan kekonsuleran dan ketenagakerjaan yang dihadiri oleh 115 orang WNI. KBRI membuka pelayanan pembuatan paspor dengan aplikasi Sistem Manajemen Informasi Keimigrasian (SIMKIM) mobile. KBRI juga memberikan layanan pembuatan dokumen kekonsuleran laiinya seperti affidavit, surat keterangan dan legalisasi dokumen, serta konsultasi permasalahan ketenagakerjaan dan kekonsuleran.@licom