Trending News

By using our website, you agree to the use of our cookies.    
Walikota Bekasi dianggap lukai rakyat, perintahkan bongkar paksa 57 rumah warga
HEADLINE

Walikota Bekasi dianggap lukai rakyat, perintahkan bongkar paksa 57 rumah warga 

LENSAINDONESIA.COM: Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Tata Ruang mengeluarkan surat perintah bongkar paksa bangunan dengan batas waktu 25 Juli 2019 terhadap 57 rumah warga di Jalan Bougenville Raya, Jakasampurna, Bekasi Barat.

Perintah bongkar terpaksa dilakukan dengan alasan 57 warga tersebut bermukim puluhan tahun hingga menjadi pemukiman padat. Hal ini dianggap menyalahi Peraturan Daerah (Perda) tentang Izin Pemanfaatan Ruang, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan Mendirikan Bangunan tanpa Izin di atas Tanah Milik Kementerian PUPR.

Sebelum keluar perintah bongkar, Dinas Tata Ruang (Distaru) Kota Bekasi sudah melayangkan Surat Peringatan ke 1, 2 dan 3 kepada Warga jl. Bougenville Raya, RT/RW 01/11, Jakasampurna, Kota Bekasi.

Salah satu warga yang terkena pembongkaran rumahnya , F Taswin menuding tindakan Walikota Bekasi, Rahmat Effendi sebagai perbuatan arogansi sebagai kepala daerah, atau tindakan yang dapat melukai rakyat kecil. Apalagi merupakan warganya yang semestinya diayomi hajat hidupnya.

Taswin ini beberapa bulan lalu sempat bikin heboh lantaran melaporkan Rahmat Effendi ke Polrestro Bekasi Kota dengan tuduhan dugaan penggunaan ijasah SMU-nya palsu. Warga Kota Bekasi mengecam keras apabila kebijakan Walikota ini ternyata didasarkan dendam terhadap salah satu warga penghuni rumah tersebut.

Taswin mengaku tidak heran atas sikap walikota bertindak menggusur rumah warga yang dia anggap semena-mena.

“Saya punya bukti kalau tanah yang ditempati warga puluhan tahun ini memiliki kekuatan hukum. Jadi, kami jelas menolak rencana pembongkaran,” beber Taswin, yang magister hukum dan bertitel doktor ini.

Taswin mengatakan perbuatan Pemerintah Kota Bekasi sejak mengeluarkan Surat Peringatan merupakan bentuk Arogansi Kekuasaan, Intimidasi kepada Warga, dan tidak Legal Standing.

“Banyak Warga yang berusia lanjut menjadi ketakutan, khawatir, hingga jatuh sakit akibat Surat Peringatan tersebut”, ucapnya terkait surat itu.

Mengenai berdirinya bangunan di atas tanah pengairan sebagaimana yang dimaksud Dinas Tata Ruang, Taswin mengatakan bahwa berdasarkan RUTR Kota Bekasi, lokasi Jl. Bougenville Raya diperuntukan untuk Permukiman Kepadatan Tinggi.

“Jadi, membongkar paksa bangunan rumah warga yang jelas-jelas peruntukkannya telah sesuai dengan Tata Ruang dapat dikatakan perbuatan semena-mena dan arogansi kekuasaan,” kritik pedas Taswin.

Masalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB), lanjut Taswin, pada saat warga membangun rumah tersebut, aparatur Dinas Tata Kota telah mendatangi. Saat bersamaan juga sudah diajukan perizinan IMB. Namun, pengajuan itu tidak ditindaklanjuti.

Taswin berpandangan, pemerintah daerah seharusnya mengeluarkan IMB warga. Toh, memberikan pemasukan untuk APBD Kota Bekasi yang saat ini dilanda defisit.

Sedangkan mengenai lahan yang diklaim milik Kementerian PUPR sebagaimana yang dimaksud Dinas Tata Kota, Taswin mengatakan Pemerintah Kota Bekasi dalam mengeluarkan Surat Peringatan tersebut tidak dapat melampirkan dokumen hukum yang jelas dan valid atas klaim kepemilikan.

Sebaliknya, hak atas tanah warga itu telah terdaftar di BPN Kota Bekasi pada 2007 sebagaimana Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. “Pendaftaran Tanah, Pengukuran Bidang Tanah, dan Surat Ukur sudah dilakukan dan terdaftar di BPN Kota Bekasi sejak 2007,” ucapnya.

Taswin menilai sesuai aturan hukum, jika ada pihak-pihak tertentu yang mengklaim lahan itu miliknya dan Ia dirugikan atas berdirinya bangunan rumah warga, maka Pemerintah Kota Bekasi seharusnya menyarankan pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan hingga memiliki keputusan hukum tetap.

“Jadi, perbuatan Pemerintah Kota Bekasi atas Surat Peringatan tersebut tanpa landasan hukum yang jelas. Ini bisa dianggap sebagai bentuk Intimidasi kepada Warga,” tegasnya.

Kali ini, Taswin juga mengungkap bahwa Walikota Bekasi Rahmat Effendi dengan suratnya No. 593/3820-TNH Tanggal 30 Oktober 2014, dan surat No. 593/3405-TNH Tanggal 10 Juni 2015, telah memohon kepada Kementerian PUPR dan Kepala Balai Besar Citarum perihal Klarifikasi Dokumen atas kepemilikan aset Kementerian PUPR.

Anehnya, ungkap Taswin, lantaran pihak Kementerian PUPR tidak kunjung memberikan penjelasan kepada warga terkait klarifikasi kepemilikan aset, maka Tanggal 15 Juni 2015 Walikota Bekasi Rahmat Effendi dengan suratnya No. 593/3505/TNH memohon kepada Kepala BPN Kota Bekasi agar Tanah di jl. Bougenville Raya Kel. Jakasampurna untuk ditingkatkan statusnya.

Taswin mempertanyakan surat perintah bongkar tersebut tidak dilengkapi adanya surat Kementerian PUPR. Sehingga, pihak warga memastikan memang tidak ada. Isi surat peringatan hanya menyangkut pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi.

SURAT KEMENTERIAN PUPR?

Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, Kepala Seksi Pembongkaran Bangunan, Wira saat dikorfrmasi, dia mengatakan bahwa dasar dikeluarkannya Surat Peringatan tersebut adalah surat dari Kementerian PUPR kepada Pemerintah Kota Bekasi. Isinya, segera bongkar dan tertibkan bangunan tersebut karena lahan harus dinormalisasi sesuai fungsi yang lama.

“Itu dasar kami mengeluarkan surat peringatan kepada warga. Jadi, kami hanya mengamankan aset atas permintaan Kementerian PUPR,” ucap Wira pegawai Distaru bagian pebongkaran bangunan.

Saat wartawan mendesak agar diperlihatkan Surat Kementerian PUPR atau copy-nya, Wira menjawab tidak bisa. “Tidak bisa, kecuali Anda sebagai warga. Anda tidak memiliki kewenangan kecuali ada surat kuasa,” tegas Wira.

“Pemkot Bekasi tidak mungkin melakukan perintah pembongkaran kepada warga kalau kami tidak memiliki landasan hukumnya, semua sesuai prosedur dan ketentuan hukum,” jelas Wira.

Ditanya soal surat perintah pembongkaran dari Kementerian PUPR , Wira berdalih sudah dikantongi Distaru. “Semua regulasi dan surat yang berkaitan dengan perintah pembongkaran sudah ada di pimpinan kami. Kami hanya menjalankan perintah saja,” pungkasnya. @sofie

Foto (atas):
Warga di antaranya ada yang dengan terpaksa memindahkan seluruh barangnya sebelum rumah dibongkar paksa.@sofie